Ajak Semua Pemangku Kepentingan Tingkatkan Akses Pendanaan Air Minum dan Sanitasi, Water.org Sukses Gelar Water Credit Forum 2022

Dalam rangka memperingati Hari Toilet Sedunia yang jatuh setiap tanggal 19 November, mitra pembangunan Water.org menyelenggarakan kegiatan Water Credit Forum pada hari Selasa (22/11). Kegiatan yang mengusung tema “Dari Layak Menjadi Aman: Transisi Menuju Air dan Sanitasi yang Berkelanjutan” ini turut mengundang mitra lembaga keuangan serta pemangku kepentingan di sektor air minum dan sanitasi untuk saling berbagi pengalaman baik di daerah dampingannya masing-masing.

 

Membuka kegiatan, Direktur Operasional South East Asia, Water.org, Don Johnson menyampaikan apresiasinya bagi mitra kementerian/lembaga yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Don juga kemudian juga memaparkan secara singkat kegiatan dan capaian water.org yang sampai saat ini sudah berhasil memberikan akses kepada 3,8 juta penduduk Indonesia dengan total pendanaan mencapai 1,7 triliun rupiah.

 

Sejak pertama kali meluncurkan programnya di tahun 2015, Water.org telah melakukan pendampingan ke berbagai pemangku kepentingan di sektor air minum dan sanitasi. Pendampingan pertama diberikan kepada lembaga keuangan dengan tujuan agar mereka mampu menghasilkan layanan keuangan dan akses pendanaan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat terlayani akses air minum dan sanitasi layak. Kedua, water.org juga melakukan pendampingan kepada PDAM untuk dapat meningkatkan kapasitas layanan baik itu secara kualitas dan kuantitas. Ketiga, water.org juga bekerjasama dengan program PAMSIMAS untuk melakukan pendampingan untuk Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) di area pedesaan agar mendapat akses pendanaan dari lembaga keuangan, hal ini dianggap penting, karena sebanyak 76% penerima manfaat dari program water.org ialah perdesaan.

 

Menutup sambutannya, Don Johnson kembali menekankan kembali terkait pentingnya upaya untuk menghilangkan gap akses pendanaan yang ada di masyarakat untuk mencapai akses universal air minum dan sanitasi, “Jika kita bisa mengatasi masalah akses pendanaan, maka menurut saya kita juga bisa mengatasi masalah air minum dan sanitasi,” ungkap Don Johnson. 

 

Sesi sambutan kedua kemudian disampaikan oleh Wakil Menteri Desa PDTT, Budi Arie Setiadi. Dalam sambutannya Budi menyampaikan bahwa percepatan pembangunan air minum dan sanitasi layak dan aman menjadi kebutuhan dasar masyarakat desa, hal ini juga sejalan dengan amanat dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB 2030, “Saat ini sudah ada 22 target di dalam SDGs Desa terkait air minum dan sanitasi yang perlu dicapai sampai dengan tahun 2030. Harapannya target- target ini dapat dipenuhi sehingga layanan dapat kepada seluruh lapisan masyarakat desa,” ungkap Budi.

 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang dimoderasi oleh Jurnalis CNN, Budi Adiputro. Diskusi yang mengangkat topik seputar tata kelola air minum dan sanitasi ini, turut mengundang Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Ujang Sudiartono yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang. Dalam paparannya, Ujang menyuarakan kembali visi Kabupaten Tangerang yaitu “Sanitasi aman, Investasi Masa Depan,” dimana hal ini menjadi penting, karena dengan sanitasi yang baik dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas dan kesehatan masyarakat di masa mendatang.

 

Selanjutnya Ujang juga kembali menekankan bahwa penyediaan air minum dan sanitasi seharusnya masuk dalam rencana jangka panjang, pasalnya jika hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur maka pembangunan dipastikan tidak akan berkelanjutan, “Pembangunan infrastruktur perlu dibarengi dengan program edukasi masyarakat sebagai penerima manfaat, agar nantinya masyarakat dapat mengelola sendiri sarana yang telah dibangun,” ujar Ujang.

 

Menyoal terkait pembangunan air minum dan sanitasi, narasumber kedua dari Dinas Perumahan Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kabid Infrastruktur Permukiman, Isma Andini menceritakan bahwa pemenuhan akses di Jawa Barat cukup menantang, karena populasi penduduk di Jawa Barat saat ini sudah mencapai 48 juta jiwa, dan merupakan yang tertinggi di Indonesia. Dilansir dari data BPS 2021, saat ini capaian sanitasi layak di Jawa Barat ialah 71,6% termasuk 7,3% akses aman, serta akses air minum layak ialah 93,2%, namun akses jaringan perpipaan baru mencapai 12,2%. Untuk mengejar target yang ada, Isma menjelaskan bahwa saat ini di Jawa Barat memiliki 4 payung Peraturan Presiden yang digunakan untuk mengakses pendanaan dalam APBN. Selain pendanaan, Ismi juga mengakui bahwa dukungan dan kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti Water.org sangatlah penting untuk mencapai target. 

 

Melihat dari sudut pandang di pemerintah pusat, narasumber ketiga dari Kementerian PPN/Bappenas, yang diwakili oleh Koordinator Bidang Air Minum dan Sanitasi, Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Nur Aisyah Nasution menyatakan bahwa saat ini pemenuhan layanan air minum dan sanitasi aman cukup menantang, pasalnya regulasi nasional untuk air minum dan sanitasi nasional belum ada, sehingga diharapkan pemda dapat mengeluarkan peraturan daerah masing-masing.

 

“Amanat pembangunan untuk air minum dan sanitasi saat ini sudah beralih ke akses aman sesuai yang diamanatkan di dalam SDGs 2030. Namun capaian akses aman kita saat ini baru 7.6% untuk sanitasi dan 11,8% untuk air minum. Hal ini perlu mendapat perhatian kita bersama, khususnya pemerintah daerah, karena penyediaan layanan air minum dan sanitasi sudah masuk ke dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan wajib daerah,” pungkas Aisyah.

 

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Desa PDTT pada sesi sambutan, Aisyah juga kembali menekankan terkait pentingnya kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, selain aspek pembangunan lainnya seperti kelembagaan, regulasi, pendanaan dan infrastruktur.