PENDAMPINGAN PENANGANAN KUMUH TERPADU MELALUI PEMANDU NASIONAL DAK PPKT 2023

Dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, pemerintah perlu melakukan transformasi program dari pendekatan slum upgrading menjadi pendekatan slum alleviation. Melalui pendekatan slum upgrading, pemerintah fokus pada peningkatan kualitas perumahan dan permukiman serta menangani isu/persoalan eksisting melalui penyediaan infrastruktur. Hal ini mengakibatkan penanganan permukiman kumuh menjadi tidak tuntas karena tidak menyentuh akar permasalahan terbentuknya kawasan kumuh. Sementara itu, pendekatan slum alleviation fokus dalam penanganan permukiman kumuh eksisting sekaligus mencegah terbentuknya permukiman kumuh baru melalui pendekatan slum upgrading yang komprehensif, urban renewal, penataan permukiman kumuh ilegal, serta penyediaan perumahan dan permukiman baru (public housing).

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah meluncurkan DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) yang dimulai sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 yang menyasar 21 Kota/Kabupaten di 12 Propinsi. Saat ini, Pemerintah sedang melakukan seleksi calon lokasi DAK PPKT Tahun 2024 untuk 514 Kota/Kabupaten di 37 Propinsi.

Penetapan lokasi DAK PPKT dilakukan melalui proses seleksi ketat dan membutuhkan keseriusan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam menyiapkan readiness criteria utama dan persyaratan administrasi lainnya. Untuk membantu Kota/Kabupaten mengikuti proses seleksi CCMU berinisiatif mencetak Pemandu Nasional DAK PPKT yang akan bertugas membantu Kota/Kabupaten dalam menyiapkan seluruh syarat seleksi DAK PPKT melalui kegiatan LOKALATIH PEMANDU NASIONAL PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU

Lokalatih ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Kota/Kabupaten dan pendamping program dalam penanganan permukiman kumuh terpadu, membentuk jaringan di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten untuk dapat berbagi pemahaman dan pengalaman terkait penanganan permukiman kumuh terpadu, serta menyediakan pemandu nasional yang dapat memfasilitasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh terpadu melalui DAK Tematik PPKT dari tahap perencanaan, pengusulan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan.

Lokalatih diikuti 39 peserta yang berasal dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Korkot Program Kotaku dari Kota Langsa, Kab Tangerang, Kota Surakarta, Kab Kendal, Kab Gresik, Kab Pemalang, Kota Tual.

Selama 4 hari yang dimulai pada hari Selasa 7 Maret 2023 seluruh peserta mendapat materi mengenai konsep Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Melalui DAK Tematik PPKT, aspek perencanaan, pengusulan dan pelaksanaan serta aspek keberlanjutan penanganan kumuh secara terpadu dari narasumber yang berasal dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR. Di hari ketiga peserta mendapat kesempatan melihat secara langsung kawasan kumuh di Kel Pringgokusuman Kota Yogyakarta, Desa Jagalan Kab Bantul dan Desa Condongcatur di Kab Sleman untuk belajar menganalisa dan memberi masukan terhadap rencana penanganan kumuh di 3 kawasan tersebut.

Di kesempatan penutupan Lokalatih, Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menyampaikan harapannya agar para Pemandu Nasional DAK PPKT ini mampu menyebarluaskan semangat belajar yang sama ke Kota/Kabupaten yang akan mengikuti seleksi DAK PPKT 2024 sehingga proses persiapan dan perencanaan dari masing-masing Kota/Kabupaten menjadi lebih matang dan siap berkompetisi dengan Kota/Kabupaten lain.