Berita

Sekretariat Pokja PPAS 12 Desember 2019
Sembalun merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang dikenal sebagai daerah sulit air. Sembalun terdiri dari 4 desa dengan penduduk sebanyak 960 Kepala Keluarga (KK). Sudah 10 tahun terakhir ini masyarakat Sembalun harus bersusah payah mendapatkan air bersih. Kondisi itu pun diperparah dengan adanya Gempa Lombok yang terjadi dalam waktu dekat ini.

Sekretariat Pokja PPAS 11 Desember 2019
Pada acara ramah tamah antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Tim JMP, serta Kementerian yang merupakan rangkaian kegiatan kunjungan lapangan Unicef di Provinsi NTB. Bupati Sumbawa Barat, Musyarifin menceritakan awal komitmen dirinya terhadap sektor sanitasi sudah muncul sejak dilantik menjadi Bupati pada tahun 2016 lalu. “Hal ini karena sejalan dengan misi saya untuk membuka dan membangun 4 jalan bagi masyarakat KSB, yaitu Jalan Utama, Jalan Air, Jalan Angin (sinyal), dan Jalan Listrik,” jelasnya di acara ramah tamah antara Pemda KSB dengan Tim JMP dan Kementerian.

Sekretariat Pokja PPAS 11 Desember 2019
Bagi Kabupaten Sumbawa Barat, awal bulan ini merupakan momen istimewa, pasalnya pada 3-5 Desember 2019 kabupaten ini mendapat kunjungan dari Tim Joint Monitoring Programme (JMP) UNICEF-PPB. Bukan hanya untuk konfirmasi capaian program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), terutama pada pilar satu yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan, kunjungan ini juga dilakukan sebagai upaya advokasi kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mewujudkan pengelolaan sanitasi aman.

Sekretariat PMU PPSP 28 Oktober 2019
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dalam waktu dekat ini kembali mengadakan kegiatan rutin tahunan yaitu Lokakarya Penguatan Peran Provinsi yang diadakan pada 15-16 Oktober 2019 di Hotel Sultan, Jakarta. Bukan hanya untuk mendukung percepatan pembagunan sanitasi, kegiatan yang mengundang 33 provinsi ini dilakukan sebagai upaya pencapaian target SDGs sanitasi untuk semua di tahun 2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2040 untuk mencapai 90% akses sanitasi layak (meliputi 70% akses layak dan 20% akses aman).

Sekretariat PMU PPS 21 Oktober 2019
 Mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030 terkait penyediaan akses sanitasi aman bagi semua berhasil menginspirasi Kota Tasikmalaya untuk melakukan upaya percepatan capaian target, salah satu caranya melalui penyusunan peta jalan sanitasi.

Klara Virencia 15 Oktober 2019
Nampak bahwa yang lazim di lapangan bukanlah perkara Pemprov yang tidak aktif. Selama ini Pemprov sudah bergerak, namun seringnya hal tersebut menjadi ranahnya kabupaten/kota.

Sekretariat PMU PPSP 04 Oktober 2019
Seiring dengan komitmen Indonesia mencapai layanan sanitasi aman bagi semua di tahun 2030 mendatang, Kota Tasikmalaya turut melakukan upaya percepatan pembangunan sanitasi di daerahnya. Melalui gerakan "Robohkan Pacilingan", Kota Tasikmalaya optimis untuk merubah bahkan menghilangkan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang masih terjadi. 

Klara Virencia 03 Oktober 2019
Meski telah mencapai status ODF, nyatanya sejumlah daerah masih memiliki gap yang tinggi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030. Sebagai salah satu daerah yang menerima pendampingan implementasi SSK dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi sadar penuh akan hal ini. Pada sesi Coaching Clinic III, Rabu (25/9) lalu, Kabupaten Ngawi memaparkan langkah-langkah mengejar gap yang tertuang dalam paket kebijakan "NGAWI RAMAH". Tepat sebulan yang lalu, deklarasi paket kebijakan ini berhasil meraih komitmen Bupati Ngawi.

Hony Irawan, Klara Virencia 02 Oktober 2019
Dalam kurun waktu 1 tahun ini terjadi peningkatan kabupaten/kota ODF sebesar hampir 100%. Tahun lalu, sebanyak 23 kabupaten/kota menerima penghargaan ODF dari STBM Award inisiasi Kemenkes ini. Dengan demikian hingga tahun ini, tercatat sebanyak 42 kabupaten dan kota dan 1 provinsi yang telah terverifikasi ODF.

Lenny Sebayang, Klara Virencia 01 Oktober 2019
Memasuki tahap pelaksanaan uji coba layanan sedot tinja, rupanya ada sejumlah hal yang perlu dipastikan untuk menjamin keberhasilannya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar menerima pembelajaran ini, tatkala petugas mereka mendapat penolakan ketika hendak melakukan penyedotan kepada rumah tangga ujicoba L2T2.