Buku

About two billion people in the world have no adequate sanitation provision whereby they can relieve themselves in a healthy, convenient and private way. Low-cost Sanitation addresses this enormous problem by providing advice and information on appropriate sanitation coverage for both rural and urban low-income communities. This practical manual describes and compares a range of low-cost systems – what they are, where they are appropriate, and how they can be planned, built, operated and maintained. Particular emphasis is given to 'software' aspects the role of women and agencies in sanitation projects and programmes, and how individual householders and communities improve their own sanitation. The author examines the underlying health, social and cultural aspects and preferences in diverse regions of the world; and gives evidence of the diseases which occur through lack of adequate sanitation provision, and the health benefits which result from its installation or upgrading. The book concludes with a discussion about the practical, financial and organization considerations of obtaining or upgrading sanitation provision, the emphasis being firmly on the community and its needs and preferences.

Lihat di... http://wedc.lboro.ac.uk/publications/details.php book=978-1-85339-233-7&keyword=%sanitation%&subject=0&sort=TITLE

This book, prepared by the WELL Resource Centre, comprises 31 summaries of NGO projects in the water sector, and the lessons learned from them, together with the edited proceedings of a workshop held in London in January 1998.

The project summaries were prepared by NGOs and cover a wide geographical range, with a variety of lessons identified from the projects. Three overview papers were presented at the workshop and are also included in the book.

Lihat di... http://wedc.lboro.ac.uk/publications/details.php book=978-0-906055-61-8&keyword=%sanitation%&subject=0&sort=TITLE

The purpose of the project Public Private Partnerships and the Poor in Water and Sanitation is to determine workable processes whereby the needs of the poor are promoted in strategies which encourage public-private partnerships (PPP) in the provision of water supply and sanitation services. One of the key objectives is to fill some of the gaps which exist in evidence-based reporting of the facts and issues around the impacts of PPP on poor consumers. Design of water and sanitation tariffs is a key issue in provision of services to the poor. This book is about the design of pro-poor water and sanitation tariffs.

Selengkapnya lihat di.... http://wedc.lboro.ac.uk/publications/details.php book=978-1-84380-060-6&keyword=%sanitation%&subject=0&sort=TITLE

This catalogue has been prepared to help houseowners in low-income urban communities choose an appropriate low-cost toilet option. It is designed to be used by toilet builders or other NGO or government fieldworkers who can support houseowners in their decision. Specifically developed for use in Dar es Salaam, Tanzania, it can also be used in many other low-income communities.

The toilet options presented in the catalogue were developed on the basis of results from consumer research and tested in low-income urban communities. Toilet builders were trained in the construction of each design.

This catalogue is one of the outputs of the Social Marketing for Urban Sanitation research project funded by DFID. The research was conducted by WEDC, Loughborough University in partnership with the London School of Hygiene and Tropical Medicine; WaterAid, Dar es Salaam Urban Programme, Tanzania; and Trend Group, Kumasi, Ghana.

Lihat di... http://wedc.lboro.ac.uk/publications/details.php book=978-1-84380-075-0&keyword=%sanitation%&subject=0&sort=TITLE

Buku ini berisi pendapat dan saran-saran dari masyarakat untuk Pemerintah Pusat demi perbaikan sanitasi di negara kita. Pada bagian awal buku ini masyarakat menyoroti kurangnya fasilitas sanitasi untuk mereka. Bagian selanjutnya berisi keterlibatan berbagai pihak, masyarakat, pihak non pemerintah, dan swasta, dalam pembangunan sarana sanitasi. Di bagian akhir adalah saran-saran agar pemerintah dapat bekerja lebih efektif dalam melakukan percepatan pembangunan sanitasi.

