Provinsi Jawa Barat Siap Susun RKT untuk Sukseskan Program Kolaborasi USAID IUWASH Tangguh
Penulis
POKJA PPAS
POKJA PPAS
Tanggal Terbit
08 September 2022
08 September 2022
Organisasi & Jabatan
KOM POKJA PPAS
KOM POKJA PPAS
Website
Nawasis.org
Nawasis.org
Dilihat
607
607
Setelah tiga kab/kota di Provinsi Banten terpilih sebagai lokasi intervensi program USAID IUWASH Tangguh kemarin, dua lokasi di Provinsi Jawa Barat juga terpilih dari total 38 lokasi yang ada. Terkait ini, Kementerian PPN/Bappenas bersama tim USAID IUWASH Tangguh sambangi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan kegiatan “Sosialisasi Regional USAID IUWASH Tangguh” pada hari Jumat (2/9).
Kegiatan dibuka oleh sambutan dari Senior Program Management Specialist, USAID Indonesia, Trigeany Linggoatmodjo yang menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan pemerintah Indonesia sejak penyusunan konsep USAID IUWASH Tangguh yang sudah resmi diluncurkan pada April lalu, “Setelah kerja sama dari USAID IUWASH PLUS berakhir tahun 2021, kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat kami lanjutkan dengan target yang lebih tinggi melalui program USAID IUWASH Tangguh sampai 5 tahun kedepan. Selain itu, kami juga menambahkan pendampingan teknis untuk pengelolaan Sumber Daya Air, dan ketahanan perubahan iklim,” jelas Trigeany.
Kata sambutan selanjutnya disampaikan oleh Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, “Kami merasa penting untuk melakukan pendampingan ke daerah, karena pemenuhan layanan air minum dan sanitasi tidak hanya mengenai pembangunan fisik. Unsur lainnya seperti edukasi masyarakat dan regulasi juga sama pentingnya,” jelas Virgi.
Virgi juga menekankan terkait perlunya kerja sama yang baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, untuk mencapai target yang sudah ada. Pasalnya Indonesia masih jauh tertinggal untuk capaian air minum dan sanitasi dibanding dengan negara-negara tetangganya. Lebih spesifik, Virgi memaparkan terkait target dan capaian di Provinsi Jawa Barat, dan harapannya pada program USAID IUWASH Tangguh ini, “Khususnya pada capaian perpipaan di Provinsi Jawa Barat yang berkisar 12% dan capaian sanitasi layak di angka 71,6% yang masih dibawah rata-rata nasional. Adanya gap ini menunjukan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu kita lakukan bersama. Harapannya dengan adanya program USAID IUWASH Tangguh di Provinsi Jawa Barat, kita bisa mendapatkan cara-cara inovatif dan kreatif lainnya untuk mencapai target yang ada,” tambahnya.
Melanjutkan yang disampaikan oleh Virgi, Perwakilan Pronvinsi Jabar, Lutfi. Dalam paparannya, Lutfi menegaskan terkait gap capaian pada air minum dan sanitasi aman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jabar tahun 2024, serta harapannya untuk program USAID IUWASH Tangguh, “Diharapkan pemerintah kab/kota yang sudah terpilih dapat memberikan komitmennya, dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menuangkannya dalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda), serta mendukung data dan informasi yang diperlukan,” jelas Lutfi.
Diskusi putaran pertama dimulai dengan paparan dari Koordinator Air Minum dan Sanitasi, Kementerian PPN/Bappenas, Nur Aisyah Nasution yang menjelaskan terkait mekanisme program USAID IUWASH Tangguh dan penyusunan RKT oleh pemerintah daerah, “Diharapkan RKT yang disusun oleh Provinsi Jabar dapat selaras dengan Annual Work Plan (AWP) yang disusun di tingkat nasional. RKT ini selanjutnya akan ditandatangani pada akhir september atau awal oktober dan menjadi landasan pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya,” jelas Aisyah.
Selanjutnya, secara program Aisyah menjelaskan terkait prinsip penyelenggaraan air minum dan sanitasi aman dalam program USAID IUWASH Tangguh, “Untuk sanitasi kita akan bergerak dengan konsep city wide inclusive sanitation, dan untuk air minum dengan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM). Diharapkan melalui prinsip-prinsip ini, Provinsi Jawa Barat dapat mencapai target sanitasi aman 50% dan air minum aman 55% di tahun 2030 nanti.Terkait ini, Aisyah juga kembali mengingatkan mengenai keselarasan data capaian di masing masing kab/kota saat ini, serta kelengkapan data dan dokumen komitmen daerah, “Hal ini penting karena berkaitan dengan investasi per kapita untuk sektor air minum dan sanitasi yang sebenarnya masih jauh tertinggal. Harapan saya, apa yang dilakukan bersama USAID IUWASH Tangguh kedepannya dapat diadopsi dan memicu daerah untuk meningkatkan investasi per kapitanya,” tambah Aisyah.
