Baan Mankong Jalan Lain Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan di Thailand

Nama Kabupaten/Kota
Baan Mankong

Nama Inisiatif

Latar Belakang
Kota-kota di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam menata kota yang layak huni tanpa pemukiman kumuh. Saat ini, diperkirakan satu miliar orang di seluruh dunia tinggal di permukiman informal di mana mereka tidak memiliki akses ke layanan dan infrastruktur dasar dan sering diancam dengan penggusuran paksa ( Emily Norford dan Terra Visilas). Padahal populasi yang tinggal di pemukiman informal di perkotaan diperkirakan akan meningkat sebanyak 3 milyar pada tahun 2050. Thailand mengembangkan terobosan skema peningkatan kualitas pemukiman kumuh melalui pendekatan berbasis masyarakat yang dinamakan Baan Mankong dengan menggunakan lembaga perantara – CODI – dalam sistem pembiayaan.

Peningkatan populasi di perkotaan banyak dipengaruhi oleh urbanisasi, di Thailand peningkatan urbanisasi sejalan dengan boom ekonomi yang meningkatkan arus urbanisasi dari desa ke kota. Populasi di perkotaan meningkat dari 29% pada 1990 menjadi 44% pada 2010 (bank Dunia, 2014). Dengan perencanaan yang tidak memadai untuk memenuhi tuntutan perumahan yang terjangkau bagi penduduk berpenghasilan rendah, kenaikan populasi tersebut berkontribusi pada penciptaan daerah kumuh dan liar, khususnya di wilayah Bangkok Metropolitan, yang menyumbang sekitar 84% permukiman kumuh di Thailand (Pornchokchai, 2008).

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah mendorong kenaikan harga tanah di Thailand. Kondisi ini mendorong tuan tanah menggunakan lahannya untuk kepentingan yang lebih menguntungkan. Pada akhirnya makin mengancam penggusuran bagi masyarakat miskin yang menempati tanah tersebut.

Foto : Belle- Ville Wordpress.com

Meningkatnya urbanisasi dan harga tanah meningkatkan kekhawatiran pada perkembangan kemiskinan di perkotaan, mendorong pemerintah Thailand memulai program Baan Mankong (rumah aman) yang diawali pada tahun 2003. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman dan jaminan kepemilikan rumah tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan target kota tanpa kumuh di seluruh Thailand dalam waktu 5 tahun. Pendekatan yang dilakukan berbasis masyarakat dengan memberikan peluang bagi masyarakat miskin di perkotaan untuk menentukan kebutuhan perumahan dan permukiman sendiri. Pendekatan ini berlawanan dengan pendekatan tradisional dimana peningkatan permukiman kumuh biasanya direncanakan dan didanai oleh masyarakat dan pihak ketiga, yang mengecualikan masyarakat dari proses perencanaan dan implementasi, mengarah pada perbaikan terfragmentasi di beberapa daerah kumuh yang ditargetkan.

Pada akhir 1970-an, Otoritas Perumahan Nasional (NHA) memulai proyek peningkatan permukiman kumuh skala kecil. Upaya berbasis proyek ini gagal melibatkan masyarakat dalam merancang perumahan dan permukiman yang sesuai dengan kebutuhan komunitas baik dari sisi tenurial maupun kedkatan lokasi dengan tempat bekerja. Hasilnya, sebagian besar penduduk daerah kumuh menjual tanah di lokasi relokasi dan kembali menempati tempat kumuh di kota. Pada awal 1990 –an peningkatan permukiman kumuh berbasis masyarakat (Urban Community Development) diperkenalkan, yang dikelola oleh unit otonom dalam Otoritas Perumahan Nasional – Kantor Pengembangan Masyarakat Perkotaan (UCDO). Partisipasi masyarakat merupakan pendekatan yang dipakai oleh UCDO. Dengan tujuan meningkatkan kondisi kehidupan, dukungan pengembangan masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat miskin dipromosikan tabungan masyarakat dan pinajaman berbunga rendah (Boonyabancha, 2004). Baan Mankong dibangun di atas UCDO dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam memperluas subsidi pinjaman perumahan dan infrastruktur bagi masyarakat yang terlibat dalam semua fase permukiman kumuh. Program ini termasuk mencakup berbagai opsi peningkatan dan pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan berbagai komunitas.

