Anggaran Terkendala, Pagar Alam Andalkan BAZNas untuk Bangun Jamban

Sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang akan melaksanakan Pilkada 2018, Kota Pagar Alam turut menanggung biaya Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Belum lagi, Kota Pagar Alam sendiri juga akan melaksanakan Pilkada tahun ini.

Dengan banyaknya anggaran yang terserap untuk mendukung Pilgub dan melaksanakan Pilkada 2018, pengadaan 300 tangki septik untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kota Pagar Alam pun tertunda sampai masa APBD Perubahan di bulan Agustus 2018.

Selama masa penantian, Pagar Alam kian bergerak memaksimalkan peluang pendanaan lain. Hibah sanitasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi salah satu opsi yang dilirik. Di tingkat pemerintah pusat, BAZNAS telah sepakat bekerjasama dengan Bappenas untuk memanfaatkan dana ZISWAF pada sektor sanitasi. Opsi ini kembali diperkuat oleh penandatanganan MoU antara BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Kesehatan Sumsel pada Selasa (23/1) lalu. Kerjasama dengan BAZNAS Pagar Alam dapat menjadi turunan dari kebijakan ini.

Peluang ini dijajaki oleh tim Bappeda Pagar Alam dalam pertemuan dengan Pengurus BAZNAS setempat pada Kamis (25/1) hari ini. Selain menjajaki prospek pemanfaatan anggaran sanitasi, pertemuan tersebut turut membahas kemungkinan pendanaan BAZNAS untuk program Bedah Rumah KemenPUPR (BSPS) agar turut serta memasukkan pembangunan jamban.

Pertemuan yang didampingi oleh tim Urban Sanitation Development Program (USDP) ini disambut positif. Pertemuan ini pun akan disambung audiensi lanjutan dengan Ketua BAZNAS, yang rencananya akan diselenggarakan minggu depan.

Selain dari pemanfaatan dana BAZNAS, Pagar Alam juga berpeluang mengadakan akses tangki septik untuk 1.050 rumah tangga. Melalui bantuan dari Sanimas IDB, Pagar Alam menjadi calon penerima 21 IPAL Komunal dengan kapasitas 50 SR (Sambungan Rumah Tangga) per IPAL.

Jumlah tersebut membantu meringankan beban Pagar Alam, di mana terdapat sekitar 2.545 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki jamban. Adapun akses sanitasi layak Pagar Alam sendiri baru mencapai 45% dari target Akses Universal 2019 sebesar 75%. Dengan gap sebesar 30% yang harus dikejar dalam waktu kurang dari 2 tahun, optimalisasi berbagai opsi pendanaan non-APBD pun akan menjadi kunci akselerasi sanitasi kota Pagar Alam.