Peraturan Perundangan


Pokja PPAS | 24 April 2019

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2017 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2017 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan mengatur: a) Ruang Lingkup Kegiatan; b) Penyelenggaraan; c) Sekretariat Gerakan; d) Pendanaan; e) Penghargaan; f) Pengawasan; dan g) Evaluasi.


Pokja PPAS | 24 April 2019

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bulukumba

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bulukumba mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan serta pembagian peran antar OPD dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.


Pokja PPAS | 24 April 2019

Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengatur: a) Asas dan Tujuan; b) Tugas dan Wewenang; c) Wadah Sampah; d) Pembatasan Timbulan Sampah; e) Pendaur Ulang Sampah; f) Bank Sampah; g) Pemanfaatan Kembali Sampah; h) Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat terhadap Pengurangan Sampah; i) Sosialisasi; dan j) Penghargaan.


Pokja PPAS | 24 April 2019

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik mengatur: a) Tugas dan wewenang pemerintah daerah; b) Hak dan kewajiban masyarakat; c) Penyelenggara, Jenis dan Komponen SPALD; d) Pengoperasian; e) Baku Mutu; f) Kerjasama dan Kemitraan; g) Pembinaan dan Pengawasan; dan h) Insentif dan Disinsentif.


Pokja PPAS | 24 April 2019

Instruksi Walikota Kendari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggunaan Botol Air Minum Isi Ulang (Tumbler) untuk Mengurangi Penggunaan Air Minum Kemasan Sekali Pakai di Lingkup Perkantoran Pemerintah Kota Kendari

Instruksi Walikota Kendari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggunaan Botol Air Minum Isi Ulang (Tumbler) untuk Mengurangi Penggunaan Air Minum Kemasan Sekali Pakai di Lingkup Perkantoran Pemerintah Kota Kendari berisi instruksi kepada para Kepala OPD/Unit Kerja, Direksi Perusahaan Daerah, dan Aparatur Sipil Negara di Kota Kendari untuk menggunakan botol air minum isi ulang di kantor untuk mengurangi pembelian air minum kemasan plastik.


Pokja PPAS | 24 April 2019

Instruksi Walikota Kendari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Program Layanan Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal dan Penggunaan Tangki Septik sesuai Standar Lingkup Pemerintah Kota Kendari

Instruksi Walikota Kendari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Program Layanan Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal dan Penggunaan Tangki Septik sesuai Standar Lingkup Pemerintah Kota Kendari berisi instruksi kepada kepala OPD/unit kerja, Direksi Perusahaan Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Kota Kendari untuk ikut serta dalam Program Layanan Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal.


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatur: a. perencanaan; b. pemrograman; c. pembinaan penyelenggaraan; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama mengatur: a. tata cara pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus; dan b. Pengelolaan Rumah Susun Khusus.


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengatur: a. SPM Pekerjaan Umum; b. SPM Perumahan Rakyat; c. pelaporan; dan d. pembinaan dan pengawasan. 


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan mengatur: a. Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan; b. Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan; c. Sertifikasi Pengembang Perumahan; d. Hak dan Kewajiban; e. Pelanggaran dan Sanksi; f. Keberatan; JDIH Kementerian PUPR g. Pemantauan dan Evaluasi; dan h. Pendanaan.