Pasca Coaching Clinic, Blitar Sukses Raih Komitmen Kepala Daerah

"Kita siap melakukan percepatan-percepatan untuk menutup gap [sanitasi] yang masih ada" ujar Wakil Walikota Blitar Santoso, pasca mendengar masukan dan saran dari para Kepala OPD. "Saya juga berharap dengan teman-teman OPD lain, agar kita bisa bekerja keras untuk mencapai itu."

Saat ini, dalam rangka mencapai target 100-0-00, Kota Blitar masih memiliki gap sektor air limbah sebesar 8% untuk akses layak, 7% untuk akses dasar, dan 1% untuk BABS. Sementara itu di sektor persampahan, gapnya sebesar 2% untuk penanganan, 6% untuk pengurangan, dan 12% untuk sampah tidak tertangani.

Dalam rangka menutup gap ini, Santoso pun berkomitmen untuk meningkatkan akses sanitasi lewat 11 Rekomendasi Kebijakan Sanitasi Kota Blitar. Rekomendasi ini disusun oleh Pokja Sanitasi Kota Blitar sebagai materi advokasi, dan di antaranya mencakup: Sumur Bebas E-Coli, Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), Wajib IPAL,Gerakan Bijak kelola Sampah, TPA Regional, dan PDU (Pusat Daur Ulang).

Komitmen tersebut diperoleh melalui sesi audiensi yang melibatkan Pokja Sanitasi Kota Blitar dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sebagai tindak lanjut milestone 1 pada Tahap Implementasi Program PPSP, komitmen kepala daerah sangat diperlukan untuk keberlangsungan program kerja OPD secara baik, efektif, dan efisien.

Sementara itu, Pokja Provinsi yang diwakili oleh Andi Pranawa memaparkan keterkaitan antara Program PPSP dengan Program Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Timur. Pada IKU Jawa Timur, sektor sanitasi turut menjadi indikator yang dihitung dan dinilai.

Sebagai salah satu dari empat kota/kabupaten pilot implementasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), keberhasilan Blitar ini menjadi fondasi yang kuat untuk tahap implementasi. Digelar pada Juni 2018 lalu, sesi Coaching Clinic Jawa Timur menekankan pentingnya advokasi sebagai kunci implementasi.

Audiensi ini dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Timur dan Bappeda Provinsi Jawa Timur selaku Pokja Provinsi, serta kepala OPD di lingkungan Kota Blitar, di antaranya Kepala Badan Perencanaan Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.