Masyarakat disini terdiri dari beragam latar belakang. Dari kalangan intelektual diwakili oleh mahasiswa, dosen dan para ahli. Untuk praktisi ada pembuat daur ulang sampai praktisi kesehatan. Suara dari pemerintahan diwakili oleh petugas pemerintah. Begitu juga dengan masyarakat daerah dan warga transmigran yang ikut memberikan pendapat dan saran berkaitan dengan kondisi sanitasi di daerahnya. Selain itu ada juga petugas MCK dan kaum tunanetra. Kalangan pekerja sebi dab rohaniawan juga ikut memberi masukan. Mungkin tidak semua saran tepat diberikan untuk pemerintah pusat, tapi inilah potret yang dapat terekam dari sebagian masyarakat yang menginginkan kondisi sanitasi menjadi lebih baik.

Daftar Isi:

1. MASIH BANYAK PERMINTAAN
- Beri Jaminan Air Bersih untuk MCK
- Buatkan Kakus di Rumah Transmigran
- Buatkan Standar Sanitasi untuk Lembaga Permasyarakatan
- Bikinkan Toilet untuk Kaumku
- Perbanyak Toilet Kontainer untuk Daerah Bencana
- Perhatikan Kesejahteraan Petugas Kebersihan
- Pastikan TPA Dioperasikan secara Sanitary Landfill
- Perbaiki Kebersihan Bandara Internasional
- Mohon Perhatikan Kebutuhan Tunanetra
- Bersihkan Sampah dari Kali
- Benahi Saluran Drainase

2. AGAR LEBIH OPTIMAL TERLIBAT
- Bantu Permodalan Organisasi Masyarakat dan Pengusaha
- Bantu Lahan untuk Upaya Berbasis Masyarakat
- Beri Intensif ke Developer Ramah Lingkungan
- Perbanyak Kampanye Audio Visual
- Ubah Perilaku Sesuai Budaya Setempat
- Kembangkan Sistem untuk Mendukung Upaya 3R
- Beri Masyarakat Contoh Nyata
- Jembatani Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha
- Beli Produk Daur Ulang Masyarakat

3. INGIN PEMERINTAH LEBIH EFEKTIF
- Legal Formalkan Kebijakan Sanitasi
- Jadikan Sanitasi Prioritas Pembangunan
- Ingatkan Ada Rencana TPA dalam RT/RW
- Dorong Pembentukan Forum Antar Instansi
- Perbaiki Kualitas Akses Sanitasi
- Teruskan Edukasi Sanitasi ke Masyarakat
- Libatkan Kader Kesehatan
- Yakinkan Sektor Sanitasi Bukan Cost Center
- Perhatikan Juga Penyadaran Kaum Berada
- Solutions First, Public Campaign Next
- Ciptakan Layanan yang Baik, Masyarakat Pasti Bayar
- Perlu Aturan Nasional Mengenai Kebersihan
- Perbesar Dana untuk Pengolahan Air Limbah
- Harus Satu Manajemen dan Satu Rencana
- Perankan Provinsi sebagai Agen Perubahan Perilaku
- Prioritaskan Bantuan Preventif
- Sosialisasikan Prosedur Bantuan
- Tetap Konsisten di Bidang Sanitasi
- Tetap Libatkan Peranan Lembaga Agama
- Tetap Sabar dan Semangat
 

Anda memang ditunggu lebih dari 100 juta calon konsumen. Data menunjukkan 45 persen penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi. Itu sama jumlahnya dengan 100 juta penduduk lebih. Pemerintah belum tentu sanggup mengatasi semua hal itu sendirian. Mau tidak mau, keterlibatan Anda untuk turut menyediakan fasilitas sanitasi memang ditunggu. Dalam bentuk keterlibatan bisnis tentunya. Mengandalkan pemerintah agar memperbaiki dan membangun sarana sanitasi, jelas membutuhkan masa penantian yang lama. Usaha pemerintah terbentur pada minimnya dana yang tersedia. Sarana yang dibangun tidak bisa dipelihara dengan baik.
 
