Menuju Ibu Kota Masa Depan, Bappenas Adakan Dialog Nasional

Berdasarkan hasil kunjungan Presiden RI pada 6-9 Mei 2019 lalu ke Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Dialog Nasional Menuju Ibu Kota Masa Depan. Tujuannya ialah untuk sosialisasi hasil Kajian Awal Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) kepada kalangan yang lebih luas guna mendapat masukan dari pakar dan peserta dialog. Manfaat utama yang akan diperoleh dari kegiatan ini ialah mendapat masukan terhadap pendalaman kajian pemilihan lokasi yang tepat untuk Ibu Kota Negara baru.

Dalam siaran pers, Wicaksono Sarosa, Chief Knowledge Worker Ruang Waktu, menyatakan bahwa dulu dirinya berpendapat bahwa pemindahan Ibu Kota dirasa kurang tepat karena berpotensi menimbulkan moral hazard. ” Namun, sekarang saat melihat pemerintah sudah mula memeratakan pembangunan serta melakukan investasi yang cukup pada berbagai sektor, maka saat ini adalah waktu yang tepat untuk memindahkan Ibu Kota,” ujarnya.

Sementara itu, disisi lain Bernadus Djonoputro, Ikatan Ahli Perencana mengatakan, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan terkait pemindahan ibu kota negara, diantaranya dibutuhkan kebijakan perkotaan yang menyeluruh serta diperlukan rencana pemindahan dan desain ibu kota baru yang sesuai standar dunia dengan didukung oleh visi yang jelas dan keahlian yang cakap. ”Dengan semua itu, maka perlu leadership yang kuat,” katanya.

Berkaitan dengan itu, dalam acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Bappenas pada 16 Mei 2019, Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Bappenas menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota akan dilakukan dengan kajian menyeluruh menuju Ibu Kota Masa Depan yang ”smart, beautiful, and green”.

Disebutkan Bambang,  pengajuan pemindahan ibukota kepada DPR akan dilakukan setelah penetapan lokasi dan  nantinya DPR akan membuat Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Ibu Kota untuk ibukota baru. Pemerintah juga akan segera pengambil keputusan mengenai lokasi yang akan dipilih menjadi ibu kota pengganti Jakarta. Bambang memastikan penetapan lokasi akan dilakukan tahun ini.

Terkait biaya, diperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan pemindahan ibu kota sebesar Rp 466 triliun. Dengan itu, pemerintah akan mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Data Bappenas menyebut dana dari APBN hanya sebesar Rp30,6 triliun dari kebutuhan sebanyak Rp466 triliun. Sementara, pembiayaan dengan skema KPBU mencapai Rp340,6 triliun, dan sisanya pemerintah berharap ada investasi swasta sebesar Rp95 triliun untuk membangun fasilitas penunjang.

Disisi lain, dalam akun Instagram pribadinya Menteri PPN/Bappenas ini menyebutkan salah satu alasan pemindahan ialah karena penduduk di Pulau Jawa sudah terlalu banyak. “Kenapa ibu kota harus pindah?alasan pertama, karena Jawa sudah lelah. Lebih dari separuh penduduk Indonesia (setara 150 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa yang luasnya lebih kecil disbanding Papua, Sumatera, Kalimanta dan Sulawesi,” tulisnya

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bila kondisi ini terus menerus terjadi maka Jawa tidak mampu menampung manusia sebanyak itu, terutama dari sisi ketersedian air bersih dan pangan.

Dikemukakan bahwa saat ini sebagian besar wilayah pulau jawa sudah mengalami krisis air bersih. “1 rumah punya 1 sumur bor, maka sama saja pelan-pelan kita menenggelamkan pulau Jawa,” jelasnya.

Mengakhir caption dalam instagramnya,  Bambang menuliskan bahwa udah saatnya pemerataan dan mobilisasi manusia dari Jawa menuju daerah-daerah lain. Pemindahan ibu kota dalah trigger awal untuk pemerataan. Cheerli