Peraturan Perundangan


06 Desember 2011

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Deskripsi :

            Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

            Pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

            Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan Pinjaman Luar Negeri. Menteri menyusun rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri yang ditinjau setiap tahun.

            Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, atau Direksi BUMN untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan dan persyaratan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan/atau Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

            Terkait hibah, hibah yang diterima Pemerintah berbentuk uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa, dan/atau surat berharga. Sedangkan menurut jenisnya penerimaan hibah terdiri atas hibah yang direncanakan, dan/atau hibah langsung.

            Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemda, atau dipinjamkan kepada BUMN sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah.

            Menteri melaksanakan penatausahaan atas Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, yang mencakup kegiatan administrasi pengelolaan, dan akuntansi pengelolaan.

            Pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri atau Hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan mengenai pengadaan barang/jasa.

            Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota atau Direksi BUMN, selaku pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah, masing-masing harus menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri dan Menteri Perencanaan paling sedikit mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemajuan fisik kegiatan, realisasi penyerapan, permasalahan dalam pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah.

            Menteri menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Pinjaman Luar Negeri dan Hibah secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. Menteri menyusun pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

            Perlakuan pajak atas Pinjaman Luar Negeri atau penerimaan Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan.


Daftar Isi :

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pinjaman Luar Negeri : Bagian Kesatu : Jenis dan Sumber Pinjaman Luar Negeri, Bagian Kedua : Penggunaan Pinjaman Luar Negeri, Bagian Ketiga : Perencanaan Pinjaman Luar Negeri, Bagian Keempat : Perencanaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri; Bagian Kelima : Pinjaman Tunai dan Pinjaman Kegiatan; Bagian Keenam : Perundingan dan Perjanjian; Bagian Ketujuh : Penganggaran, Penarikan Pinjaman, dan Pembayaran Kewajiban; Bab III Hibah : Bagian Kesatu : Bentuk, Jenis, dan Sumber Hibah; Bagian Kedua : Penggunaan Hibah; Bagian Ketiga : Perencanaan Hibah; Bagian Keempat : Penerusan Hibah; Bagian Kelima : Perundingan Hibah; Bagian Keenam : Perjanjian Hibah; Bagian Ketujuh : Penganggaran dan Pelaksanaan Hibah; Bab IV Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; Bab V Pengadaan Barang/Jasa; Bab VI Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; Bab VII Publikasi; Bab VIII Pertanggungjawaban; Bab IX Pajak dan Bea Masuk; Bab X Ketentuan Peralihan; Bab XI Ketentuan Penutup.


06 Desember 2011

Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Deskripsi :

        Pemanfaatan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara reuse, recycle, dan/atau recovery. Pemanfaat limbah B3 dilakukan oleh penghasil dan/atau badan usaha yang melakukan pemanfaatan limbah B3.

            Pemanfaatan limbah B3 dalam satu kesatuan sistem proses produksi utama (reuse) dapat dilakukan oleh penghasil pada lokasi kegiatannya, tidak memerlukan izin. Sedangkan pemanfaatan limbah B3 sebagai substansi bahan adalah kadar salah satu dan/atau total komponennya dapat berfungsi sebagai bahan dan memenuhi persyaratan teknis untuk dilakukan recycle dan/atau recovery.

            Fasilitas pemanfaatan limbah B3 dapat digunakan sebagai fasilitas pemusnahan limbah B3 atas persetujuan Menteri.

            Dalam hal pengawasan pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Peraturan Menteri ini ditujukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999.


06 Desember 2011

Hibah Daerah

Deskirpsi :

Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan No.52/PMK.10/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah yang sudah dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi hibah kepada Pemerintah Daerah dan hibah dari Pemerintah Daerah yang sumbernya bisa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri, pendapatan APBN, pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan/atau donor lainnya.

Hibah dari Pemerintah kepada Pemda bersifat bantuan untuk melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Pemda. Penyaluran hibah berupa uang yang sumbernya berasal dari pendapatan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Usaha Negara) ke RKUD (Rekening Kas Usaha Daerah).

Terkait penerimaan hibah oleh Pemda akan dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBD sesuai peraturan perundangan. Pemda juga akan menyampaikan laporan pelaksanaan yang didanai dari hibah kepada Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga terkait.

 

Daftar Isi :

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Prinsip Pemberian Hibah Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah; Bab IV Kriteria Pemberian Hibah Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah; Bab V Perencanaan dan Penilaian Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah : Bagian Pertama : Hibah yang Bersumber dari Pendapatan APBN; Bagian Kedua : Hibah yang Bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Bab VI Perjanjian Hibah; Bab VII Penyaluran Hibah Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah; Bab VIII Pengelolaan Hibah Oleh Pemerintah Daerah; Bab IX Pemantauan Hibah Kepada Pemerintah Daerah; Bab X Hibah dari Pemerintah Daerah; Bab XI Ketentuan Penutup.


