Workshop Peluncuran Showcase Capaian National Urban Water Supply Project TA 2020-2021
Penulis
POKJA PPAS
POKJA PPAS
Tanggal Terbit
22 Desember 2021
22 Desember 2021
Organisasi & Jabatan
KOM POKJA PPAS
KOM POKJA PPAS
Dilihat
976
976
8 Desember 2021, Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan World Bank, serta Walikota Dumai dan Blitar baru saja mengadakan kegiatan Peluncuran Showcase Capaian National Urban Water Supply Project (NUWSP).
NUWSP merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan jaringan air minum perpipaan bagi masyarakat di daerah perkotaan, serta meningkatkan kapasitas dan kinerja oleh Pemda dan PDAM sebagai penyedia layanan.
NUWSP yang dimulai pada 8 Agustus 2018 ini juga merupakan kegiatan multi stakeholder yang melibatkan banyak pihak, diantaranya yaitu pemda dan BUMD. Sebagai program nasional, NUWSP diyakini dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan layanan air minum aman kepada masyarakat.
Pada sesi pembukaan, Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar yang esensial bagi kehidupan manusia,Oleh sebab itu kolaborasi sinergitas dari pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mensukseskan target capaian akses air minum aman agar masyarakat Indonesia dapat hidup lebih baik lagi. Seperti diketahui, hingga saat ini akses air minum layak di Indonesia telah mencapai 90,2%, namun baru 11,9% yang memiliki akses air minum aman.”, katanya dalam sesi keynote speech.
Sebagai pembahasan akhir sesi Diana menyampaikan untuk mewujudkan layanan wajib dasar bagi masyarakat, tantangan yang dihadapi bisa menjadi momentum bagi para pelaku penyediaan akses air minum agar memunculkan semangat baru demi terwujudnya kerangka National Urban Water Supply (NUWAS) di Indonesia.
Kemudian, pada sesi selanjutnya, perwakilan World Bank Indonesia, Operation Manager Indonesia and Timor-Leste, Bolormaa Amgaabazar menyampaikan, pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen untuk melakukan pemenuhan akses air minum aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal itu juga telah tertuang di dalam kebijakan RPJMN 2020-2024. Selain itu, ketersediaan air minum juga menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya visi Indonesia maju di tahun 2045.
“Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dirjen Cipta Karya, berdasarkan data statistik, saat ini baru sekitar 20 persen penduduk wilayah perkotaan yang menggunakan layanan air minum perpipaan. Artinya, masih diperlukannya kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak untuk dapat mendukung tercapainya target-target pembangunan nasional dan tentunya air minum” jelasnya.
Terkait kolaborasi, Bolormaa mengingatkan bahwa hal tersebut sejalan dengan undang-undang desentralisasi pelayanan air minum di Indonesia yang menyatakan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah diharapkan dapat berada di garis terdepan dalam menyusun rencana induk sistem penyediaan air minum, mengidentifikasi kebutuhan di masa mendatang, serta mendukung penyediaan pendanaan guna mewujudkan layanan air minum aman yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Kendati demikian, sayangnya hingga saat ini , masih banyak pemerintah daerah yang belum menjadikan sektor air minum sebagai prioritas. Hal ini tercermin dari masih rendahnya capaian akses air minum perpipaan di wilayah perkotaan dan masih banyaknya penyedia layanan air minum yang memiliki kinerja kurang sehat” ucapnya.
Berdasarkan data hasil penilaian kinerja BUMD air minum tahun 2020, saat ini hanya 13,4 juta rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan dari 387 BUMD air minum di Indonesia.
Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa, BUMD air minum skala besar di Indonesia memiliki rata-rata pelanggan 50.000, sedangkan BUMD air minum skala kecil memiliki kurang dari 10.000 pelanggan di masing-masing daerah.
Dari kasus tersebut mengakibatkan sebagian besar BUMD air minum belum menerapkan tarif Full Cost Recovery, bahkan hanya 37 PDAM air minum yang telah menerapkan tarif Full Cost Recovery dari total BUMD air minum di Indonesia sebanyak 387 unit.
“Sedikitnya pelanggan yang menggunakan jaringan perpipaan sebagai sumber air minum utama membuat banyak BUMD bertindak secara ekonomi hal inilah yang membuat harga di masing-masing BUMD air minum sangat bervariatif,” jelas Bolorma.
Disisi lain, Bolormaa menambahkan, tingginya angka idle capacity air minum di Indonesia salah satunya disebabkan oleh belum memadainya kapasitas BUMD air minum dalam mengelola, mengoperasikan, serta memelihara aset dan infrastruktur yang sudah dibangun pada masing-masing daerah.
Berangkat dari itu, Program NUWSP diharapkan dapat meningkatkan akses dan capaian serta kualitas pelayanan air minum perpipaan agar NUWSP dapat berkontribusi untuk menguatkan kinerja BUMD dan PDAM guna mencapai target akses air minum aman dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat di semua wilayah, baik perdesaan atau perkotaan.
Libatkan Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Bappenas Kembali Mengadakan Kick Off Meeting Pokja PPAS
POKJA PPAS 23 Februari 2023
Bank Sampah Mekar Sari Berhasil Kelola Puluhan Ton Sampah di Kecamatan Mampang Prapatan Melalui Sinergi Multipihak
POKJA PPAS 10 Maret 2023
