Perkuat Upaya Pembangunan Sektor Sanitasi, Sejumlah Daerah Adakan Coaching Clinic Program PPSP

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program pembangunan sanitasi terintergrasi dari pusat hingga ke daerah yang melibatkan seluruh pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun kalangan non-pemerintah. Hingga 2019, PPSP telah melibatkan setidaknya 489 kabupaten/kota di 34 provinsi yang memiliki kepedulian dalam pembangunan sanitasi. Melalui PPSP, pemerintah pusat mendorong daerah untuk menyusun perencanaan strategis pembangunan sanitasi dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK).

Dalam fasilitasi pendampingan implementasi SSK di lapangan, setidaknya terdapat empat proses (milestone) yang perlu dilakukan daerah selama 2 tahun, yaitu milestone (1) mendapatkan komitmen kepala daerah, milestone (2) penetapan kebijakan, milestone (3) uji coba model layanan skala terbatas, dan milestone (4) uji coba model layanan skala penuh, dengan pendampingan untuk pencapaian milestone 1-3 dilaksanakan pada tahun ke-1 dan pencapaian milestone 4 pada tahun ke-2. Selain itu, untuk memastikan rencana strategis yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik, maka daerah juga akan mendapatkan bimbingan langsung dari provinsi dan pusat melalui sejumlah rangkaian kegiatan, seperti pelatihan peningkatan kapasitas dan juga rangkaian kegiatan coaching clinic.

Terkait kegiatan coaching clinic sendiri, setidaknya terdapat tujuh rangkaian kegiatan coaching clinic yang dilakukan mulai dari milestone 1 hingga milestone 4 dengan tujuan untuk memberikan fasilitasi kepada daerah agar strategi pembangunan yang telah disusun atau dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan data sekretariat PMU PPSP, Bappenas, hingga pertengahan tahun 2021 ini, telah ada 6 provinsi yang sudah melaksanakan kegiatan coaching clinic, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah.

Untuk Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan coaching clinic diadakan secara online pada Kamis, 22 Juli 2021. Sama seperti kegiatan coaching yang dilakukan oleh daerah lainnya, kegiatan coaching clinic di Provinsi Kalimantan Tengah ini bertujuan untuk menjaring masukan strategis dari pusat dan juga provinsi dalam upaya mempercepat mendapatkan komitmen kepala daerah sebagai kunci dalam implementasi pembangunan sanitasi serta mencatat pembelajaran dalam permodelan layanan sanitasi yang telah diujikan sebelumnya. Dalam kesempatan kali ini kabupaten/kota yang turut hadir dan berkonsultasi ialah Barito Selatan, Sukamara, Kotawaringin Barat, dan Kota Waringin Timur.

Di tengah kondisi pandemi, kegiatan yang dihadiri oleh 52 orang peserta dari perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, PMU, PIU-T, PIU-KP dan juga para fasilitator PPSP di tingkat pusat dan daerah ini dilakukan secara online melalui kanal aplikasi zoom.

Dalam kesempatan ini, PMU, PIU Teknis (PIU-T), dan PIU Kelembagaan dan Pendanaan (PIU-KP) memberikan masukan strategis terhadap hasil kerja yang sudah dipaparkan oleh keempat Kabupaten.

PMU, yang kali ini diwakili oleh Reski Dian Diniari menyampaikan,  perlunya provinsi mengawal penuntasan kondisi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka yang  masih tinggi (di atas 20%) di keempat Kabupaten.  Selain itu, potensi kerjasama dengan swasta juga harus dipetakan untuk meningkatkan layananan sanitasi di keempat wilayah tersebut. 

" Hal lain yang juga perlu diperhatikan ialah peningkatan sarana dan prasarana  pengolahan sampah yang harus dipetakan mana yang aktif dan tidak aktif, sehingga bisa terdata secara jelas mana yang perlu diperbaiki atau perlu pembangunan baru," ujarnya

Sementara itu, perwakilan PIU-Teknis, Nandia Gresita menjelaskan pentingnya penjelasan secara rinci  terkait keberfungsian infrastruktur di kabupaten. Dicontohkan misalnya, di Kabupaten Sukamara yang memerlukan analisis multiaspek dalam tentang keberfungsian IPLT. "Perlu dijelaskan penyebab hal tersebut dapat terjadi, sehingga kendala yanga ada dapat terselesaikan dengan baik," jelasnya.

Nandia juga menambahkan, pentingnya memunculkan alasan dalam menentukan wilayah layanan prioritas pada  tahap awal implementasi program. Terkait ini, disarankan bahwa, daerah dapat memilih wilayah prioritas yang lebih tinggi tingkat keberhasilanya.

Kemudian, perwakilan PIU-KP, Ali Irmanda mengatakan, dalam memaksimalkan upaya pembangunan sanitasi di wilayahnya, kabupaten/kota juga perlu memerhatikan kelengkapan dan perbaikan regulasi yang ada. "Tujuannya tidak lain agar upaya yang dilakukan bisa berhasil optimal, " pungkas Ali.

Meski hingga pertengahan tahun ini baru 6 provinsi yang telah melakukan kegiatan coaching clinic, sekretariat PMU optimis ke depannya akan lebih banyak kabupaten/kota yang akan melakukan kegiatan ini.