06 Desember 2011

Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah

Deskirpsi :

Menteri Keuangan selaku PA BAPP berwenang untuk mengalokasikan anggaran hibah dalam APBN kepada Pemda. Kepada Daerah bertanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah.

Berdasarkan Rencana Tahunan untuk setiap permintaan penyaluran hibah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Hibah yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan dokumen terkait kepada KPA-HPD.

Terkait penatausahaan, KPA-HPD menyelenggarakan penatausahaan atas penyaluran hibah kepada Pemda. Sedangkan dalam pengelolaan hibah oleh Pemda, Kepala Daerah atau kuasanya melakukan pembayaran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dana di rekening.

 

Daftar Isi :

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Dana; Bab III Penyusunan dan Pengesahan DIPA Hibah Kepada Pemerintah Daerah; Bab IV Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah; Bab V Penatausahaan; Bab VI Pengelolaan Hibah Oleh Pemerintah Daerah; Bab VII Ketentuan Penutup.


21 Oktober 2011

Hibah Daerah

Deskripsi :

Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan No.52/PMK.10/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah yang sudah dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi hibah kepada Pemerintah Daerah dan hibah dari Pemerintah Daerah yang sumbernya bisa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri, pendapatan APBN, pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan/atau donor lainnya.

Hibah dari Pemerintah kepada Pemda bersifat bantuan untuk melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Pemda. Penyaluran hibah berupa uang yang sumbernya berasal dari pendapatan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Usaha Negara) ke RKUD (Rekening Kas Usaha Daerah).

Terkait penerimaan hibah oleh Pemda akan dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBD sesuai peraturan perundangan. Pemda juga akan menyampaikan laporan pelaksanaan yang didanai dari hibah kepada Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga terkait.

 

Daftar Isi :

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Prinsip Pemberian Hibah Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah; Bab IV Kriteria Pemberian Hibah Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah; Bab V Perencanaan dan Penilaian Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah : Bagian Pertama : Hibah yang Bersumber dari Pendapatan APBN; Bagian Kedua : Hibah yang Bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Bab VI Perjanjian Hibah; Bab VII Penyaluran Hibah Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah; Bab VIII Pengelolaan Hibah Oleh Pemerintah Daerah; Bab IX Pemantauan Hibah Kepada Pemerintah Daerah; Bab X Hibah dari Pemerintah Daerah; Bab XI Ketentuan Penutup.


21 Oktober 2011

Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah

Deskripsi :

Menteri Keuangan selaku PA BAPP berwenang untuk mengalokasikan anggaran hibah dalam APBN kepada Pemda. Kepada Daerah bertanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah.

Berdasarkan Rencana Tahunan untuk setiap permintaan penyaluran hibah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Hibah yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan dokumen terkait kepada KPA-HPD.

Terkait penatausahaan, KPA-HPD menyelenggarakan penatausahaan atas penyaluran hibah kepada Pemda. 

 

Daftar Isi :

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Dana; Bab III Penyusunan dan Pengesahan DIPA Hibah Kepada Pemerintah Daerah; Bab IV Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah; Bab V Penatausahaan; Bab VI Pengelolaan Hibah Oleh Pemerintah Daerah; Bab VII Ketentuan Penutup.


21 Oktober 2011

Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial

Deskripsi :

            Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis  kepada kepala daerah.

Terkait dengan bantuan sosial, Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

 

Daftar Isi :

Bab I Ketentuan Umum : Bagian Kesatu : Pengertian; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Hibah : Bagian Kesatu : Umum;            Bagian Kedua : Penganggaran; Bagian Ketiga : Pelaksanaan dan Penatausahaan; Bagian Keempat : Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Bab IV Bantuan Sosial : Bagian Kesatu : Umum; Bagian Kedua : Pengganggaran; Bagian Ketiga : Pelaksanaan dan Penatausahaan; Bagian Keempat : Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Bab V Monitoring dan Evaluasi; Bab VI Lain-lain; Bab VII Ketentuan Peralihan; Bab VIII Ketentuan Penutup.


17 Februari 2011

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

Deskripsi :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52229/PMK.01/2009 ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM kepada Bank Pemberi Kredit adalah sebesar 70% dari jumlah kewajiban PDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar 30% menjadi risiko Bank Pemberi Kredit. Jaminan tetap berlaku sepanjang perjanjian induk (Umbrella Agreement) dan perjanjian kredit masih efektif.

