Publikasi

Industri kecil tahu dan tempe banyak tersebar di kawasan perkotaan sampai ke perdesaan. Tahu dan tempe merupakan panganan yang sudah lazim dikonsumsi oleh bangsa Indonesia. Karena besarnya pasar yang dapat menerima produk tahu dan tempe, maka industri ini tumbuh dan berkembang dengan mudah dimana saja di pelosok kota. Namun demikian, seperti halnya kegiatan industri lainnya, produksi tahu dan tempe pun menghasilkan limbah atau buangan. Bahan baku tahu dan tempe adalah kedelai.

Limbah tahu dan tempe adalah limbah yang dihasilkan dari proses pembuatannya maupun dari hasil pencucian kedelai. Limbah yang dihasilkan berupa padat dan cair. Limbah padat ampas perasan kedelai dan kulit kedelai masih dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sedangkan limbah cair proses pembuatan tahu, biasanya masih mengandung protein tinggi, dan apabila dibuang ke sungai dan terkena panas akan menyebarkan bau serta menyebabkan badan air atau sungai tercemar.

Booklet ini berisi uraian:
- mengenai diagram pembuatan tahu dan tempe,
- informasi mengenai limbah proses tahu dan tempe,
- modul DEWATS untuk Usaha Kecil Menengah,
- Konstruksi modul DEWATS, serta
- pembiayaan dan kebutuhan lahan

CD Interaktif Laporan tahunan Pokja AMPL tahun 2006 ini berisi Laporan ringkas pokja AMPL, Pendahuluan, Sekretariat Pokja AMPL, Pokja AMPL, Evalusi dan rekomendasi, Rencana Kerja 2007, dan lampiran.

CD ini merupakan format lain (ringkas) dari laporan tahunan Pokja AMPL, yang laporan aslinya berisi lebih dari 100 hal ini (64 hal isi ditambah lampiran).

 

Proses penyusunan dokumen Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) ini dimulai sejak 1998. Disusun secara bertahap oleh kelompok kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang dikoordinasikan oleh Bappenas dengan anggota terdiri dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Kesehatan, dan Departemen Keuangan.

Berbeda dengan penyusunan kebijakan yang lazim dilakukan, penyusunan kebijakan ini dilakukan melalui serangkaian diskusi, lokakarya dan seminar dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Selain itu, dalam proses penyusunannya juga melibatkan dan berkonsultasi dengan pihak berkepentingan (stakeholder), seperti pemerintah daerah, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam sektor AMPL.

Kebijakan Nasional yang diterbitkan dalam bentuk compact disc (CD) ini pada 2003 ini berisi empat bab yaitu, Bab I Pendahuluan, Bab II Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, Bab III Strategi Pelaksanaan, dan Bab IV Penutup. Pada bab Strategi Pelaksanaan, dijabarkan 16 strategi pembangunan AMPL-BM.

Pada intinya kebijakan ini membawa pesan perlunya perubahan paradigma dalam pembangunan sektor AMPL terutama pentingnya keberlanjutan pelayanan dan efektivitas penggunaan prasarana dan sarana yang dibangun. Kebijakan ini dijabarkan dalam beberapa strategi pelaksanaan yang diantaranya meliputi penerapan pendekatan tanggap kebutuhan, peningkatan sumber daya manusia, kampanye kesadaran masyarakat, upaya peningkatan penyehatan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan penguatan sistem monitoring serta evaluasi pada semua tingkatan proses pelaksanaan. CD Kebijakan Nasional ini tersedia di Perpustakaan Pokja AMPL. 

Download di: http://www.waspola.org/home/component/option,com_wrapper/Itemid,63/
 

Sektor sanitasi merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengurangan kemisikinan di Indonesia. Tidak memadainya sanitasi yang baik di Kota Surakarta telah berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan. Kematian bayi di daerah permukiman miskin di Kota Surakarta, sebagian besar disebabkan penyakit diakibatkan kurang memadainya air, sanitasi, dan drainase.

CD ini merupakan buku putih (white book) versi CD yang berisi informasi tentang apa dan bagaimana kondisi sanitasi di kota Surakarta, Blitar, dan Banjarmasin yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan sanitasi ke depan bagi para pemangku kepentingan.
 

Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis air. Pasokan air baik untuk publik maupun industri terancam antara lain karena ketidakberdayaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

DVD ini berisi Talkshow dengan topik "Infrastruktur Air 2007" dalam program Economic Challenges di Metro TV ini menampilkan narasumber Agoes Widjanarko, Dirjen Cipta Karya, Dep.PU dan Soritaon Siregar, Direktur Pengelolaan Pinjaman, Departemen Kesehatan membahas mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi ancaman krisis air, nasib proyek infrastruktur yang telah dibangun, serta visi air pemerintah pada 5 sampai 10 tahun ke depan.

CD ini merupakan kumpulan studi yang dilakukan dalam kerangka Fast Track Activities Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP), yang terdiri atas:

Study on Sanitation in Low Income Urban Communities yang berisi informasi tentang kondisi sanitasi di masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah di 6 Kota, yaitu Banjarmasin, Blitar, Denpasar, Jambi, Surakarta, dan Payakumbuh.
Contract A: Study on Government’s Knowledge, Attitude and Motivation yang mengkaji persepsi pemahaman, perilaku dan motivasi para pengambil keputusan serta anggota legislatif di tingkat nasional maupun lokal terhadap sektor sanitasi.
Contract B: Cost of Doing Nothing dimana dilakukan observasi dan kajian singkat yang menyajikan bukti-bukti yang kredibel, dampak dan argumen untuk investasi sanitasi.
Contract C: Advocacy untuk merumuskan hasil kajian dan riset singkat dari Contract A dan Contract B menjadi dokumen komunikasi.
 

CD Kliping & Berita Mingguan memuat tentang seputar air minum dan kesehatan lingkungan, kliping dan berita mingguan ini diperoleh dari media massa nasional dan situs yang terkait dengan lingkungan. CD kliping ini terbit dalam setiap bulannya dan dikelompokan dalam 4 kategori, yaitu: air minum, persampahan, drainase dan sanitasi.
CD ini merupakan edisi bulan Februari 2007.
 

CD ini berisikan himpunan peraturan di bidang otonomi Daerah yang meliputi UU Pemerintah, UU Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Pembentukan Kota, Kabupaten, Propinsi dan Otonomi Khusus, serta sejumlah Peraturan Pemerintah dan Keppres yang diterbitkan sejak tahun 1999. Dilengkapi dengan perubahan-perubahannya.

CD ini juga mencakup Keputusan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (di bidang Otonomi daerah sejak 1999), serta Daftar Peraturan Daerah yang telah diterbitkan di seluruh Indonesia (lebih dari 4.200 Perda).

Dilengkapi pula dengan UU Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Jalan, Bangunan Gedung, Sumberdaya Air, Pertanahan, Lingkungan Hidup; Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara; PP dan Keppres yang relevan.