Target program Baan Mankong adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki jaminan kepemilikan. Pembiayaan menggunakan pendekatan gabungan antara penyediaan pinjaman Baan Mankong dan swadaya. Pinjaman dari Baan Mankong dengan jangka waktu 15 tahun, diberikan dengan syarat mempunyai deposit 10% untuk setiap rumah tangga. Besar pinjaman per rumah tangga adalah 150.000 bath (1 bath = 301,84 rupiah, 2010 ) , pengelolaannya dilakukan oleh Bank Koperasi Masyarakat.

Lembaga Pengembangan Organisasi Masyarakat (CODI), lembaga yang mengelola Baan Mankong, bertindak sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah, yang menyediakan pinjaman perumahan untuk koperasi komunitas dengan bunga tahunan 4% dan mengalokasikan hibah untuk setiap komunitas sejumlah 20.000 bath per-keluarga. Bank Koperasi Masyarakat memberikan pinjaman kepada anggota dengan menambahkan margin pada suku bunga yang akan digunakan untuk menutupi kasus pembayaran pinjaman yang tidak stabil (jika terjadi tunggakan) dan untuk mendanai kegiatan masyarakat lainnya.

CODI Lembaga Pengembangan Organisasi Masyarakat (CODI), adalah lembaga Non Pemerintah yang disuvervisi langsung oleh Thailand Ministry of Social Development and Human Security. Misi CODI mendukung penguatan masyarakat dan organisasi mereka - baik di daerah perkotaan maupun pedesaan - sebagai agen perubahan utama dan sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Sumber dana CODI selain dari pemerintah juga berasal dari pengelolaan dana bergulir. CODI memberikan pinjaman lunak kepada koperasi masyarakat dan jaringan komunitas untuk melakukan berbagai inisiatif pembangunan yang mereka rencanakan dan implementasikan sendiri. Inisiatif-inisiatif ini termasuk perumahan, pembelian tanah, mata pencaharian, usaha masyarakat dan banyak lainnya. Status CODI sebagai organisasi publik memberikannya tingkat kebebasan untuk secara lebih fleksibel menyalurkan dana pemerintah ke proses pembangunan yang didorong oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian, CODI adalah lembaga yang memfasilitasi perubahan yang dikembangkan oleh komunitas, dalam skala besar. Fokus CODI tidak hanya pada pengentasan kemiskinan, tetapi pada menemukan cara-cara dimana masyarakat dapat menjadi aktor utama dalam pembangunan dengan menu yang terbuka sesuai kebutuhan masyarakat. Alih-alih membuat sebagian besar keputusan dalam lembaga, CODI bekerja untuk menciptakan ruang bagi masyarakat untuk bekerja bersama sebagai manajer dan pelaksana berbagai inisiatif pembangunan, sehingga CODI dapat menjadi lembaga publik yang dikelola bersama dengan komunitas , sebanyak mungkin .

Dana pinjaman bisa digunakan untuk membangun rumah baru atau untuk membeli tanah. Masyarakat mengembangkan perumahan secara kolektif dan membentuk kelompok menabung untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kantor administrasi Bangkok Metropolitan mensyaratkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membentuk komite, dimana tim pengelola komite tersebut dipilih oleh komunitas. Tim Baan Mankong merupakan gabungan dari pengelola komite dan pengelola koperasi, hal ini untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan tabungan dan pinjaman.

Program Baan Mankong menekankan pada kebutuhan dan minat dari masyarakat bukan berdasarkan kepada paksaan pihak luar, dan mendorong proses perencanaan yang dilakukan oleh komunitas. Jaringan komunitas miskin mensurvei dan memetakan semua permukiman miskin dan informal di seluruh kota serta mengembangkan rencana untuk perbaikan kualitas secara komprehensif. Dalam prosesnya komunitas berkonsultasi dengan para ahli dari pemerintah daerah, LSM dan akademisi, tetapi yang mempimpin survei, pemetaan, mengembangkan rencana dan anggaran untuk peningkatan perumahan dan infrastuktur adalah komunitas sendiri.



