Gencar Promosikan Isu MKM, Jejaring AMPL dan Pokja PPAS/PKP Nasional Adakan Rangakaian Kegiatan Edukasi

Seiring makin gencarnya edukasi isu kesehatan dan kebersihan menstruasi, saat ini kemajuan isu MKM juga terus dirasakan dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Sejak pertama digaungkan pada tahun 2017 hingga 2022, gerakan mengarusutamakan program MKM terus tersebar luas di seluruh Indonesia.
 
Begitu banyak program dan upaya yang dilakukan oleh semua pihak, baik melalui kolaborasi antara pemerintah dengan mitra, dengan pihak swasta, komunitas, maupun para pegiat di lapangan, hasilnya ada banyak materi edukasi, kegiatan peningkatan kapasitas, dan dukungan penyediaan sarana dan prasarana MKM yang telah terpublikasi dan terlaksana dengan baik.
 
Tetapi sayangnya, meski kemajuan signifikan terus terjadi, tantangan untuk mengarusutamakan MKM masih terus ada, salah satunya yaitu masih adanya kemiskinan menstruasi yang utamanya terjadi di kawasan perdesaan.
 
Hasil riset formatif Unicef tahun 2015, menunjukkan bahwa masih kurangnya akses ke bahan pembalut menstruasi yang terjangkau dan berkelanjutan, dimana 1 dari 10 perempuan di perdesaan masih menggunakan bahan pembalut yang dapat digunakan kembali yang sebagian besarnya terbuat dari bahan yang tidak higienis seperti kain bekas.
 
Kondisi dimana perempuan tidak bisa mengakses material kebersihan menstruasi inilah yang dinamakan "Period Poverty atau Kemiskinan Menstruasi".
 
Berangkat dari kondisi tersebut, dan sebagai bentuk aksi nyata untuk mencegah makin meluasnya Kemiskinan Menstruasi, serta bagian dari rangkaian perayaan Hari Menstruasi Sedunia tahun 2022, maka Jejaring AMPL yang didukung oleh Unicef mengadakan webinar berbagi pembelajaran dengan tema "Mencari Solusi Kemiskinan Menstruasi di Indonesia: Akses Alat Menstruasi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang diadakan secara daring melalui aplikasi zoom pada tanggal 31 Mei 2022.
 
Dalam sambutan pembukaannya, Herie Ferdian, Perwakilan dan Yayasan Plan Internasional selaku Ketua 1 Jejaring AMPL, mengatakan, hingga kini isu menstruasi masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Padahal bagi kebanyakan perempuan menstruasi merupakan hal wajar.
 
“Harapannya kegiatan ini bisa menjadi upaya konkrit untuk menjadikan isu menstruasi sebagai topik perbincangan umum di kalangan masyarakat guna mencegah banyaknya mitos dan juga perilaku perundungan yang masih sering terjadi kepada para perempuan yang mengalami menstruasi” ungkapnya.
 
Menurut Herie, beberapa faktor yang menyebabkan masih terjadinya "Kemiskinan Menstruasi" adalah masih minimnya akses informasi, sarana, dan fasilitas untuk menstruasi. 
 
"Bukan hanya sebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi terkait isu MKM, kegiatan webinar ini juga bertujuan untuk mempublikasikan hasil riset isu MKM yang telah dilakukan oleh sejumlah pihak, serta mengenalkan berbagai produk inovasi menstruasi, seperti pembalut kain ramah lingkungan," jelasnya
 
"Harapan lainnya melalui penyebarluasan secara masif ini, nantinya isu MKM tidak hanya dibahas oleh kelompok perempuan saja, tapi juga menjadi pembahasan oleh kelompok laki-laki sebagai bentuk dukungan," tambah Herie.
 
Disisi lain, dalam sesi diskusi pertama, Muhammad Zainal, Wash Specialist Unicef Indonesia, menjelaskan bahwa dari hasil market assesment Unicef diketahui ada sekitar 72 juta perempuan di Indonesia yang mengalami mentsruasi, dimana 90% menggunakan pembalut komersial.
 
