UA 2019 Mendesak, Sumsel Gelar Workshop Pendanaan di Kick Off PPSP

Sebagai kabupaten, Muara Enim boleh jadi telah menoreh prestasi dengan capaian akses layak 91,7% per 2018. Akan tetapi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, angka ini adalah prestasi tunggal kabupaten yang belum merata ke seluruh Sumsel.

Berdasarkan hasil Susenas 2017, tingkat akses layak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 baru mencapai 78,6%. Meski capaian ini sudah di atas rata-rata akses layak nasional sebesar 78,3%, masih terdapat ketimpangan capaian akses yang nyata di antara kabupaten/kota. Sebanyak 10 dari 17 kabupaten/kota di Sumsel masih memiliki capaian akses di bawah rata-rata nasional. Menuju target Akses Universal 2019 pun, Provinsi Sumsel masih memiliki gap akses sebesar 6,4%.

Dalam rangka mengejar gap dan ketimpangan ini, Pokja AMPL Provinsi Sumatera Selatan menjadikan Kick Off Meeting PPSP sebagai ajang workshop (lokakarya) bagi kabupaten/kota. Difasilitasi oleh materi dari pemerintah provinsi dan pusat, acara bertajuk 'Workshop Berkelanjutan AMPL' tersebut mengalakkan tema optimalisasi sumber pendanaan. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Ekowati Retnaningsih pun berharap agar Pokja AMPL di tingkat kabupaten/kota jeli melihat peluang.

"Pokja kabupaten/kota harus memanfaatkan sumber-sumber pendanaan AMPL, baik APBN, DAK, APBD, hibah , CSR, Baznas, bersinergi dengan program-program nasional yg ada di wilayah masing-masing program AMPL juga harus diselaraskan dengan lokasi prioritas kemiskinan," ujar Ekowati Retnaningsih, dalam sambutannya.

Masing-masing skema pendanaan ini memiliki syarat-syarat spesifik bagi penerima hibah. Dalam memastikan cairnya bantuan pendanaan, kabupaten/kota diharapkan mampu menghindari kesalahan-kesalahan administratif. Pada program Hibah Air Limbah Setempat dari Kementerian PUPR, misalnya, data-data calon penerima manfaat yang tidak valid dapat mencegah lolosnya bantuan untuk kabupaten/kota.

Sebagai Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi KemenPUPR, Candra Situmorang menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mencapai UA 2019 lewat peluang-peluang pendanaan bagi kabupaten/kota. Untuk mengamankan berbagai skema pendanaan ini, pemerintah daerah perlu mempersiapkan readiness criteria dan menyampaikan surat minat.

Melihat pentingnya data terkini dalam berbagai proses penerima bantuan, Workshop Berkelanjutan AMPL Sumatera Selatan pun menekankan agar setiap kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan kondisi eksisting air minum & sanitasi, serta pemutakhiran SSK.

Di samping menghadirkan Pokja AMPL dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, ajang workshop ini turut menghadirkan Pokja AMPL Kota Depok sebagai 'buddy' untuk pembelajaran proses implementasi SSK. Sistem berbagi pembelajaran ini ditanggap positif oleh kabupaten/kota.

"Kami jadi dapat best practices masalah program yang dilakukan kabupaten/kota lain, dan di program-program lain dari pusat," ujar Kabid IPW Bappeda Ogan Ilir Emiyati.

Workshop ini digelar di ruangan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada 9 Agustus 2018, dan turut menghadirkan perwakilan Kementerian PUPR, Bappenas, serta Ketua BAZNAS Kabupaten Muara Enim. Di kesempatan tersebut, Ketua BAZNAS turut berbagi mengenai program pembangunan jamban sehat dari dana ZIS dan pelatihan Da'i Sanitasi.