Foto dan gambar : https://en.codi.or.th/baan-mankong-housing/baan-mankong-rural/

Proses tersebut termasuk mencari pemecahan penguasaan lahan yang aman, tanpa takut untuk digusur. Masyarakat memiliki wewenang penuh untuk bernegosiasi dengan pemilik tanah publik maupun tanah swasta, termasuk pemilik tanah yang sedang mereka tempati. Dalam proses negosiasi disepakati apakah masyarakat membeli, sewa, ataukah menggunakan lokasi baru. Proses negosiasi dibantu oleh CODI , sebagai contoh adanya nota kesepahaman dengan Departemen Keuangan dan Crown Properti Bereau, yang keduanya berkaitan dengan tanah yang sangat luas di Thailand. Kepemilikan selalu diberikan dengan cara kolektif, hal ini untuk memastikan partisipasi dan rasa tanggung jawab kolektif dalam proses, dua komponen yang dibutuhkan untuk hasil yang berkelanjutan.

Begitu masyarakat telah mencapai kesepakatan tentang kepemilikan lahan, menyelesaikan rencana peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, dan menyusun anggaran, dapat mengajukan proposal kepada CODI untuk mendapatkan subsidi infratruktur dan/atau pinjaman subsidi langsung ke masyarakat melalui koperasi. Proposal tersebut disertai dengan bukti kesanggupan menabung untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah. Sebagai contoh, warga yang tinggal di bantaran sungai terancam oleh rencana pemerintah yang akan melakukan normalisasi dan pelebaran sungai. Komunitas tersebut dapat mengajukan kepada CODI dengan rencana penataan permukimannya supaya tidak kehilangan tempat tinggal. Penataan atau peningkatan kualitas dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari peremajaan secara utuh (pembongkaran dan rekosntruksi), atau sekedar meningkatkan kualitas fasilitas infrastruktur .


Kelembagaan dan Pembiayaan

Pengembangan CODI sebagai jembatan antara sistem formal dan informal. Sebagai lembaga non pemerintah di bawah Kementeriaian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, CODI dapat menjadi jembatan persoalan hukum dan kelembaganan untuk melegalkan hal-hal yang dilakukan organisasi masyarakat dalam meningkatkan kehidupan di komunitas. CODI bertindak sebagai jembatan antara proses masyarakat dengan berbagai lembaga pemerintah, membantu menghubungkan proses masyarakat dengan berbagai kebijakan dan lembaga pemerintah yang dapat memberikan sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan. Contohnya berkaitan dengan tanah, keuangan, dan dukungan hukum. CODI juga bertindak sebagai jembatan antara komunitas dan masyarakat sipil dan akademisi, sebagai sarana untuk memelihara produk bersama.

Fleksibilitas yang dimiliki oleh CODI memungkinkan implementasi program berbasis masyarakat dapat berjalan. Lebih mudah untuk mengadopsi pendekatan yang berusaha mengubah hubungan antara masyarakat berpenghasilan rendah dan negara untuk memungkinkan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin (Yap dan De Wandeler, 2010). Selain itu komposisi dewan CODI melembagakan kemitraan dari kelompok berbeda untuk mencapai kepentingan bersama. Dewan CODI adalah perwakilan dari pemerintah dan organisasi masyarakat, perwakilan masyarakat dipilih melalui Forum Rakyat. Forum Rakyat terdiri dari lima tokoh senior dari masing-masing daerah yang juga berfungsi sebagai Komite Penasihat Masyarakat.

