KSAN 2017 Fokus Ingatkan Kabupaten/Kota Akan Kerjasama Multipihak & Pendanaan
Klara Virencia
01 Juli 2019
Jurnalis USDP
https://www.facebook.com/Portal-Sanitasi-445585615630317/
www.usdp.or.id
668
Dengan tema 'Kerja Bersama Kejar Akses Universal', Konferensi Sanitasi & Air Minum Nasional (KSAN) 2017 resmi dimulai pada hari Selasa (7/11).
Dalam pembukaannya, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengingatkan bahwa kerjasama lintas kementerian dan lembaga sangatlah dibutuhkan semua pihak demi mengejar target Akses Universal 2019. Untuk mencapai target Akses Universal 100%, dalam waktu 3 tahun ini kita akan butuh dana sebesar 275 triliun untuk air bersih & 273 triliun untuk sanitasi.
Di tengah kebutuhan dana yang besar ini, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro turut menyinggung tentang prioritas penggunaan dana desa.
"Dana Desa meskipun pemanfaatannya sudah baik, tapi ada satu-dua (daerah) yang tiba-tiba bangunnya gapura," sentil Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. "Apa manfaat gapura dibanding sanitasi?"
Meskipun saat ini capaian akses sanitasi & air minum nasional kita sudah mencapai kisaran 67%, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro turut mengingatkan agar kita tidak terlena dengan persentase.
"Jangan terlalu banyak pakai presentase, karena presentase itu bisa meninabobokan," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Ia turut menggarisbawahi, bahwa masih terdapat hampir 10% dari seluruh rakyat Indonesia yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)— yakni sebanyak 28juta jiwa.
"Lebih banyak dari Australia, dan sebesar Malaysia. Jadi bayangkan, (seperti) ada satu negara, penduduknya BAB sembarangan semua," tandas Bambang.
Sementara itu, Kementerian PUPR sadar betul bahwa mengandalkan dana APBN saja tidak akan cukup untuk mengejar target 2019. Banyaknya perusahaan yang ingin menyalurkan dana untuk CSR atau filantropi pun ditangkap sebagai peluang.
"Ada semacam longlist investasi di kabupaten tertentu. 95% kab/kota di indo punya dokumen ini," ungkap Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Kementerian PUPR Dwityo Angkoro.
Sekilas, kebutuhan pendanaan 273 triliun rupiah untuk sektor sanitasi & 275 triliun rupiah untuk sektor air minum yang harus dikejar dalam waktu kurang dari 2 tahun demi target Akses Universal 100-0-100 terdengar mustahil. Namun ketika dibahas dalam High Level Dialogue (HLD), berbagai opsi pendanaan selain APBN nyatanya sudah terpampang di depan mata.
High Level Dialogue (HLD) yang berjalan paralel dengan sesi SDGs pada KSAN 2017, Selasa (7/11) hari ini, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat & Daerah dalam mengejar target Akses Universal 2019.
Pada sesi penutupan KSAN 2017, Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional Rudy Prawiradinata mengemukakan empat poin komitmen pemerintah yang dihasilkan dalam HLD:
1) Koordinasi alternatif pendanaan;
2) Optimalisasi Dana Alokasi Khusus;
3) Optimalisasi Dana Desa;
4) Optimalisasi pendanaan melalui KPBU & creative financing.
Senada dengan tema 'Kerja Bersama Kejar Akses Universal', Rudy menekankan keterlibatan seluruh pihak. Terlebih lagi, keterlibatan masyarakat.
"Mungkin ke depannya, tidak perlu lagi nama-nama institusi di sini. Kita semua bersama-sama, tidak ada bedanya," ujar Kepala Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Prawiradinata.
Di akhir sesi pembukaan sesi pembukaan KSAN 2017, ajang Penganugerahan AMPL Award menjadi acara yang dinanti-nanti kabupaten & kota. Tahun ini, ajang penghargaan bagi pemerintah daerah serta kelompok masyarakat dan instansi yang punya inovasi & komitmen dalam memajukan pengadaan air minum & sanitasi tersebut mengangkat pencapaian dari 5 pemerintah kota/kabupaten & 4 kelompok masyarakat/instansi.
5 pemerintah kota/kabupaten tersebut antara lain:
- Kota Depok, atas Komitmen dalam Pengelolaan Air Limbah
- Kota Malang, atas Komitmen dalam Pengelolaan Persampahan
- Kota Pontianak, atas Inovasi dalam Peningkatan Air Minum & Penurunan Tingkat Kebocoran
- Kabupaten Lombok Tengah, atas Pengelolaan Sanitasi Komprehensif dalam Peningkatan Akses Sanitasi
- Kabupaten Timor Tengah Selatan, atas Implementasi STBM dengan memperhatikan Gender Equity & Difable.
4 kelompok masyarakat/instansi tersebut antara lain:
- Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Jakarta Selatan,
- u/ kategori 'Inisasi Pembiayaan&Jaminan Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat.
- Sekolah Swembada WC Ind. Kab.Lampung Sel.,
- u/ Inisiasi Pembiayaan Mandiri,Teknologi,&Strategi Pemberdayaan Masy.
- Forum Pengusaha Sanitasi (FORPAS) Kab. Donpu,
- untuk Inisiasi Membangun Kekuatan Modal u/ Perluasan Jangkauan kpd Kel. Disabilitas&Rentan.
- MUI Jakarta u/ Inisiasi Dana Zakat Infaq, Shodaqoh, DAN Wakaf untuk Air dan Sanitasi.
Seluruh materi KSAN 2017 dapat diunduh di sini.
***
Libatkan Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Bappenas Kembali Mengadakan Kick Off Meeting Pokja PPAS
POKJA PPAS 23 Februari 2023
Bank Sampah Mekar Sari Berhasil Kelola Puluhan Ton Sampah di Kecamatan Mampang Prapatan Melalui Sinergi Multipihak
POKJA PPAS 10 Maret 2023
