Peraturan Perundangan


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur perubahan pada Pasal 1, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 54, Pasal 60, Pasal 69, Pasal 76, Pasal 112, Pasal 121, serta penambahan BAB IXA yakni Pasal 121A.


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur perubahan pada Pasal 1 serta penambahan pada Pasal 117A dan Pasal 123B.


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 memuat RPJM Nasional yang mencakup strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur perubahan pada Pasal 63 dan Pasal 76, serta penambahan Pasal 123A.


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum mengatur Jaminan Pemerintah Pusat, Subsidi Bunga, serta Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan.  Dalam rangka percepatan penyediaan air minum, Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dapat memberikan: a) jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM kepada bank; dan b) subsidi atas bunga yang dikenakan oleh bank.


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan mengatur perubahan pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, serta penambahan Pasal 6A, Pasal 9A, dan Pasal 12A. 


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan mengatur mekanisme pembiayaan sekunder perumahan, pembinaan dan pengawasan, serta pendirian perusahaan.  Pembiayaan Sekunder Perumahan bertujuan memberikan fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. Pembiayaan Sekunder Perumahan dilakukan oleh suatu lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk itu. 


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah mengatur tahapan pembangunan perumahan meliputi persiapan, prakonstruksi, konstruksi dan pascakonstruksi


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur:  a. penyelenggaraan perumahan; b. penyelenggaraan kawasan permukiman; c. keterpaduan prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan permukiman; d. pemeliharaan dan perbaikan; e. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan Kumuh dan permukiman fumuh; f. Konsolidasi Tanah; dan g. sanksi administrasi.