Percepat Pencapaian Target RPJMN dan SDGs di Sektor PPAS, Bappenas Akan Luncurkan Buku Basis Data Perumahan dan Permukiman

Sebagai upaya mencapai target pembangunan perumahan dan permukiman yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas melalui CCMU/Pokja PPAS Nasional, mengadakan kegiatan "Kick Off Meeting Penyusunan Buku Basis Data Perumahan dan Permukiman" pada Jumat (23/07/2021).

Kegiatan yang dilakukan secara online ini mengundang mitra dari berbagai Kementerian/Lembaga untuk memberikan saran dan masukan dari sisi input, output, dan outcome penyusunan buku.

Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti menyampaikan bahwa, salah satu urgensi penyusunan buku ini ialah untuk menjadi acuan bersama dalam mencapai target- target pembangunan di sektor perumahan dan permukiman yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

“Secara garis besar, buku ini akan menampilkan capaian rumah layak huni dan indikatornya dari tahun 2015–2020, serta disagregasi data dari tingkat nasional sampai ke pedesaan. Berkaitan dengan itu, maka diperlukan dukungan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan K/L terkait agar buku ini dapat memberikan data yang layak saji” jelasnya.

Virgi menambahkan bahwa, data yang ditampilkan harus sampai di tingkat daerah agar program yang disusun dapat lebih tajam. Hal ini karena akan sangat sulit menentukan kegiatan di daerah apabila data hanya diambil secara makro. "Selain dapat menjadi bahan perencanaan, monev, dan penentu kegiatan/program, buku ini diharapkan juga bisa digunakan sebagai acuan saat daerah ingin mengakses informasi tentang potensi kolaborasi pendanaan dengan pemangku kepentingan lainnya," terang Virgi.

Sementara itu, dalam paparan terkait outline buku, Perencana Ahli Madya, Kementerian PPN/Bappenas, Ira Lubis menyampaikan bahwa, buku ini diadopsi dari Metadata SDGs (Sustainable Development Goals), dan merupakan lanjutan dari Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berbasis Hasil (Outcome) http://nawasis.org/portal/digilib/read/pedoman-pengukuran-capaian-pembangunan-perumahan-dan-permukiman-berbasis-hasil-outcome-/51685 yang sudah disusun sebelumnya.

Disampaikan Ira, buku ini akan lebih luas mengupas data akses rumah tangga terhadap rumah layak huni termasuk indikatornya seperti keandalan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, serta akses air minum dan sanitasi layak. “Jika dibandingkan dengan Metadata SDGs dan pedoman yang sudah disusun sebelumnya, buku ini akan lebih rinci menampilkan segregasi data yang lebih luas dari tingkat nasional sampai desa, dan juga level data yang digunakan meliputi input, output, dan outcome. Selain itu, cara penyajian data juga akan ditampilkan lebih beragam dengan menggunakan grafik, tabel, dan narasi” jelas Ira.

Secara lebih rinci, Ira memaparkan, kerangka buku data ini akan terdiri dari tiga bab beserta lampiran. Sebagai pengantar untuk memahami indikator-indikator yang tertuang dalam SDGs 2030 dan RPJMN 2020-2024, bab pertama akan berisi gambaran umum sektor perumahan dan permukiman. Bab kedua berisi capaian nasional akses rumah tangga terhadap rumah layak huni, dan Bab terakhir mencakup akses rumah tangga terhadap rumah layak huni pada level provinsi.

Kaidah Pengolahan Data dan Nilai Tambah dalam Sajian Buku

Terkait penyampaian data dalam buku, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik (BPS), Ahmad Avenzora menyampaikan bahwa, ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan ketika mengolah sumber data yang ada, terlebih jika data yang disajikan merupakan data yang telah diolah BPS.

Menurutnya, kaidah pertama yang perlu diperhatikan ialah tentang definisi operasional dalam mengukur konsep dan variable yang diamati, di mana perlu kehati-hatian dalam mencatat, terlebih lagi rentang waktu yang diambil cukup panjang.

Kedua, perlu memerhatikan unit analisis yang dipilih, apakah unit individu atau rumah tangga. Ketiga, perlu melihat metode estimasi dengan membandingkan rasio estimasi dan indikator penimbang yang digunakan untuk melihat data karateristik rumah tangga yang akan diolah.

