Merancang Paket Kebijakan Tingkat Provinsi Lewat Coaching Clinic

Pada ajang pendampingan teknis Coaching Clinic (CC) Provinsi Jawa Barat yang diadakan di Bandung, Jumat (23/8) minggu lalu, Pokja Provinsi Jawa Barat sepakat untuk mengemas rekomendasi isu sanitasi menjadi paket kebijakan yang akan ditawarkan kepada gubernur. Di samping itu, Pokja Jabar juga bertekad akan meminta 25 kabupaten/kota menyusun dokumen LSS. Nantinya, dokumen-dokumen LSS ini akan dijadikan referensi pemutakhiran Roadmap Sanitasi Provinsi.

Selain membahas isu tingkat provinsi, pada CC ini Pokja Provinsi Jawa Barat turut membimbing Kabupaten Indramayu dan Kota Sukabumi menuntaskan serta meningkatkan kualitas dokumen LSS-nya (Laporan Status Sanitasi).

Berdasarkan presentasi dokumen LSS dari kedua daerah tersebut, ditemukan bahwa baik Kota Sukabumi maupun Kabupaten Indramayu sudah memiliki UPTD pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Sampah. Hal ini merupakan potensi besar untuk pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan.

Akan tetapi, pelaksanaan layanan sanitasi berkelanjutan ini perlu didukung oleh sejumlah kondisi. Di Kota Sukabumi, misalnya, butuh ada regulasi tingkat kabupaten/kota yang menurunkan Perda Pengelolaan Sampah & Air Limbah menjadi pedoman yang lebih operasional. Selain itu, dibutuhkan pula pemetaan alokasi pendanaan dari APBN maupun sumber-sumber lainnya untuk rehabilitasi infrastruktur. Tak lupa, sosialisasi layanan ke masyarakat secara intensif pun perlu dilakukan.

Rumusan langkah-langkah rekomendasi ini lantas dirangkum ke dalam sebuah paket kebijakan. Nantinya, paket kebijakan ini akan dipaparkan di hadapan Kepala Daerah. Begitu komitmen Kepala Daerah didapatkan, maka niscaya pelaksanaan paket kebijakan akan berjalan efektif.

Saat ulasan di sesi CC, Kota Sukabumi diajak mempertajam paket kebijakannya agar berfokus pada kebijakan yang memicu peningkatan akses & layanan sanitasi berkelanjutan. Sementara itu, Kabupaten Indramayu masih punya pekerjaan rumah menyelesaikan draft paket kebijakan.

Jawa Barat merupakan provinsi ke-8 yang menerima pendampingan Coaching Clinic sebagai bagian dari rangkaian pendampingan implementasi SSK. Seluruhnya, ada 10 provinsi yang dipilih sebagai pilot pendampingan implementasi SSK. Di akhir tahun 2019, 10 provinsi yang masing-masing terdiri dari 2 kabupaten/kota dampingan ini diharapkan mampu sampai ke tahap peningkatan skala layanan.

***