Bisnis Jamban Sehat, Mencipta Akses Sanitasi Membangun Ekonomi Mikro
Penulis
Pokja PPAS Nasional
Pokja PPAS Nasional
Tanggal Terbit
17 November 2021
17 November 2021
Organisasi & Jabatan
Pokja PPAS Nasional
Pokja PPAS Nasional
Dilihat
1123
1123
Keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu komponen strategis dalam upaya pemenuhan target akses sanitasi layak dan aman, khususnya dalam penyediaan sarana sanitasi di tingkat rumah tangga. Hal ini menjadi bahasan dalam Dialog Kebijakan "Menguatkan Bisnis Sanitasi untuk Percepatan Capaian Target Akses Sanitasi" yang diinisiasi oleh USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (4/11).
“Penyediaan sarana sanitasi di tingkat masyarakat ini sebenarnya menjadi tanggung jawab masyarakat, tapi bisa menjadi peluang besar bagi pelaku swasta untuk mengembangkan pasar bisnis sanitasi yang berkualitas. Tidak hanya bisnis tapi juga bisa membantu pencapaian target akses sanitasi layak dan aman,” ujar Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti dalam sambutannya. Dengan pihak pengusaha menangkap peluang pasar dari sisi rumah tangga, pendanaan APBN dan APBD dapat semakin difokuskan pada infrastruktur yang lebih strategis seperti IPAL, IPLT, dan truk tinja, imbuhnya lagi.
Sejak 2016, program USAID IUWASH PLUS telah melibatkan dunia usaha dalam pemenuhan akses sanitasi di tingkat rumah tangga di 8 provinsi dengan melibatkan lebih dari 100 pengusaha. Trigeany Linggoatmodjo dari USAID Indonesia menyebut bahwa 5 tahun pertama inisiasi pendekatan sanitasi berbasis pasar merupakan tahap peletakan pondasi. Ia sekaligus menegaskan komitmen pihaknya dalam menjalin komunikasi dan kolaborasi baik dengan pemerintah daerah, embaga keuangan, serta Business Development Services (BDS), untuk memastikan keberlanjutan dari pasar sanitasi yang telah diinisiasi. “Kami dari USAID terus berkomitmen untuk mendampingi Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sanitasi berbasis pasar,” tukasnya.
Sejumlah pelaku usaha di bidang sanitasi menyampaikan pengalamannya selama terlibat dalam bisnis sanitasi. Karim, seorang pengusaha sanitasi di Kabupaten Tangerang mengawali usahanya di bidang sanitasi atas kegelisahannya Ketika melihat masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya sanitasi. “Dari situ saya justru kemudian menyadari besarnya peluang bisnis di sini. Bahkan setelah masyarakat sudah sadar, kini saya harus berpacu dengan kebutuhan masyarakat”, akunya.
Senada dengan Karim, Direktur PT Rototama Berlianplast Hendry Rototama menyampaikan upayanya dalam menyesuaikan dengan pasar. “Sebagai produsen embag septik pabrikasi, kami sering dicap duluan produknya pasti mahal. Itulah mengapa kemudian kami memodifikasi produk agar bisa dijangkau masyarakat yang lebih luas lagi,” ujar Hendry.
Pelibatan lembaga keuangan juga menjadi bagian penting dalam pendekatan sanitasi berbasis pasar. Adanya embaga keuangan membantu masyarakat untuk dapat mengakses layanan sanitasi, termasuk jamban sehat di tingkat rumah tangga. Titin Umila, Pimpinan KSPPS Syirkah di Lumajang menerangkan bagaimana pihaknya mengampanyekan tentang pentingnya jamban sehat hingga ke forum-forum masyarakat seperti arisan atau majelis taklim. “Kini sanitasi ini akhirnya menjadi layanan andalan kami. Bahkan kami sudah bekerja sama dengan produsen untuk bisa menawarkan langsung produk jamban dari kami,” kata Titin.
Upaya serupa juga dilakukan BUMDES Wiraraja Kabupaten Lumajang. “Dengan layanan kami di BUMDES masyarakat tidak harus membayar kontan di awal, bisa mencicil kepada kami”, ujar Direktur BUMDES Wiraraja Desse Aria Dewi. Selain menjalankan peran untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sarana sanitasi, BUMDES juga bekerja sama dengan sanitarian dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan jamban.
Pemenuhan sarana sanitasi di rumah tangga merupakan upaya bersama dalam pencapaian akses sanitasi aman dan layak sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Sustainable Development Goals (SDGs). “Kita mempunyai target sanitasi aman yang rantai pertamanya adalah di rumah tangga. Dalam hal ini, rumah tangga harus ada jamban sehat, termasuk tangki septik yang kedap dan disedot berkala. Hal ini diharapkan dapat dibantu oleh berbagai pihak sehingga pemerintah bisa fokus ke rantai selanjutnya”, terang Koordinator Bidang Air Minum dan Sanitasi Kementerian PPN/Bappenas, Nur Aisyah Nasution.
Sementara untuk memastikan kualitas, Kementerian PUPR menegaskan pentingnya sertifikasi agar tangki septik yang digunakan sesuai dengan standar teknis sehingga aman bagi kesehatan dan lingkungan. “Kami mengapresiasi produsen yang sudah bersedia untuk mengurus sertifikasinya. Dari sisi bisnis, keuntungannya saat berjualan juga jadi lebih yakin,” ujar Asri Indiyani, Subkoordinator Perencanaan Air Limbah dan Drainase Lingkungan, Direktorat Sanitasi, Kementerian PUPR. “Selain dari sisi sertifikasi, dari kami juga ada pelatihan dan pendampingannya. Baik dari manajemen keuangannya, commerce-nya” imbuh Kepala Bidang Pelatihan dan Pendampingan SDM Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Aby Aldrin Bahrony.
Peningkatan kapasitas pelaku usaha di bidang sanitasi ini juga diharapkan dapat menjadi kunci keberlanjutan bisnis sanitasi dengan bisnis yang telah terbangun, pasar di tingkat masyarakat yang telah memiliki kesadaran, serta sinergi antara sanitasi berbasis pasar dengan program-program pemerintah. “Kami berharap pemerintah dan pengusaha sanitasi dapat terus maju bersama, sehingga selain percepatan capaian target sanitasi, juga terjadi peningkatan ekonomi dan jaminan keberlanjutan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah di bidang sanitasi”, pungkas Trigeany dari USAID Indonesia.
Libatkan Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Bappenas Kembali Mengadakan Kick Off Meeting Pokja PPAS
POKJA PPAS 23 Februari 2023
Bank Sampah Mekar Sari Berhasil Kelola Puluhan Ton Sampah di Kecamatan Mampang Prapatan Melalui Sinergi Multipihak
POKJA PPAS 10 Maret 2023
