Komitmen Sulawesi Selatan Untuk Tingkatkan Pembangunan Sanitasi
Pokja PPAS Nasional
16 Juli 2021
Pokja PPAS Nasional
661
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Coaching Clinic VI Implementasi Strategi Sanitasi Kota/Kab (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang berlangsung pada Rabu, 14 Juli 2021.
Kegiatan yang dilaksanakan via zoom tersebut, mendengarkan pemaparan dari 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Maros. Keempat kabupaten tersebut saat ini sedang melaksanakan tahapan Milestone IV yakni tahapan uji coba model skala penuh.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan Project Management Unit (PMU) Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan Project Implementation Unit Teknis (PIU T) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Project Implementation Unit Kelembagaan dan Pendanaan (PIU KP), Kementerian Dalam Negeri, serta PIU Advokasi dan Pemberdayaan (PIU AP/AE) Kementerian Kesehatan.
Dalam pemaparannya, keempat Kabupaten tersebut menyampaikan sejumlah hal seperti capaian layanan sanitasi tahun 2020 hingga isu strategis yang dihadapi. Berbagai permasalahan atau pun kendala turut disampaikan oleh masing-masing Kabupaten.
Setelah sesi paparan dari masing-masing kabupaten selesai, acara kemudian dilanjut dengan tanggapan dari rekan-rekan PMU dan PIU. Menanggapi presentasi tersebut, perwakilan PMU Kementerian PPN/Bappenas, Adam Maulana mengatakan bahwa, pentingnya untuk bisa memasukkan pembelajaran dari Milestone sebelumnya.
Dikatakan bahwa, kajian yang sampaikan, perlu diperkaya dengan memasukkan pengalaman-pengalaman dari milestone sebelumnya. Dengan begitu, akan dapat melakukan evaluasi serta menentukan kebijakan apa yang kiranya tepat untuk di lakukan di Milestone berikutnya.
Selain itu disampaikan juga bahwa, perlu memasukan aspek evaluasi di dalam laporan yang dibuat, untuk mengetahui tantangan yang terjadi dilapangan. Mengingat kegiatan ini juga dihadiri oleh provinsi dan pemerintah pusat, maka harapannya dapat diketahui hal-hal apa saja yang bisa mendapat dukungan dari provinsi maupun pemerintah pusat.
Sementara itu, perwakilan dari PIU Teknis Kementerian PUPR, Erna, juga menekankan pentingnya untuk lebih banyak lagi memasukkan aspek evaluasi dalam laporan yang dibuat. Tidak hanya mengenai infrastruktur saja, namun juga aspek non infrastruktur.
“Dalam evaluasi, tidak hanya infrastruktur yang kemudian dimasukkan namun juga aspek non infrastrukturnya juga bisa diliat, seperti bagaimana peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut,” tambah Erna.
Kegiatan Coaching Clinic ini memang ditujukan untuk melihat sejauh apa progress layanan yang sebelumnya telah direncanakan Kabupaten/kota. Harapannya dalam kegiatan ini, kabupaten/kota dapat mengetahui seperti apa persoalan serta capaian, mulai dari aspek regulasi hingga pendanaan. Sehingga hal tersebut dapat membantu kabupaten kota untuk meningkatkan layanan sanitasi di wilayah dengan lebih baik lagi.