Pamsimas Adakan FGD Lintas Kementerian Untuk Pastikan Keberlanjutan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Perdesaan

Hingga saat ini setidaknya 43% desa di Indonesia telah menjalankan Program Pamsimas dan berdasarkan Data Baseline 2021 (SIM Pamsimas), program ini telah berkontribusi menyediakan akses air minum layak kepada 24,49 juta jiwa dan mendukung penyediaan akses sanitasi layak kepada 16,44 juta jiwa. Bahkan 24,37% di antara desa-desa Pamsimas telah mampu mencapai 100% akses air minum dan sanitasi layak di skala perdesaan.

Semua hal ini tentunya dapat dijadikan pembelajaran berharga bagi semua pihak terkait, terutama bagi para pemangku kebijakan di tingkat daerah. Pada akhir tahun 2021, Pamsimas telah berakhir dan untuk memastikan penyiapan keberlanjutan pembangunan air minum dan sanitasi tetap berjalan setelah program berakhir maka perpanjangan loan kepada World Bank dilakukan selama 8 bulan

Dalam proses penyiapan keberlanjutan tersebut, Bappenas bersama CPMU Pamsimas mengadakan Focus Group Discussion (FGD/diskusi terpusat) ke-2 yang dilakukan secara hibrid di Hotel Santika Premier Bintaro pada 25 April 2022.

Kemudian, Koordinator Bidang Air Minum dan Sanitasi, Direktorat Perumahan dan Permukiman, Bappenas, Nur Aisyah Nasution menjelaskan bahwa FGD ini memang diadakan untuk menyiapkan rencana pembangunan kedepan setelah tahun 2024 mendatang. "Untuk mencapai target RPJMN dan SDGs di sektor air minum dan sanitasi tentunya keterlibatan semua kementerian sangat dibutuhkan, maka dari itu kami melibatkan semua Kementerian terkait," kata Aisyah.

Di sisi lain, perwakilan dari Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Novi Rindani, menyatakan bahwa meski capaian air minun layak saat ini sudah mencapai 90,8%, namun tantangan untuk mencapai universal akses tetap ada, diantaranya masih terdapat idle capacity dan masalah kebocoran, serta pertumbuhan penduduk. Di samping itu, tantangan lainnya adalah mengenai regulasi dan kondisi lingkungannya. "Sejumlah tantangan ini tentunya perlu diatasi, agar semua target bisa tercapai," katanya.

Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Rin Mulyadi menambahkan, tantangan lain dari percepatan pembangunan air minum dan sanitasi di perdesaan adalah masih banyak pemda yang belum menganggap isu sanitasi sebagai suatu hal penting. Padahal, air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar.

Pentingnya pembangunan air minum dan sanitasi juga ditekankan oleh Kepala Sub Direktorat, Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan, Ely Setiawati mengatakan bahwa, kondisi air minum dan sanitasi yang layak dan aman tentunya dapat meningkatkan angka kesehatan masyarakat, terutama memiliki peran dalam penurunan stunting dan Angka Kematian Bayi (AKB). "Adapun salah satu upaya yang dilakukan kemenkes untuk peningkatan kondisi adalah mengimbau desa untuk memanfaatkan danan BOK," ujar Ely.

Menurutnya, adanya peningkatan akses ini juga perlu ditunjang dengan upaya perubahan perilaku. Maka dari itu, upaya komunikasi dan edukasi kepada para pihak terkait, terutama masyarakat mutlak untuk dilakukan.

Perwakilan Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Yono mengatakan, pihaknya melalui Program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), dimana melalui program ini para pelajar di sekolah telah diberikan edukasi tentang pentingnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan juga bagaimana menjaga kondisi sanitasi baik di sekolah maupun di rumah.

Kemudian, perwakilan Direktorat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Imigrasi, Anastutik, mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin kolaborasi dengan kementerian lainnya untuk menyukseskan Program Pamsimas. "Upaya kolaborasi ini dilakukan karena kami sadar bahwa kolaborasi merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai target air minum dan sanitasi layak dan aman untuk semua," pungkas Anastutik.

Sekadar informasi, FGD untuk memastikan keberlanjutan pembangunan air minum dan sanitasi di perdesaan ini akan diadakan sebanyak 5 kali. Harapannya semua rangkaian FGD dapat memberikan masukan terkait penyusunan pedoman tata kelola air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat.