Mikro Kredit Sebagai Alternatif Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
Penulis
Pokja PPAS Nasional
Pokja PPAS Nasional
Tanggal Terbit
27 September 2021
27 September 2021
Organisasi & Jabatan
Pokja PPAS Nasional
Pokja PPAS Nasional
Dilihat
854
854
Air minum dan sanitasi merupakan aspek penting dalam kehidupan. Sebagai kebutuhan dasar, keberadaan kedua sektor ini tentunya sangat dibutuhkan. "Penyediaan akses air minum dan sanitasi yang aman merupakan prioritas pembangunan yang harus dicapai karena hal tersebut diyakini dapat mendorong kualitas lingkungan dan masyarakat yang lebih sehat dan produktif," ujar Direktur Perumahan dan Permukiman, Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti dalam sambutannya pada acara Peluncuran Buku Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi Koperasi Benteng Mikro Indonesia (KBMI), Kamis (23/9/2021).
Menurut Virgi, meski capaian penyediaan akses terus meningkat, namun masih adanya disparitas antar kelompok masyarakat, terutama bagi masyarakat rentan, membuat dukungan pendanaan menjadi salah satu hal penting yang harus disediakan.
Merujuk pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, akses air minum layak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekitar 85%, masih berada dibawah rata-rata nasional yang telah mencapai 90%. Sementara untuk capaian akses sanitasi layak MBR sekitar 70%, juga berada dibawah rata-rata nasional 80%.
Virgi menambahkan, setidaknya dibutuhkan dana kurang lebih hingga Rp 264 Triliun untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi bagi semua, dan tentunya butuh dukungan semua pihak. "Sebagai sebuah potensi baik yang telah terbukti efektif, mikro kredit perlu terus dikembangkan untuk menghilangkan disparitas, sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan akses air minum dan sanitasi," jelasnya.
Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Virgi, Presiden Direktur Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Kamaruddin Batubara yang juga sebagai penulis buku "Pembiayaan Mikro Air Minum dan Sanitasi" menyatakan bahwa salah satu latar belakang ditulisnya buku tersebut adalah karena koperasi diperlukan masyarakat untuk pemerataan ekonomi dan pemberdayaan.
Koperasi juga lahir untuk kebutuhan anggota, sesuai dengan misi untuk melayani kebutuhan anggota yang salah satu kebutuhannya adalah air dan sanitasi, maka inilah yang membuat KBMI masuk kedalam isu ini. Menurut Kamaruddin, beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain adalah rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memiliki sarana air minum dan sanitasi, serta minimnya keterlibatan lembaga keuangan dalam pembiayaan.
"Kendati demikian, jika kita semua serius untuk menyelesaikan permasalahan, salah satunya dengan menggulirkan program kredit mikro air minum dan sanitasi untuk rakyat, maka tantangan ini diyakini bisa diatasi dengan baik," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi mengatakan bahwa sebagai kebutuhan dasar masyarakat, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kendati demikian, tingginya kebutuhan untuk penyediaan akses air minum dan sanitasi membuat semua pihak perlu bersama-sama mewujudkan hal ini.
"Dengan rata-rata anggota koperasi yang merupakan MBR, keberadaan dan dukungan koperasi dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi ini bisa menjadi cara efektif untuk menjawab berbagai tantangan, termasuk disparitas," ujarnya.
Ahmad Zabadi menambahkan bahwa, koperasi tidak hanya berperan untuk menyalurkan pembiayaan air minum dan sanitasi. Lebih dari itu, koperasi juga bisa menyentuh aspek sosial masyarakat dengan membantu upaya advokasi dan edukasi akan pentingnya air minum dan sanitasi.
"Upaya yang dilakukan KBMI ini merupakan kontribusi nyata dari koperasi. Saya berharap apa yang dilakukan KBMI dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti air minum dan sanitasi bisa menginspirasi koperasi-koperasi lain. Jika koperasi bergerak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, saya yakin koperasi akan berkontribusi besar bagi kesejahteraan bangsa," tambah Ahmad Zabadi.
Kemudian, Iman Widhiyanto Kasubdit Investasi Pemda/BUMD, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Kementerian Keuangan menyatakan kalau pihaknya berkomitmen untuk mendukung potensi mikro kredit di sektor air minum dan sanitasi ini. "Kami akan meninjau potensi dukungan yang bisa kami lakukan untuk mendukung pembangunan di sektor air minum dan sanitasi," ungkapnya.
Di sisi lain, Deputy Mission Director USAID Indonesia, William Slater, menyatakan akan mendukung semua upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di sektor air minum dan sanitasi.
"USAID telah berkomitmen mendukung pembangunan di Indonesia, termasuk pada sektor air minum dan sanitasi. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan memberikan dukungan melalui mikro kredit. Saat ini, setidaknya telah ada 18 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan koperasi yang siap menyalurkan bantuan pendanaan bagi MBR dan masyarakat rentan, dengan harapan hal tersebut bisa menjadi aksi nyata dalam mendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi aman untuk semua," paparnya.
Menurut William, keberadaan buku ini menjadi bukti bahwa pengembangan jasa bisnis juga dapat dilakukan dalam membantu penyediaan akses air minum dan sanitasi. "Saya berharap buku ini bisa menjadi panduan praktis bagi koperasi lainnya untuk mereplikasi dukungan pendanaan di sektor air minum dan sanitasi. Selain itu, upaya ini diharapkan bisa menjadi aksi nyata dalam mewujudkan kondisi air minum dan sanitasi yang lebih baik bagi generasi mendatang," pungkas William mengakhiri sambutannya.
Libatkan Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Bappenas Kembali Mengadakan Kick Off Meeting Pokja PPAS
POKJA PPAS 23 Februari 2023
Bank Sampah Mekar Sari Berhasil Kelola Puluhan Ton Sampah di Kecamatan Mampang Prapatan Melalui Sinergi Multipihak
POKJA PPAS 10 Maret 2023