Keempat, pada level penyajian, disampaikan bahwa dapat menggunakan data yang telah ada di BPS. Hingga bulan Maret 2021 ini data yang dimiliki BPS sudah cukup banyak dan juga sudah sampai ke level kabupaten/kota, sehingga bisa lebih menampilkan data yang layak saji.

Kelima, yang tak kalah penting untuk diperhatikan ialah pengolah data perlu meninjau kembali kesalahan statistik yang meliputi sampling error dan non sampling error. Terkait ini, pengolah data perlu memerhatikan nilai RSE (Relative Standard Error), semakin kecil nilai RSE, maka semakin baik angka estimasi yang dihasilkan.

Disisi lain, Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas, Oswar Muadzin Mungkasa, turut memberi tanggapannya terhadap buku yang sedang disusun. “Masukannya yaitu, buku ini jangan hanya berisikan data saja, dan pengulangan dokumen yang sudah ada di SDGs dan BPS. Tetapi,  perlu diperhatikan keunikannya, apakah buku ini dapat dipakai sebagai materi advokasi dan kampanye publik oleh pemerintah daerah atau tidak” ungkapnya.

Oswar menambahkan, dalam buku ini juga perlu dibahas mengenai konsep HAM (Hak Asasi Manusia) dan agenda global lainnya, sehingga pembaca lebih mengerti mengapa isu perumahan, air minum, dan sanitasi ini penting diketahui semua masyarakat. Selain itu, buku ini perlu juga menyajikan praktik baik dari program unggulan yang telah dimiliki untuk dapat dijadikan contoh oleh pemerintah daerah.

Tanggapan dari Kementerian Terkait

Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan berharap data dari Studi Kualitasi Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) dapat dimasukan sebagai bahan input buku, sehingga buku basis data ini dapat lebih jelas memberikan gambaran kepada daerah mengenai akses air minum aman.

Sementara itu, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian PUPR juga menyampaikan pertimbangan untuk memasukan data yang merepresentasikan kawasan permukiman, serta Bappenas perlu mempertimbangkan terkait positioning dari buku ini dengan sumber data BPS yang lebih sering digunakan oleh K/L lain.

Kemudian, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP), Kementerian PUPR menyampaikan, diharapkan agar ada penyelarasan nomenklatur yang digunakan, apakah dapat dibuat seragam sehingga buku basis data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi target RPJMN dalam lima tahun mendatang.

Selanjutnya, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP), Kementerian PUPR menyampaikan, usulan untuk dapat menyajikan data dari daerah dengan metode bottom up dengan memasukan target untuk lima tahun kedepan. Tujuannya yaitu, agar bisa digunakan sebagai upaya pencapaian RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Disamping itu, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kementerian PUPR juga merasa perlu dapat menggunakan data yang sudah tercantum di dalam HREIS (Housing and Real Estate Information System)

Konsensus Sebagai Kunci Utama Keberhasilan 

Dalam menyajikan buku yang tepat, serta menyelaraskan perbedaan dalam pengartian target RPJMN di setiap Kementerian, diperlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Oswar menyampaikan, untuk mencapai hal tersebut kuncinya ialah konsensus dengan seluruh pemangku kepentingan pada saat proses pengolahan data."Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan nomenklatur RPJMN, sehingga buku dapat digunakan sampai beberapa tahun mendatang”ungkapnya

Sepaham dengan apa yang disampaikan,  Virgi menambahkan bahwa, proses penyediaan akses air dan sanitasi merupakan rangkaian kolaborasi dari berbagai pihak, bukan hanya dari satu K/L saja, sehingga penting melakukan kolaborasi dan kerja bersama.

Pada sesi penutup, disampaikan bahwa, setelah kick off penyusunan buku ini, tahapan selanjutnya yang dilakukan ialah masuk ke dalam proses penyusunan yang lebih rinci. Sebagai realisasi kerja bersama, BPS dan K/L lainnya juga telah berkomitmen untuk mendukung Bappenas dalam proses penyusunan buku ini, agar produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh seluruh kalangan.