Inilah saatnya bagi pihak swasta untuk ikut mengurusi sanitasi. Mungkin selama ini bidang sanitasi dianggap tidak menarik. Gengsinya rendah dan keuntungannya kecil. Pendapat ini tidak benar. Bisnis ini sama bobotnya dengan bisnis-bisnis lainnya. Bisnis ini menguntungkan, bermanfaat bagi rakyat banyak, dan turut menciptakan lapangan kerja. Malah bisnis Anda bisa menaikkan gengsi sanitasi dari suatu kawasan.
 
Beragamnya usaha yang bisa dikelola swasta dapat disimak dalam buku ini. Dan di bagian akhir, Anda dapat menyimak berbagai faktor pendukung keterlibatan Anda dalam bisnis sanitasi. Buku ini memang dibuat untuk mengajak Anda agar mau mempertimbangkan keterlibatan Anda dalam bisnis sanitasi.

Daftar Isi:

Betul! Anda Sudah Ditunggu

01. WC Umum

02. Septic Tank

03. Sedot Tinja

04. Sewerage System

05. Pengolahan Lumpur Tinja

06. Pengangkutan Sampah

07. Pupuk Sampah

08. Daur Ulang Sampah

09. Pembuangan Akhir Sampah

10. Energi dari Sampah

Tenang, Anda Tidak Sendirian
 

Edisi kali ini, Laporan Utama Majalah Air Minum mengangkat masalah air baku PDAM. Setelah beban utang PDAM sudah diringankan oleh Pemerintah dengan penghapusbukukan bungan dan denda, PDAM dituntut untuk menyehatkan diri serta memperluas cakupan pelayanan, diantaranya dengan menambah sambungan baru sebanyak 10 juta. Namun kini yang dipermasalahkan adalah mana air bakunya Nah, edisi kali ini mengupas seputar keluhan air baku PDAM.
 
Selain itu, pada edisi ini juga ditampilkan Bupati temuda dari Klaten, Sunarno, S.E, yang mendapat Perpamsi Award. Ada juga laporan studi banding Perpamsi ke AWWA (American water Works Association) di Colorado, AS, kisah PDAM Kabupaten Buleleng, PDAM pertama di Indonesia yang menyuplai air siap minum, artikel tentang Backflow Preventer untuk memproteksi air ledeng siap minum, wawancara dengan Duta Lingkungan Hidup, Valerina Daniel, serta bahasan umum tentang tarif air minum, dan juga tentunya tak lupa laporan yang tak kalah menarik lainnya.
 

Buku Rencana Kerja Pokja AMPL 2008 ini dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu Garis Besar Kegiatan Pokja AMPL tahun anggaran 2008, Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pokja AMPL tahun anggaran 2008,  Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Pokja AMPL tahun anggaran 2008, dan Executive Summary Kegiatan Pokja AMPL tahun anggaran 2008. Buku Rencana Kerja Pokja AMPL 2008 ini juga dilengkapi dengan kerangka acuan dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

Rencana Kegiatan Pokja AMPL T.A. 2008

Executive Summary Kegiatan Pokja AMPL T.A. 2008
1. Executive Summary Kegiatan Ditjen PMD, Departemen Dalam Negeri
2. Executive Summary Kegiatan Ditjen P2PL, Depkes
3. Executive Summary Kegiatan Ditjen Cipta Karya, Departemen PU
4. Executive Summary Kegiatan Ditjen Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri

Daftar Lampiran
Kerangka Acuan Kegiatan Ditjen PMD, Departemen Dalam Negeri
Kerangka Acuan  Kegiatan Ditjen P2PL, Depkes
Kerangka Acuan Kegiatan Ditjen Cipta Karya, Departemen PU
Kerangka Acuan Kegiatan Ditjen Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri
 

Buku kedua tentang Peraturan Pemerintahan Desa dan Kelurahan tahun 2008 ini merupakan himpunan dari beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbit tahun 2008 yang kami himpun dalam satu buku, susunan buku ini adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan dan Lampirannya
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan  Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
 

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang Sumber Daya Air dalam buku ini terdiri dari beberapa peraturan sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 Tentang Pengembnagan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air