Hal ini memperlihatkan bahwa pasar produk MKM sangatlah potensial dan artinya pengembangan dan inovasi untuk produk menstruasi lokal juga masih terbuka luas.Tetapi sayangnya, meski pasar terbuka lebar dan sudah ada juga banyak insiatif pengembangan produk menstruasi lokal belum hingga kini belum ada standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pembalut kain ramah lingkungan.
 
Tantangan lainnya adalah masih minimnya permodalan atau pembiayaan yang mendukung, dimana masih banyak anggaran sektor WASH (water, sanitation, and higiene) yang lebih diprioritaskan untuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.
 
"Melihat semua tantangan yang ada, solusi yang bisa dilakukan untuk mendukung isu MKM, termasuk dalam penyediaan produk inovasi lokal, adalah perlu adanya kebijakan dan strategi di tingkat nasional. Tidak lupa dibutuhkan juga kolaborasi dengan semua pihak dan juag perlu memasukan isu MKM ke dalam kurikulum sekolah," kata Zainal.
 
Sementara itu, Inriyanti Assa, Ketua One Health Collaborative Center, Universitas Cendrawasih memaparkan, dari hasil riset yang dilakukan oleh pihaknya di Kabupaten Jayawijaya dan Mambero Tengah, Provinsi Papua memperlihatkan bahwa biaya transportasi yang masih tinggi juga membuat distribusi produk menstruasi tidak merata, apalagi ke wilayah-wilayah pengunungan.
 
Lebih lanjut dia menjelaskan, hasil riset yang dilakukan kepada 164 responden perempuan ini juga menunjukkan, sebanyak 58% remaja putri mengaku kaget saat pertama kali mengalami menstruasi.  "Bahkan, masih minimnya akses informasi membuat sekitar 18% remaja perempuan menjawan bahwa tempat keluarnya darah menstruasi berasal dari payudara, bukan dari alat kelamin. Hal ini tentunya perlu segera ditangani" tutur Inriyanti. 
 
Menurutnya, secara jelas hasil riset telah memperlihatkan, tidak hanya minimnya infomasi, tetapi kurangnya akses terkait layanan dan fasilitas menstruasi juga masih menjadi tantangan isu MKM terutama di wilayah perdesaan.
 
"Perlu upaya konkrit dalam mengatasi hal ini, salah satu yang dapat dilakukan ialah melakukan edukasi MKM secara masif ke sejumlah wilayah,"sebut perempuan yang akrab disapa Yanti ini.
 
Kemudian, pada sesi diskusi kedua terkait opsi solusi pemenuhan akses kebersihan menstruasi yang inklusif dan berkelanjutan, Tungga Dewi, Co Founder Perfect Fit Indonesia, menceritakan, latar belakag hadirnya Perfect Fit sebagai produk menstruasi kain ramah lingkungan yaitu karena masih banyaknya keluhan dari perempuan dalam menggunakan pembalut sekali pakai.
 
Bukan hanya tidak baik untuk kebersihan lingkungan karena berpotensi menambah tumpukan sampah, kandungan klorin yang ada pada pembalut sekali pakai  juga terkadang membuat sebagai perempuan merasa tidak nyaman saat menstruasi. "Kadar klorin yang masih ada dalam pembalut sekali pakai ini, membuat beberapa perempuan mengalami gatal dan iritasi ketika menstruasi," terang Tungga.
 
Tungga menambahkan, masih tabunya diskusi tentang isu MKM juga disinyalir menjadi penyebab tidak banyaknya inovasi pembalut yang muncul di dunia. "Dari hasil riset kami diketahui, sejak tahun 1937 sampai tahun 2012, belum ada inovasi produk yang muncul, baru pada tahun 2013 pembalut kain ramah lingkungan dan celana dalam menstruasi beredar dipasaran," ceritanya.
 