Mengingat kebutuhan pemecahan masalah yang fleksibel dalam bekerja dengan masyarakat, beberapa hal dalam CODI didesentralisasi ke tingkat regional. CODI bekerja melalui dua mekanisme. Pada tingkat administrasi, mengadvokasi kekuatan bagi masyarakat miskin, mengembangkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah kota melalui sub Komite Baan Mankong. Pada tingkat komunitas, gugus tugas Baan Mankong CODI memberdayakan jaringan komunitas dengan memobilisasi organisasi komunitas, menghasilkan dan memperkuat kelompok tabungan, dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan kualitas kawasan kumuh dengan mitra teknis (termasuk akademisi dan perencana, komunitas arsitek, lembaga pemerintah dan LSM) melalui Komite Pengembangan Kota.

CODI telah memperoleh dukungan keuangan dari pemerintah yang diperlukan untuk mengimplementasikan Baan Mankong untuk mensubsidi investasi infrastruktur komunal dan pelayanan keuangan. Hipotek bergulir CODI untuk memperpanjang pinjaman perumahan, sebesar 6.515 juta bath atau 191 juta dollar Amerika selama 11 tahun.

Berikut peran yang dilakukan oleh CODI dalam implementasi Baan Mankong.

• Membantu menerjemahkan apa yang dikerjakan masyarakat ke dalam kebijakan. Proyek yang sangat konkrit yang dikembangkan dan dilaksanakan masyarakat (seperti pembangunan perumahan, peningkatan kesejahteraan, pembangunan kembali perumahan di sisi kanal dan rehabilitasi pasca bencana) telah dipromosikan sebagai kebijakan nasional dimana masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan.
• Mendukung kolaborasi dan kemitraan. Menyelesaikan masalah kemiskinan yang terlalu besar dan terlalu rumit untuk diselesaikan oleh satu kelompok, dan hanya akan dicapai dengan kemitraan dan kolaborasi. Pemecahan masalah dapat dilakukan ketika masyarakat bekerja sama dengan sistem pemerintah, akademisi, dan aktor – aktor lainnya.
• Mengembangkan cara-cara alternatif bagi pemerintah untuk bekerja dengan masyarakat, dalam skala besar. Pengembangan fasilitasi proses yang dipimpin oleh berbagai pihak telah menjadi tantangan terbesar CODI sejak awal, karena tidak ada manual yang menjadi pedoman dalam pendekatan yang top-down. Bagian terpenting dari proses ini adalah mengembangkan cara untuk membuat organisasi dan proses yang didukung terbuka, partisipatif, kolaboratif dan setepat mungkin.
• Mendukung pengembangan dan penguatan sistem keuangan masyarakat. Keuangan merupakan bahan bakar penting dalam proses pembangunan berbasis masyarakat.

CODI telah mengembangkan berbagai cara baru dalam sistem pembiayaan dan keuangan untuk mendukung program Baan Mankong. Keberhasilan program Baan Mankong adalah hasil dari kapasitas sistem pembiayaan dan jaringan dukungan sosial yang diciptakannya. Syarat yang diberikan untuk mendapatkan pinjaman menjadi faktor pendorong masyarakat menabung dan membentuk kelompok simpan pinjam dan mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi. Hal ini bukan hanya menyatukan masyarakat secara finasial tetapi juga secara politik dalam pengambilan keputusan. Kombinasi dari kedua persyaratan tersebut terbukti membuahkan manfaat.