Melanjutkan yang disampaikan Aisyah, paparan selanjutnya disampaikan oleh Chief of Party USAID IUWASH Tangguh, Alifah Lestari yang menjelaskan terkait teknis implementasi program USAID IUWASH Tangguh yang menggunakan pendekatan Integrated Resilient IUWASH System (IRIS), “Pendekatan ini mencangkup 4 pilar, yaitu (a) kondisi lingkungan mendukung kualitas air, (b) penyedia layanan air minum dan sanitasi yang profesional, (c) pelibatan masyarakat secara inklusif, dan serta (d) enabling condition tata kelola pemerintah,” jelas Alifah.
Setelah menyoal terkait pendekatan program, Alifah juga menjelaskan terkait prinsip-prinsip program USAID IUWASH Tangguh, yang meliputi (a) pelibatan sektor swasta, (b) gender equality and inclusive development, (c) keselarasan dan koordinasi, (d) collaborating, learning and adapting, serta (e) keberlanjutan dan membangun kapasitas.
Diskusi putaran kedua, dimulai dengan paparan dari perwakilan dari Direktorat Air Minum, Kementerian PUPR, Juliana. Dalam paparannya Juliana menjelaskan terkait strategi untuk pencapaian air minum aman yang mencangkup peningkatan cakupan layanan, pemenuhan standar kualitas air minum, peningkatan kapasitas penyelenggaraan serta peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder. Selanjutnya Juliana juga memaparkan secara rinci terkait konsep RPAM.
“Manfaat RPAM itu sendiri agar PDAM dapat mengidentifikasi permasalah dalam penyediaan air minum, dan juga mencari solusinya. Status PDAM di dua lokasi di Provinsi Jawa Barat pun saat ini sehat. Namun seperti yang disampaikan sebelumnya, tantangannya adalah pada pendanaan, dan jika bergantung dengan APBN saja akan sulit, maka diharapkan melalui program USAID IUWASH Tangguh ini daerah dapat mengakses program dan pendanaan dari pihak lain,” jelas Juliana.
Disisi lain, pada sektor sanitasi, Direktorat Sanitasi, Kementerian PUPR, yang diwakili oleh Mahardiani yang menjelaskan terkait konsep pengelolaan air limbah domestik serta penyusunan RKT. “Dalam menysun RKT, saya harap pemerintah daerah dapat melingkupi enabling environment yang dapat meningkatkan sanitasi aman, ada beberapa komponen teknis yang saya harapkan bisa masuk, yaitu dari sisi teknis,kelembagaan, regulasi, pendanaan, dan bagaimana cara meningkatkan peran serta masyarakat,” jelas Mahardini.
Selanjutnya Mahardiani juga memaparkan terkait gap kebutuhan IPLT dan kapasitas yang ada, ”Sebagai contoh di Kab. Tangerang, jumlah kapasitas penyedotan dalam setahun hanya bisa mencakup 15.000 rumah tangga, namun jika diasumsikan dengan total jumlah rumah tangga di Kab Bogor, seharusnya IPLT harus melayani sekitar 196.000 rumah tangga setiap tahunnya. Hal ini perlu diperhatikan bersama, bagaimana kita bisa mengeliminasi gap yang ada,” tambah Mahardini.
Direktorat SUPD II, Kementerian Dalam Negeri, Abdul Aziz juga kembali menegaskan terkait perencanaan dan penganggaran daerah yang perlu disinkronisasikan dengan perencanaan di tingkat nasional. Hal ini sesuai dengan Permendagri no 86 tahun 2017 , “Dalam hal sinkronisasi, saat ini pemerintah daerah sedang menyusun/menetapkan RKPD tahun 2023. Saya berharap, Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk layanan air minum dan sanitasi aman sudah masuk dalam dokumen RKPD, APBD dan dokumen perencanaan daerah lainnya,” jelas Aziz.
Selanjutnya, terkait perubahan perilaku, perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Ely Setyawati menjelaskan terkait konsep Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dalam mendukung pembangunan target nasional tahun 2024, “Harapannya setiap individu bergerak untuk menuju sehat dan secara mandiri mengakses ke 5 pilar STBM. Sebagai contoh, pada pilar 1, terkait ODF, saat ini sudah 124 kab/kota sudah mendeklarasikan ODF. Saya mendorong Provinsi Jabar dapat memicu kab/kota untuk dapat ODF, serta mencapai pilar-pilar lainnya dalam STBM,” jelas Ely.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antar peserta yang hadir secara daring dan luring, dan ditutup dengan pembahasan mengenai penyusunan draf RKT .Diharapkan dari pertemuan ini, pemerintah daerah Jawa Barat dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program USAID IUWASH Tangguh dalam lima tahun mendatang.
Libatkan Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Bappenas Kembali Mengadakan Kick Off Meeting Pokja PPAS
POKJA PPAS 23 Februari 2023
Bank Sampah Mekar Sari Berhasil Kelola Puluhan Ton Sampah di Kecamatan Mampang Prapatan Melalui Sinergi Multipihak
POKJA PPAS 10 Maret 2023
