Integrasi Sektor Persampahan Untuk Mitigasi dan Inovasi
Penulis
POKJA PPAS
POKJA PPAS
Tanggal Terbit
02 Juni 2022
02 Juni 2022
Organisasi & Jabatan
KOM POKJA PPAS
KOM POKJA PPAS
Dilihat
514
514
"Penanganan sampah tidak akan optimal jika dilakukan hanya dari pemerintah saja, perlu tanggung jawab bersama dan kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan," jelas Helmi Budiman, Kepala Bappeda, Kota Makassar dalam sambutannya pada rangkaian acara peluncuran kegiatan Clean Cities Blue Ocean (CCBO) yang dilaksanakan pada 30-31 Mei 2022.
Menurut Helmi, program ini sejalan dengan visi dan misi Kota Makassar untuk menjadi kota yang bersih dengan laut yang sehat. "Ditengah upaya bangkit dari pandemi ini kami juga punya tagline Makassar Recover dengan harapannya bahwa Makassar bisa terus tumbuh menjadi kota yang sehat dan bersih" tambahnya.
Disisi lain, Dessi Permatasari, Perwakilan dari Direktorat Sanitasi, Kementerian PUPR menjelaskan bahwa dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, pemerintah sendiri sudah memiliki peraturan yang cukup lengkap, ada Undang-Undang Nomor18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah, terdapat sejumlah Perpres dan juga Peraturan Menteri terkait.
"Dari target 80% penanganan dan 20% pengurangan, capaian yang ada saat ini adalah 54,9% sampah terkelola dengan baik, dan 0,9% rumah tangga dicatat sudah melakukan pengurangan," katanya.
Melihat kondisi saat ini, dimana peningkatan capaian untuk mencapai target harus dilakukan, maka upaya mitigasi dan inovasi pun menjadi suatu hal penting yang tidak boleh diabaikan. Mitigasi untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, seperti adanya penumpukan sampah di lingkungan perumahan, perkantoran, atau fasilitas umum. Sedangkan inovasi, seperti pengembangan alternatif pembiayaan dibutuhkan untuk mendukung pendanaan sampah yang memang masih terbatas.
Selain itu, hal lain yang tidak kalah penting adalah penguatan kelembagaan, penegakan hukum dan juga promosi perubahan perilaku kepada masyarakat. "Untuk mendukung terwujudnya pengelolaan sampah berkelanjutan, Kementerian PUPR sendiri mendukung penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional dan TPS3R yang dilakukan berbasis masyarakat," jelas Dessi.
Kemudian, Tyasning Permanasari, Perwakilan dari Direktorat Pengurangan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, dalam pengelolaan sampah, daerah perlu mempertimbangkan sejumlah hal, mulai dari timbulan sampah, sarananya, hingga kemampuan yang dimiliki. "Daerah harus mampu mengimbangi inovasi pengelolaan sampah dengan jumlah timbunan sampah, agar pengelolaan bisa berjalan dengan optimal," terangnya.
Untuk mengoptimalkan upaya dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Makassar, maka pemerintah kota butuh memetakan infrastruktur sampah yang dimiliki, termasuk TPST. "Jangan sampai daerah tergiur untuk mengadopsi suatu teknologi tanpa memerhatikan kondisi wilayahnya masing-masing," kata Aisyah, Koordinator Bidang Air Minum dan Sanitasi, Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
Disisi lain, pada sesi talkshow, Aryati Puspasari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menceritakan bahwa salah satu tantangan yang ada adalah mengedukasi perubahan perilaku kepada masyarakat.
"Dalam upaya pengurangan sampah hal yang gampang-gampang susah adalah terkait perubahan perilaku masyarakat, baik untuk melakukan pemanfaatan kembali atau daur ulang sampah, maka dari itu edukasi masif kepada masyarakat sangatlah dibutuhkan," katanya
Sejalan dengan itu, Sulha Kuba, Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, menuturkan bahwa edukasi sampah kepada masyarakat memang mutlak diperlukan karena tentunya akan ada banyak dampak negatif yang bisa timbul akibat pengelolaan sampah yang buruk, salah satunya berdampak pada kesehatan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Tiene Gunawan, Direktur CCBO Indonesia, menjelaskan bahwa salah satu tujuan Program Clean Cities Blue Oceans (CCBO)/Kota Bersih Laut Biru adalah mendukung pemerintah kota untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan.
Sekadar informasi, program CCBO yang dimulai pada 2020 di Indonesia ini merupakan program pengelolaan persampahan yang akan memberikan dukungan melalui penyediaan bimbingan tekniks, peningkatan kapasitas, pendampingan masyarakat, hingga melakukan koordinasi dan intervensi ke pemerintah lokal.
"Melalui beragam dukungan ini maka diharapkan akan terjalin kemitraan yang baik dengan semua pihak terkait di sektor persampahan guna mencapai target persampahan yang sudah diamanatkan baik oleh RPJMN 2020-2024" pungkas Tiene mengakhiri paparannya tentang pengenalan Program CCBO kepada stakeholder persampahan di Kota Makassar.
Libatkan Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Bappenas Kembali Mengadakan Kick Off Meeting Pokja PPAS
POKJA PPAS 23 Februari 2023
Bank Sampah Mekar Sari Berhasil Kelola Puluhan Ton Sampah di Kecamatan Mampang Prapatan Melalui Sinergi Multipihak
POKJA PPAS 10 Maret 2023
