Peraturan Perundangan


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama mengatur: a. tata cara pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus; dan b. Pengelolaan Rumah Susun Khusus.


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengatur: a. SPM Pekerjaan Umum; b. SPM Perumahan Rakyat; c. pelaporan; dan d. pembinaan dan pengawasan. 


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan mengatur: a. Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan; b. Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan; c. Sertifikasi Pengembang Perumahan; d. Hak dan Kewajiban; e. Pelanggaran dan Sanksi; f. Keberatan; JDIH Kementerian PUPR g. Pemantauan dan Evaluasi; dan h. Pendanaan. 


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun mengatur: a. pembentukan PPPSRS; b. keanggotaan dan organisasi; c. akta pendirian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga serta tata tertib penghunian; d. pengelolaan; dan e. kerjasama dalam pembangunan Rumah Susun secara bertahap. 


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR mengatur: a. jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU; b. kelembagaan KPBU; c. tata cara Pelaksanaan KPBU; d. prakarsa Badan Usaha; e. manajemen risiko; dan f. pemantauan dan evaluasi;


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara mengatur perubahan pada Pasal 16.


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dimaksudkan untuk penerapan SKKNI sebagai acuan bagi: a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi, sertifikasi profesi bidang Pengelolaan SPAM; dan c. BUMN, BUMD, Unit Pelaksana Teknis atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM, dan Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri kecuali Badan Usaha Milik Desa. 


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mengatur: a. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru; b. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan c. kerja sama, peran masyarakat, dan Kearifan Lokal.


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah


Pokja PPAS | 23 April 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan mengatur perubahan pada Pasal 1, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 47.