STBM, Persembahan Kemenkes untuk Sanitasi

"Karena banyak orang yang tidak bisa suka melakukan koordinasi. Mindsetnya itu, kalau kita melakukan koordinasi antara OPD, gitu, ada yang harus saya korbankan," jelas Ketua PMU PPSP Laisa Wahanudin. "Padahal seharusnya tidak. Kalau kita koordinasi, harusnya saling memberi dan saling menerima."

Untuk pemberdayaan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat, misalnya, Kementerian Kesehatan punya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai program unggulan.

Infrastruktur sanitasi yang layak boleh jadi sudah terbangun. Namun, jika masyarakat tidak terbiasa dengan kehadirannya, jamban-jamban tersebut pun akan berakhir 'menganggur'.

Untuk mencegah hal inilah, STBM memetakan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sanitasi. Ketika masyarakat punya peran aktif di berbagai tahapan pembangunan infrastruktur, niscaya masyarakat akan merasa lebih memiliki. Keberlanjutan pun akan terjadi.

Di samping itu, STBM sendiri menyuguhkan data real time terkait status akses sanitasi. Pendataan yang dilakukan lewat sistem STBM Smart ini mencakup data hingga tingkat desa. Alhasil, data-data tersebut pun bermanfaat untuk menentukan lokasi prioritas dalam pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi, saat ini Kemenkes masih belum terintegrasi dengan baik sebagai anggota Pokja AMPL. Sebagai perwakilan Kemenkes di PIU-AE PPSP, Kristin Darundiyah pun menitipkan pesan.

"Kalau ke daerah jangan segan-segan, tolong dong digelitik yang dari kesehatan," ujar Kristin Darundiyah.

Kristin sadar betul, pekerjaan Kemenkes di sanitasi cenderung tidak kasat mata. Namun, bukan berarti perannya kalah penting dari yang lain.

"Walaupun kontribusi kami dari sektor kesehatan tidak bisa dilihat nampak nyata--karena kita perubahan perilaku. Tapi kita percaya bahwa STBM jadi salah satu penyebab kedekatan untuk perubahan perilakunya," tandas Kristin.

Pesan itu dititipkan di hadapan 129 tenaga fasilitator yang berasal dari 44 kabupaten/kota.
Dalam rangka mempersiapkan tahapan implementasi, perwakilan dari kabupaten/kota tersebut mengikuti pelatihan bertajuk "Pemberdayaan Aparat Pemda (Pokja AMPL/Sanitasi) Provinsi Kabupaten/Kota dan Fasilitator Dalam Penyusunan SSK dan Implementasi Pembangunan Sanitasi Tahun 2018" pada 7-11 Mei 2018 kemarin.