Ibu Kota Baru Diyakini Akan Tingkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi


02 Juli 2019


Kementerian PPN/Bappenas kembali mengadakan Dialog Nasional Ibu Kota Negara di Ruang Djunaedi Hadisumarto pada 26 Juni 2019. Dalam pidatonya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan dilakukan dengan standart internasional dan dijalankan dengan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Menurutnya, pemidahan IKN akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

 

“Investasi pembangunan ibu kota baru akan memberikan efek pengganda ekonomi, yakni output multiplier untuk perekonomian nasional sebesar 2,3, artinya setiap Rp 1 penambahan investasi akan menambah output sebesar Rp 2,3,” kata Bambang.

 

Menurutnya, pemindahan IKN ini juga akan menambah Gross Domestic Product (GDP) nasional sebesar 0,1 persen. “Artinya bila saat ini baseline kita pertumbuhan kita mencapai 5 persen maka akan bertambah menjadi 5,1 persen. Dampak langsung dari 0,1 persen itu nilainya sekirar Rp. 15 triliun, “ jelasnya.

 

Selain itu, pemindahan IKN juga diyakini dapat menurunkan kesejangan antar kelompok pendapatan. Ini terlihat pada persentase kenaikan harga dari modal (price of capital) sebesar 0,23%, dan kenaikan harga dari tenaga kerja (price of labor) sebesar 1,37%.

 

“Pemindahan Ibu Kota Negara ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat karya, sehingga dapat membantu menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik di tingkat regional maupun nasional,” papar Bambang.

 

Dampak positif lainnya mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia, baik itu perdagangan di dalam  provinsi IKN atau diluar provinsi IKN. Bambang menyebutkan, lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan apabila IKN dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas yang baik dengan provinsi lain.

 

Satu-satunya dampak yang bisa dianggap sebagai hal yang negatif menurut Bambang hanyalah menyebabkan tambahan inflasi nasional yang minim sebesar 0,2% basis poin. “Namun, Ini masih pada batas yang bisa ditoleransi dan dampaknya relatif minimal,” imbuhnya. Bambang berpendapat, dampak pertumbuhan dari pemidahan IKN ini akan lebih maksimal jika dibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan teknologi di provinsi terpilih dan sekitarnya.

Melihat dari pengalaman Brasil yang melakukan pemindahan IKN dari Rio De Janeiro ke Brasilia pada 1960 diketahui pemidahan IKN ini tidak akan menyebabkan kerugian ekonomi, melainkan pada 10 tahun mendatang akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan ekonomi, terutama bagi ibukota negara baru. “Sepuluh tahun awal pasca pemindahan ibu kota, pertumbuhan penduduk Brasilia per tahun mencapai 14,4 persen,” pungkas Bambang.



Penulis : Sekretariat Pokja PPAS
Organisasi/Jabatan : Pokja PPAS
Media Sosial :
Website :