Peraturan Perundangan


Pokja PPAS | 12 April 2019

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan memuat instruksi kepada menteri dan pejabat daerah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan penyederhanaan perizinan dalam pembangunan perumahan di Kementerian atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pokja PPAS | 12 April 2019

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air memuat instruksi kepada menteri dan pejabat daerah terkait untuk melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di lingkungan instansi masing-masing dan/atau di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada Kebijakan Penghematan Energi dan Air.


Pokja PPAS | 12 April 2019

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh yang Berada di Atas Tanah Negara

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh yang Berada di Atas Tanah Negara meuat instruksi kepada para menteri dan pejabat terkait untuk melaksanakan peremajaan pemukiman kumuh di daerah perkotaan terutama yang berada di atas tanah Negara di seluruh Indonesia, sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden.


Pokja PPAS | 12 April 2019

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai menetapkan Wilayah Sungai yang terdiri dari satu atau lebih Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau pulau-pulau kecil, yang meliputi:   1. Wilayah Sungai Lintas Negara; 2. Wilayah Sungai Lintas Provinsi; 3. Wilayah Sungai Strategis Nasional; 4. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota; dan 5. Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota,


Pokja PPAS | 12 April 2019

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah menetapkan cekungan air tanah yang meliputi: a) Cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota; b) Cekungan air tanah lintas kabupaten/kota; c) Cekungan air tanah lintas provinsi; dan d) Cekungan air tanah lintas negara. Penetapan cekungan air tanah dapat ditinjau kembali berdasarkan perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan dan/atau ditemukan data bare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang air tanah. 


Pokja PPAS | 12 April 2019

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional mengatur Pembentukan, Kedudukan dan Organisasi dari Dewan SDA Nasional. 


Pokja PPAS | 12 April 2019

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional mengatur: a) Pembentukan, Kedudukan dan Tugas, b) Organisasi, c) Tata Kerja, d) Pembiayaan. 


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional mengatur: a) susunan organisasi, b) jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, c) tata kerja, dan d) pendanaan.


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan mengatur perubahan pada Pasal 1, Pasal 2, dan judul BAB III, serta penambahan Pasal 2A, BAB IIIA, dan BAB VIA.


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum mengatur: a) Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, b) Susunan organisasi, c) Jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, serta d) Tata kerja.