Bangun Ibu Kota Negara, Pemerintah Pusat Gandeng Korea Selatan Kunjungi Kota Samarinda dan Balikpapan

Dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemerintah pusat telah menargetkan agenda- agenda utama pembangunan dalam sektor air minum dan sanitasi seperti peningkatan teknologi pengelolaan air minum dan persampahan, serta harmonisasi pembangunan kota Samarinda dan Balikpapan sebagai suatu perencanaan terpadu (tricity) dengan IKN. Tujuan utama dari harmonisasi ini ialah membangun basis yang kokoh, dimana kota-kota yang berdekatan dengan IKN dapat saling mendukung dan menguntungkan satu sama lain, untuk mencapai kemakmuran yang berkelanjutan serta pembangunan yang lebih merata di masa depan.
 
Salah satu tantangan utama yang dihadapi ialah perbedaan masterplan pada IKN dengan Kota Samarinda dan Balikpapan, khususnya pada pengelolaan air minum dan persampahan. Sebagai salah satu upaya untuk menangani hal tersebut, Direktorat Perumahan, Kawasan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas bersama Environment Strategy Development Institute (ESDI), Kunhwa Engineering, dan Korean Development Institute (KDI) melalui Economic Innovation Partnership Program (EIPP) mengadakan kunjungan kerja pada hari Selasa (31/5) ke Kota Samarinda dan Rabu (1/6) ke Kota Balikpapan untuk berdiskusi langsung dengan pemerintah kota mengenai tantangan dan permasalahan pengelolaan air minum dan persampahan yang sedah dihadapi.
 
Dalam kunjungan ke Kota Samarinda, Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cecep, menyampaikan bahwa kendala utama pada pengelolaan air minum ialah tingkat kebocoran air/ non-revenue water yang mencapai 40%. Hal ini ditambah dengan gap pendanaan yang cukup tinggi antara cost dan benefit, “Meskipun banyak kendala yang dihadapi, namun kami akan terus berupaya meningkatkan layanan air minum karena hal ini juga sejalan dengan komitmen Bapak Walikota untuk sektor air minum dan sanitasi” ungkap Cecep.  
 
Di lain sisi, pada sektor persampahan, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda menyampaikan bahwa tantangan utama yang mereka hadapi ialah ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) di Kota Samarinda, dimana saat ini pemerintah kota memiliki TPA Bukit Tinggi dan TPA Sambutan. Saat ini, TPA Bukit Tinggi sudah melebihi kapasitas dan disarankan untuk segera ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena dikhawatirkan dapat berimplikasi buruk pada lingkungan sekitar, seperti produksi gas metana berlebih yang mencemari udara.
 
Selain ketersediaan TPA, kesadaran masyarakat juga menjadi kunci utama untuk meningkatkan pengelolaan persampahan yang lebih baik, dimana saat ini pemerintah kota terus berupaya melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Samarinda.
 
Kunjungan kemudian dilanjutkan pada hari beriktunya ke TPA Manggar Balikpapan yang memiliki luas 17,6 hektar dengan tujuh zona landfill. Kepala Pengelola TPA Manggar, Toni menyampaikan bahwa zona satu sampai zona lima sudah penuh, sehingga zona landfill yang aktif saat ini ialah zona enam, dengan zona tujuh sebagai zona standby. Salah satu proses utama di TPA manggar ialah dekomposisi sampah menjadi gas metana yang kemudian dialirkan ke 250 rumah tangga untuk keperluan masyarakat sehari hari seperti memasak. Selain itu, gas metana juga dipergunakan untuk  Penerangan Jalan Umum (PJU) di sekitar area operasional manggar. Upaya reservasi air lindi hasil dekomposisi sampah dengan proses sedimentasi juga sudah dilakukan di area TPA Manggar untuk memastikan agar air lindi sesuai dengan kualitas baku mutu yang ditetapkan sehingga nantinya dapat dialirkan ke badan air.
 
Disisi lain, yang menjadi kendala utama TPA Manggar ialah teknologi untuk mengelola sampah anorganik, dimana sampai saat ini, pemerintah masih mengirimkan sampah plastik ke pabrik sampah di Surabaya.
 
“Kami berharap agar di kemudian hari, kami bisa memiliki pabrik sampah sendiri untuk pengelolaan sampah anorganik. Selain itu, untuk pengelolaan sampah baru kami berharap dapat menggunakan teknologi anaerobic digester dan juga landfill mining untuk zona satu sampai zona lima” jelas Toni, Kepala Pengelola TPA Manggar.
 
Pada sektor air minum, kunjungan dilakukan ke IPA Teritip, dimana saat ini kapasitas yang tersedia baru 200 liter per detik. Direktur Teknis IPA Teritip, Muhammad Fahiruddin menyampaikan bahwa kendala utama di Kota Balikpapan ialah ketersedian air baku, “Kami berharap agar di masa mendantng dapat dimanfaatkan air baku dari waduk Sepaku Semoi, dan juga dilakukan pengembangan sumur dalam, serta pemanfaatan teknologi  Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)” ungkap Fahiruddin.
 
Hasil kunjungan ini mendapat respon positif dari ESDA, KDI dan Kunwa Engineering, mereka berharap agar Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dapat terjalin dengan baik di kemudian hari. Sebagai upaya tindak lanjut, mereka akan mengundang Walikota Samarinda dan Walikota Balikpapan ke Korea Selatan pada bulan Juli mendatang untuk melakukan studi banding dan peningkatan kapasitas.