Peraturan Perundangan


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum mengatur: a) Jenis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),  b) penyelenggaraan SPAM, c) pencegahan terhadap pencemaran air, d) wewenang dan tanggung jawab, e) pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, f) pembiayaan, tarif, retribusi dan iuran, serta f) pembinaan dan pengawasan


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air mengatur dasar penyelenggaraan pengusahaan sumber daya air,  jenis pengusahaan sumber daya air, perizinan, pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai serta pengawasan.


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentag Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional mengatur pendirian perusahaan dan anggaran dasar perusahaan 


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi tahapan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air mengatur hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air untuk berbagai keperluan. Hak Guna Air terbagi menjadi Hak Guna Pakai Air (HGPA) dan Hak Guna Usaha Air (HGUA).


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mengatur pengelolaan DAS yang meliputi tahap: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai mengatur: a) definisi ruang sungai, b) pengelolaan sungai termasuk konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak sungai, c) perizinan, d) sistem informasi sungai, serta e) pemberdayaan masyarakat.


Pokja PPAS | 11 April 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur pembentukan dan perubahan status desa, kewenangan desa, penyelenggara pemerintahan desa, peraturan desa, perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan serta pembinaan dan pengawasan


Pokja PPAS | 11 April 2019

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur: a. pembinaan; b. perencanaan; c. pembangunan; d. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan; e. pengelolaan; f. peningkatan kualitas; g. pengendalian; h. kelembagaan; i. tugas dan wewenang; j. hak dan kewajiban; k. pendanaan dan sistem pembiayaan; dan l. peran masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun


Pokja PPAS | 11 April 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi: a. pembinaan; b. tugas dan wewenang; c. penyelenggaraan perumahan; d. penyelenggaraan kawasan permukiman; e. pemeliharaan dan perbaikan; f. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; g. penyediaan tanah; h. pendanaan dan pembiayaan; i. hak dan kewajiban; dan j. peran masyarakat.