SSK Bukan Akhir Perjuangan

Namun, merancang cetak biru dan menjalankannya tentu dua hal yang berbeda. Karenanya, memiliki SSK tidak serta merta menjamin kesuksesan pembangunan sanitasi di suatu kabupaten/kota.

Menurut Ketua PMU PPSP Laisa Wahanudin, setelah dokumen SSK tercipta, penting untuk ada advokasi kepada pemerintah daerah.

"Jadi kalau sudah ada SSK, jangan diem, terus nanti duitnya turun sendiri. Nggak," tegas Laisa.

Lebih lanjut, Laisa mengamati bahwa di antara pelaku sanitasi, ada kecenderungan untuk menerima pelatihan secara pasif.

"Kelemahan kita adalah, termasuk yang hadir seperti ini, setelah di-capacity buildingkan, setelah di-trainingkan, terkadang tidak bisa membuat laporan kepada atasan apa yang harus dilakukan," papar Laisa. "Akhirnya kita tidak mendapatkan dukungan dari atasan."

Telaah SPAM, ungkap Laisa, bisa menjadi bentuk laporan tersebut. Dari pengalamannya, mereka-mereka yang pandai membuat telaah SPAM biasanya cepat maju dalam karirnya. Telah SPAM ini sendiri tidak perlu rumit. Cukup 1-2 lembar penjelasan mengenai latar belakang, saran-saran langkah yang harus diambil, serta alternatif solusinya.

Tahun ini, akan ada 44 kabupaten/kota yang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Dalam rangka mempersiapkan tahapan implementasi, perwakilan dari kabupaten/kota tersebut mengikuti pelatihan bertajuk "Pemberdayaan Aparat Pemda (Pokja AMPL/Sanitasi) Provinsi Kabupaten/Kota dan Fasilitator Dalam Penyusunan SSK dan Implementasi Pembangunan Sanitasi Tahun 2018" pada 7-11 Mei 2018.

Para peserta tersebut berasal dari kalangan Provincial Facilitator-Implementation (PF-I) & City Facilitator (CF), yang nantinya akan bertugas mendampingi Pokja AMPL Provinsi dalam melaksanakan tahapan implementasi dari Program PPSP. Di samping PF-I dan CF, hadir pula Pokja AMPL dari 4 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pilot implementasi.