Incar Tingkatkan IPM, Pagar Alam Prioritaskan Sanitasi Tuntas (SanTun)


12 Juni 2019

PAGAR ALAM — Senin, 18 Maret 2019

Dalam usaha meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pagar Alam, Pemerintah Kota Pagar Alam meluncurkan Paket Kebijakan 'Besemah SanTun (Sanitasi Tuntas)' pada ajang Musrenbang Kota Pagar Alam 2019, Senin (18/3) lalu. Peluncuran ini kian mengukuhkan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah Kota Pagar Alam.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Selatan Basyarudin menyampaikan, Paket Kebijakan Besemah SanTun ini sesuai dengan rencana strategis Dinas Perkim Provinsi. Di tingkat provinsi, program air minum, air limbah domestik, dan persampahan menjadi salah satu prioritas Renstra Dinas Perkim Provinsi.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Pagar Alam Alpian Maskoni juga menganugerahkan sertifikat Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) kepada 6 kelurahan yang telah mencapai status 100% Stop BABS dan berkomitmen untuk terus mempraktikkan gaya hidup tanpa BABS. 6 kelurahan tersebut antara lain: Kelurahan Karang Talo, Pelang Kenidai, Rebah Tinggi, Sidorejo, Burung Dinang, Dempo Makmur.

Kelurahan-kelurahan ini sudah mencapai 100% Stop BABS berdasarkan hasil verifikasi di lapangan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan bersama Dinas Kesehatan Pagar Alam, dengan tingkat kepemilikan jamban sehat individual 90%. Ke depannya, Alpian menjanjikan, tingkat akses ini akan didorong hingga menjadi 100% melalui program "Satu Rumah Satu Jamban" yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Permukiman Pagar Alam, yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Renda (MBR).

Lurah Sidorejo Dwi Apriyanto mengaku, proses menuju Stop BABS tersebut dilakukan melalui sosialisasi pendahulu dan pemicuan STBM oleh Dinas Kesehatan. Proses sosialisasi kemudian dilakukan secara bertahap dari tingkat kelurahan ke RT/RW, dari RT/RW ke masyarakat. Sedangkan untuk pendanaannya, Kelurahan Sidorejo mengakses pendanaan dari BAZNas, KOTAKU, SANIMAS, dan Program MCK Plus dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam yang diajukan lewat Musrenbang.

"MBR yang belum memiliki jamban, kita buatkan dengan bantuan dari pemerintah dan pihak lain. Penolakan awal di masyarakat memang ada. Alasannya karena tidak punya lahan atau biaya. Tapi dengan adanya sosialisasi [dari Dinas Kesehatan] itu, masyarakat bergerak sendiri [membangun jamban sehat]," ujar Lurah Sidorejo Dwi Apriyanto, yang wilayah kelurahannya terletak di daerah perkotaan.

Pemberian sertifikat penghargaan Stop BABS ini pun diharapkan dapat menginspirasi sekaligus memotivasi 29 kelurahan lainnya untuk meraih prestasi yang sama. Puncaknya, Walikota Pagar Alam berharap ajang ini turut mendorong alokasi Dana Kelurahan untuk pembangunan sanitasi. Hal ini mengingat posisi penting sanitasi sebagai salah satu komponen peningkatan IPM.


"Saya mengingatkan kembali kepada camat dan lurah-lurah untuk penggunaan alokasi Dana Kelurahan Tahun 2019... supaya dapat digunakan untuk meningkatkan nilai IPM Kota Pagar Alam," himbau Walikota Pagar Alam Alpian Maskoni, dalam pidatonya.

Musrenbang Kota Pagar Alam ini turut menjadi ajang pemerintah kota untuk mengadvokasi kebutuhan pendanaan ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Bappeda Sumsel.

"Mohon kepada Pemprov Sumatera Selatan untuk dapat memberikan bantuan. Karena anggaran hanya Rp 800milyar, sedangkan kebutuhan pembangunan masih sangat banyak," tandas Alpian. Selain dari APBD Provinsi, bantuan pendanaan juga diharapkan dapat mengalir dari APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Dengan tingkat kemiskinan 8,77%, Kota Pagar Alam menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terkecil di Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus, menjadi satu-satunya wilayah di Sumsel yang tingkat kemiskinannya di bawah angka kemiskinan nasional. Akan tetapi, berdasarkan angka IPM, Kota Pagar Alam masih urutan ke-8 dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, yaitu sebesar 66,81%.

Mengingat bahwa 'kesehatan' dan 'kehidupan yang layak' merupakan bagian dimensi yang membentuk IPM, urusan sanitasi tidak bisa diabaikan lagi.




***


Penulis : Klara Virencia
Organisasi/Jabatan : Jurnalis USDP
Media Sosial : https://www.facebook.com/Portal-Sanitasi-445585615630317/
Website : www.usdp.or.id