Departemen Keuangan mengumumkan kesempatan untuk menjadi Bank Pemberi Kredit melalui situs resmi Departemen Keuangan. Dalam rangka memperoleh Kredit Investasi, PDAM mengajukan permohonan untuk mendapatkan jaminan dan subsidi bunga secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q.Dirjen Perbendaharaan. Dalam rangka penerbitan Surat Jaminan Pemerintah Pusat dan pemberian Subsidi Bunga, Sekjen Depkeu atas nama Menkeu membentuk Komite.

Pemerintah Pusat menyediakan anggaran Jaminan melalui mekanisme APBN dan/atau APBN Perubahan berdasarkan estimasi kebutuhan pelaksanaan jaminan.

Bank Pemberi Kredit menyampaikan laporan pelaksanaan pemblokiran dana pada rekening PDAM kepada Menkeu c.q.Dirjen Pengelolaan Utang, sebesar kewajiban yang akan jatuh tempo secara triwulanan.

Pemerintah Pusat membayar kewajiban yang ditanggung Pemerintah dalam rangka Jaminan kredit PDAM dalam tempo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan dan pemberitahuan secara tertulis.

Pemerintah Pusat menyediakan anggaran Subsidi Bunga melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan estimasi kebutuhan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Daftar Isi :

Bab I Ketentuan Umum :

           Bagian Kesatu : Definisi

           Bagian Kedua : Ketentuan Jaminan dan Subsidi Bunga

           Bagian Ketiga : Ketentuan Mendapatkan Jaminan dan Subsidi Bunga

Bab II Penerbitan Surat Jaminan Pemerintah Pusat dan Pemberian Subsidi Bunga :

            Bagian Kesatu : Penetapan Bank Pemberi Kredit

            Bagian Kedua : Pengajuan Permohonan Penerbitan Surat Jaminan Pemerintah

                                       Pusat dan Subsidi Bunga

            Bagian Ketiga : Penerbitan Surat Jaminan Pemerintah Pusat dan Pemberian

                                      Subsidi Bunga

Bab III Penyediaan dan Perhitungan Jaminan

Bab IV Tata Cara Pemantauan Rekening dan Penyampaian Tagihan Jaminan :

             Bagian Kesatu : Pemantauan Rekening dan Kemajuan Pembayaran Kembali

                                        Pinjaman

             Bagian Kedua : Penyampaian Klaim Jaminan

Bab V Pembayaran Jaminan

Bab VI Penyediaan, Perhitungan, dan Pembayaran Subsidi Bunga Oleh Pemerintah

Pusat :

            Bagian Kesatu : Penganggaran Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat

            Bagian Kedua : Pembayaran Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat

Bab VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Bab VIII Ketentuan Lain-lain

 


22 November 2010

Persyaratan Kualitas Air Minum

Deskripsi :

Peraturan ini merupakan peraturan pengganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2001 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Air Minum yang dipandang sudah tidak memadai lagi dalam rangka pelaksanaan pengawasan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

            Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa setiap penyelenggaran air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Air minum dianggap aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.

            Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal (dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota atau oleh KKP) dan internal (dilaksanakan oleh penyelenggara air minum).

            Menteri, Kepala BPOM, Kepala Dinkes Propinsi dan Kepala Dinkes Kab/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai tupoksinya terhadap pelaksanaan peraturan ini. Kemudian Menteri dan Kepala BPOM juga dapat memerintahkan produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum yang tidak memenuhi persyaratan seperti diatur dalam peraturan ini di wilayah tertentu.

            Sesuai kewenangannya, Pemerintah atau Pemda dapat memberikan sanksi administratif kepada penyelenggaran air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum.


21 April 2010

Kesehatan

Deskripsi :
          Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
        Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
          Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
          Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
          Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
          Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.
          Apabila pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat maka akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.


Daftar Isi :
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Hak dan Kewajiban; Bab IV Tanggungjawab Pemerintah; Bab V Sumber Daya di Bidang Kesehatan; Bab VI Upaya Kesehatan; Bab VII Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lanjut Usia, dan Penyandang Cacat; Bab VIII Gizi; Bab IX Kesehatan Jiwa; Bab X Penyakit Menular dan Tidak Menular; Bab XI Kesehatan Lingkungan; Bab XII Kesehatan Kerja; Bab XIII Pengelolaan Kesehatan; Bab XIV Informasi Kesehatan; Bab XV Pembiayaan Kesehatan; Bab XVI Peran Serta Masyarakat; Bab XVII Badan Pertimbangan Kesehatan; Bab XVIII Pembinaan dan Pengawasan; Bab XIX Penyidikan; Bab XX Ketentuan Pidana; Bab XXI Ketentuan Peralihan; Bab XXII Ketentuan Penutup.