Menurut Tungga, terdapat 3 tantangan utama dalam memproduksi pembalut kain ramah lingkungan yaitu, pertama pemasaran dan perubahan perilaku, kedua dukungan pemerintah terkait standart nasional untuk produk menstruasi lokal yang ramah lingkungan, serta ketiga masih tingginya biaya produksi.
"Mengelola menstruasi secara berdaya adalah hak asasi setiap manusia. Untuk itu, Perfect Fit hadir guna memberikan akses yang lebih banyak untuk produk menstruasi alternatif yang ramah lingkungan dan ramah kantong, sehingga seluruh perempuan di Indonesia bisa mendapatkan produk menstruasi yang berkualitas," pungkasnya.
 
Sementara itu, Westiani Agustin, Co-Fonder Biyung Indonesia menyatakan sepakat terkait tantangan yang disampaikan oleh Tungga,  Ani begitu sapaan perempuan ini, menjelaskan bahwa alasan dari adanya "Kemiskinan Menstruasi" dipicu oleh masih banyaknya diskriminasi dan tabu menstruasi yang terjadi di sejumlah wilayah.
 
"Bahkan hasil riset lapangan yang dilakukan Biyung, sejumlah perempuan mengaku masih membuang pembalut di sungai dengan alasan mereka takut ketauan orang lain saat mengalami menstruasi," ujar Ani.
 
"Terkait hal ini, kami sepakat bahwa bukan hanya lebih gencar melalukan advokasi dan  edukasi MKM, adanya dukungan terhadap inovasi produk mentsruasi tentunya juga sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya Kemiskinan Menstruasi" tambahnya.
 
Untuk mendukung perluasan akses terhadap produk mentruasi yang ramah lingkungan, Biyung memiliki program Perempuan Bantu Perempuan Pakai Pembalut Kain.
 
"Hasil survey kami di Kota Jogja menunjukkan, setidaknya butuh dana Rp 3,75 juta per bulan oleh satu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sayangnya, berdasarkan data Bank Dunia tahun 2020,  masih ada 79,5% kelompok penduduk yang pengeluarannya di bawah nominal tersebut dan tentunya mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bulanan, termasuk dalam membeli produk untuk kebutuhan menstruasinya. Inilah yang membuat program Perempuan Bantu Perempuan hadir," jelasnya.
 
Sekedar informasi, Program Perempuan Bantu Perempuan merupakan gerakan penggalangan dukungan dan donasi untuk pengadaaan pembalut kain gratis yang akan didistribusikan kepada kelompok perempuan rentan.
 
Selanjutnya, Serafina Bete, Koordinator Persani mengatakan, belum meratanya akses MKM nyatanya juga masih dirasakan oleh para perempuan disabilitas. Faktanya, masih banyak sekolah dan fasilitas umum yang toiletnya belum ramah MKM, baik untuk perempuan kebanyakan atau perempuan dengan disabilitas.
 
"Contohnya saja, bagi perempuan disabilitas pintu toilet masih banyak yang berukuran 70 centimeter, sehingga menyulitkan para pengguna kursi roda untuk mengakses toilet, termasuk saat mengalami menstruasi,"terangnya.
 
Menurut Serafina, melalui diskusi ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang baik dengan semua pihak agar isu MKM bisa lebih berkembang dan berkelanjutan.
 
Disisi lain sebagai penanggap, Angelina Yusridar, Perwakilan SIMAVI menuturkan, tantangan penyediaan inovasi pembalut nyatanya bukan hanya terkait permodalan tapi juga tentang pemasaran.
 
"Selain butuh dukungan permodalan, dibutuhkan juga dukungan untuk memasarkan produk menstruasi ramah lingkungan. Terlebih, dalam menjalankan bisnis ini perlu keselarasan antara aspek sosial dan aspek bisnis. Melalui acara ini harapan kedepannya pemerintah bisa lebih mendukung dan punya aksi nyata, salah satunya dengan menyusun standar nasional mengenai pembalut kain ramah lingkungan," jelasnya.
 
Kemudian, penggap selanjutnya, Erna Mulati, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan, menuturkan, untuk mendukung keberlanjutan MKM, kolaborasi antar semua pihak menjadi salah satu kunci utama yang dibutuhkan. "Setelah acara ini, harapannya program-program yang sudah dijalankan bisa dikolaborasikan lebih erat lagi dengan pemerintah, sehingga ada keberlanjutan dan ketepatan sasaran," pungkasnya.