• Pertama, warga permukiman informal sering memiliki sangat sedikit dalam hal ekuitas atau aset. Dengan status sebagai pengangguran atau penghasilan yang tidak teratur, warga tidak dapat menjangkau sistem pinjaman tradisional dengan tenggat waktu pembayaran yang kaku. Dengan menyatukan sumber daya dalam kelompok simpan pinjam, komunitas dapat membuat opsi keuangan baru, seperti pinjaman darurat kecil dan dana usaha bagi anggota yang tidak akan bisa menjangkau pinjaman bank formal.
• Kedua, kombinasi dari dua persyaratan ini memungkinkan warga untuk saling mendukung satu sama lain, menandakan kemampuan masyarakat untuk secara efektif mengatur dan mengelola keuangan mereka secara mandiri. Dengan pinjaman yang diberikan langsung ke koperassi, beban pembayaran menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Ketika ada satu keluarga tidak mampu melakukan pembayaran dalam waktu tertentu, anggota lainnya memiliki kepentingan untuk mencari solusi. Melalui cara ini, komunitas berfungsi sebagai jaringan dukungan sosial dan keuangan bagi anggota.
• Ketiga, pinjaman yang disubsidi pemerintah memungkinkan koperasi membebani suku bunga yang sedikit tinggi, tetapi tetap terjangkau. Dana tambahan ini ditempatkan sebagai dana cadangan yang dapat diambil oleh koperasi untuk menutupi pembayaran yang terlambat dan program kesejahteraan lain yang dikelola masyarakat. Hal Ini merupakan bentuk perlindungan lain untuk memastikan bahwa masyarakat tidak melalaikan pinjamannya dan anggota yang paling rentan didukung.
• Terakhir, program ini menetapkan persyaratan kepemilikan yang mengatasi tantangan umum untuk pemukiman kumuh. Kekuatan pasar seringkali mendorong orang miskin untuk menjual rumah meraka dan kembali ke permukiman kumuh, menyebakan gentrifikasi komunitas pada kawasan peningkatan kualitas dan akhirnya hanya memindahkan penduduk miskin ke tempat lain. Program baan Mankong mengatasi hal ini dengan mengharuskan masyrakat mempertahankan tanahnya dalam jangka panjang yaitu 15 tahun. Komitmen jangka panjang dan wajib ini membantu masyrakat memenuhi proses pembayaran pinjaman yang seringkali sulit dan menyesuaikan diri agar berfungsi sebagai koperasi. Setelah pinjaman dilunasi, setiap komunitas kemudian dapat memilih apakah akan mempertahankan koperasi atau beralih ke pemilikan individu.

Melalui dana publik yang dikelola secara langsung oleh masyarakat bagi pembangunan, memungkinkan masyarakat dapat merencakan dan melaksanan peningkatan kualitas permukiman dan melaksanakn kegiatan yang dapat memecahkan masalah kemiskinan dan pembangunan lainnya. Kebebasan untuk mengembangkan berbagai jenis platform yang mendukung masyarakat saling terhubung, belajar satu sama lain, saling mendukung, dan mengembangkan kekuatan untuk bernegoasisi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk menghasilkan perubahan.


Hasil



Foto : https://en.codi.or.th/baan-mankong-

Program Baan Mankong meningkatkan kondisi kehidupan lebih dari 90.000 rumah tangga di 1.546 komunitas di seluruh Thaland antara tahun 2003 sampai 2011, dengan dana yang dihabiska hanya setara $ 570 per keluarga (Emiy Norford dan Terra Virsilas). Beberapa manfaat dari Baan Mankong adalah :

