Peraturan Perundangan


Pokja PPAS | 28 Mei 2019

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9287/SJ tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9287/SJ tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Daerah berisi arahan terhadap seluruh Gubernur di Indonesia untuk: a. Melakukan pengarusutamaan sanitasi ; b. Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja AMPL/Sanitasi; c. Memastikan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan sanitasi yang terintegrasi dari daerah hingga ke pusat melalui sistem National Water and Sanitation Information Services (NAWASIS); d. Khusus bagi pemerintah daerah provinsi peserta baru Program PPSP, agar melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan program.


Pokja PPAS | 28 Mei 2019

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga memuat: a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.


Pokja PPAS | 28 Mei 2019

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019, yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.


Pokja PPAS | 28 Mei 2019

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.9/M/PPN/HK/01/2017 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Nasional

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.9/M/PPN/HK/01/2017 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Nasional menetapkan pembentukan Tim Pengarah yang diketuai oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.


Pokja PPAS | 28 Mei 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mengatur: a. penyelenggara, jenis dan komponen SPALD; b. perencanaan; c. konstruksi; d. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; e. pemanfaatan; f. kelembagaan; g. pembiayaan dan pendanaan; h. retribusi; i. kompetensi; j. pembinaan; dan k. pengawasan.


Pokja PPAS | 28 Mei 2019

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Regional selaku Ketua Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Nasional Nomor Kep. 23/D.VI/02/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Nasional

Peraturan ini mengatur pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Nasional, yang selanjutnya disebut Pokja PPAS Nasional.


Pokja PPAS | 28 Mei 2019

SNI 03-3241-1994 Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Tata cara ini memuat tentang persyaratan dan ketentuan teknis dan dapat dijadikan acuan atau pegangan bagi perencana untuk menentukan lokasi TPA sampah.


Pokja PPAS | 28 Mei 2019

SNI 19-6411-2000 Tata cara pemeliharaan pencatatan keselamatan dan kesehatan kerja pada fasilitas pengolahan sampah

Tujuan dari tata cara ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi pengelola fasilitas pengolah sampah yang bertanggung jawab untuk membuat catatan kondisi kesehatan dan keselamatan para pekerja. Tata cara ini menerangkan prinsip-prinsip umum prosedur pengumpulan dan pencatatan keterangan mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan kerja dalam fasilitas pengolah sampah padat serta memberikan keterangan khusus dalam bentuk formulir dan prosedur untuk digunakan dalam mencatat penyakit yang diderita para pekerja.


Pokja PPAS | 28 Mei 2019

SNI 03-2399-2002 Tata Cara Perencanaan Bangunan Umum MCK

Tata cara ini meliputi istilah dan definisi, persyaratan yang berlaku untuk sarana ruangan MCK yang terletak di lokasi permukiman padat, dengan beban pemak.ai maksimum 200 orang. MCK umum dapat merupakan satu kesatuan bangunan terpisah-pisah untuk mandi, cuci dan kakus


Pokja PPAS | 28 Mei 2019

SNI 19-2454-2002 Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan

Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk: 1) Daerah pelayanan 2) Tingkat pelayanan 3) Teknik operasional mulai dari: pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah, pembuangan akhir sampah Kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampah dengan pembuangan akhir sampah.