Peraturan Perundangan


Pokja PPAS | 22 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengatur perencanaan, pemrograman dan penganggaran, koordinasi pelaksanaan di daerah, tugas dan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan, persyaratan personalia SKPD Dekon/TP, petunjuk pelaksanaan kegiatan, mekanisme pencairan dana, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemeriksaan, serta pembinaan dan pengawasan.


Pokja PPAS | 22 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Teknologi Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Teknologi Permukiman mengatur: (a) Kedudukan, Tugas dan Fungsi; (b) Susunan Organisasi; (c) Tata Kerja; (d) Eselonisasi, dan (e) Lokasi dari Loka Teknologi Permukiman.


Pokja PPAS | 22 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Permukiman mengatur: (a) Kedudukan, Tugas dan Fungsi, (b) Susunan Organisasi; (c) Tata Kerja; (d) Eselonisasi; dan (e) Lokasi dari Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Permukiman.


Pokja PPAS | 22 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan mengatur materi RTBL, pengaturan pelaksanaan di daerah, dan pembinaan teknis.  Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dimaksudkan sebagai panduan bagi semua pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RTBL. Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan bertujuan sebagai acuan dalam menghasilkan Dokumen RTBL yang berkualitas, memenuhi syarat dan dapat diimplementasikan dalam mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan.


Pokja PPAS | 22 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi mengatur kriteria perencanaan, ketentuan administratif, ketentuan teknis tata bangunan, ketentuan teknis keandalan bangunan, dan ketentuan pembiayaan bangunan rusuna bertingkat tinggi.


Pokja PPAS | 22 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah berisi: (1) Pedoman Pelaksanaan yang mengatur strategi dan prinsip dasar program, organisasi pelaksana, komponen program, dan mekanisme pencairan dan penyaluran BLM; (2) Pedoman Teknis yang mengatur dasar-dasar perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah konstruksi kayu, konstruksi beton bertulang, dan konstruksi rangka baja yang tahan gempa.


Pokja PPAS | 22 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum mengatur: (a) penetapan usulan PLN dan/atau HLN, (b) penyiapan PLN dan/atau HLN, (c) pelaksanaan PLN dan/atau HLN; serta (d) pemantauan kegiatan PLN dan/atau HLN.


Pokja PPAS | 22 April 2019

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 33/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Tatacara Penunjukan Badan Pengelola Kawasan Siap Bangun dan Penyelenggara Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 33/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Tatacara Penunjukan Badan Pengelola Kawasan Siap Bangun dan Penyelenggara Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri mengatur: (a) Penyelenggaraan Pengelolaan Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri; (b) Badan Pengelola Kasiba; (c) Penyelenggara Lisiba; (d) Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri; serta (e) Pembiayaan dan Periode Badan Pengelola dan Penyelenggara Lisiba yang Berdiri Sendiri.


Pokja PPAS | 22 April 2019

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 31/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 31/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri mengatur: (1) Penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri; (2) Penetapan lokasi dan penyediaan tanah; (3) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengendalian Kasiba dan Lisiba; (4) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengendalian Lisiba yang berdiri sendiri; (5 Pembinaan; (6) Penyerahan Prasarana dan Tanah untuk Pembangunan Sarana Lingkungan; serta (7) Peran Serta Masyarakat. 


Pokja PPAS | 22 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun mengatur ketentuan-ketentuan teknis tentang: (a) Ruang; (b) Struktur, komponen dan bahan bangunan; (c) Kelengkapan rumah susun; (d) Satuan rumah susun; (e) Bagian bersama dan benda bersama; (f) Kepadatan dan tata letak bangunan; (g) Prasarana lingkungan; (h) Fasilitas lingkungan.