• Keamanan bermukim. Program ini memberikan jaminan kepemilikan dari populasi perkotaan pada tahun 1990 menjadi 95% pada tahun 2010 (Kantor Statistik Nasional, 1990; 2010). Kemajuan yang luar biasa karena hal ini terjadi dalam konteks urbanisasi yang meningkat. Data persepsi menunjukan terjadi penurunan ketakutan penghuni daerah kumuh akan pengusuran, dari peringkat kedua pada tahun 1990, menjadi kelima pada tahun 2006. Baan Mankong memberdayakan masyarakat untuk menentukan cara terbaik memenuhi kebutuhan unik komunitasnya dengan proyek yang berbeda. Antara 2003 sampai 2011, lebih dari 60% rumah tangga yang terlibat mampu menegosiasikan kesepakatan tanah yang memungkinkan warga tetap tinggal, dan lebih dari 78% mampu menegosiasikan sewa jangka panjang (43%) dan kepemilikan tanah bersama (35%).Keamanan bermukim juga mebantu kemudahan akses terhadap air, sanitasi dan lsitrik (UN Habitat, 2006; wawancara informan kunci). Hasil evaluasi TDRI pada tahun 2014 melaporkan pada 16 komunitas Baan Mankong terjadi pengurangan bulanan untuk air (10%) dan untuk listrik (5%).
• Kondisi perumahan dan permukiman. Ada banyak perbaikan kondisi perumahan dari sisi bahan yang digunakan. Populasi perkotaan yang tinggal di rumah yang terbuat dari semen, bata atau kombinasi kayu, semen, dan batu bata meningkat dari 66,2% pada tahun 2000 menjadi 84,3% pada tahun 2010 (Kantor Statistik Nasional, 2000; 2010). Baan Mankong telah mendistribusikan bahan (material) yang lebih baik dan dana untuk perbaikan seperti leveling lantai untuk mencegah banjir, mengganti besi bergelombang yang berkarat, lembaran atap, dan membangun kembali rumah penghuni kawasan kumuh. Masyarakat telah membangun infrastruktur dari hibah Baan mankong untuk membangun sistem drainase, septik tank komunal untuk sanitasi, sambungan rumah tangga untuk air dan pasokan listrik, serta beberapa kasus penanganan grey water.
• Akses bagi yang rentan. Komunitas Baan Mankong mengidentifikasi secara khusus anggota masyarakat yang rentan seperti penyandang cacat dan lansia, dan membangun ruangan khusus di rumah atau menyediakan rumah komunitas untuk kelompok tersebut.
• Peningkatan penghidupan. Sebagian penghuni menambah ruang/kamar yang digunakan untuk disewakan. Ini memungkinkan bagi yang tidak dapat memutakhirkan tempat tinggalnya dapat tetap tinggal di dalam komunitas tersebut. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan Baan Mankong sebagai sumber daya untuk membangun ruang komunitas seperti ruang pertemuan, pusat belajar, perpustakaan, dan tempat pembibitan. Berdasarkan hassil evaluasi yang dilakukan oleh TDRI pada tahun 2011 Baan Mankong mampu membantu masyarakat mencapai kemajuan di luar kondisi fisik. Masyarakat yang ikut Baan Mankong mencatat akses yang lebih besar terhadap kredit dan peningkatan investasi serta penghasilan dari hasil usaha. Keamanan bermukim juga telah membantu sebagian masyarakat mendapatkan pekerjaan formal.
• Peningkatan non-moneter. Rumah tangga yang berpartisipasi dalam Baan Mankong tercatat mengalami peningkatan non moneter, yang mengindikasikan kemajuan multidimensi (TDRI, 2104). Sebagai contoh anak-anak dalam rumah tangga yang berpartisipasi rata-rata menghabiskan waktu untuk belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah 3,6 jam per minggu lebih banyak dari rumah tangga yang tidak berpartisipasi. Pendidikan anak rata-rata meningkat sebesar 40% dengan adanya sumber daya yang tersedia melalui dana masyarakat. Kohesi masyarakat juga menjadi lebih kuat , karena mempunyai persatuan anggota. Hal penting juga masyarakat yang berada di kawasan kumuh diakui sebagai warga negara yang sah.

Antara 1990 dan 2010, persentase populasi Thailand yang hidup dalam kemiskinan menurun dari 58% menjadi 13%, dan dari 39% menjadi 9% di daerah perkotaan. Selama periode itu,bagian dari populasi yang tinggal di Indonesia daerah perkotaan naik dari 29% menjadi 44%.


Referensi

• Boonnyabancha. S ( 2004) ‘The Urban Community Development Office: Increasing community options through a national government development programme in Thailand’, in Mitlin, D. and Satterthwaite, D. (eds) Empowering squatter citizens. London: Earthscan Publications
• CODI (2014) Progress Report of Baan Mankong, September 2014. Bangkok: Community Organisations Development Institute
• Deazaskia Prihutani. Magang dan Belajar tentang Permukiman Berbasis Masyarakat di Thailand.
• Emily Norford dan Terra Virsilas (2016) What Can We Learn from Thailand’s Inclusive Approach to upgrading Informal Settlements.
• Tanci Bhatkai dan Paula Lucci. Coomunity – Driven Development in The Slums; Thailand’s experience
• https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9669.pdf

Tantangan

Aksi/Inisiatif yang dilakukan

Hasil dan Dampak