Buku

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat merupakan publikasi tahunan BPS yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu, dan perbandingannya antar propinsi serta daerah tempat tinggal. Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2005 merupakan publikasi yang ke-35 dengan judul yang serupa. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan instansi lain di luar BPS. Sebagian besar data indikator kesejahteraan rakyat merujuk pada keadaan Juli 2005 (data Susenas 2005), khusus untuk data ketenagakerjaan bersumber dari Sakernas 2005 keadaan November.

Publikasi ini hanya mencakup pada aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut beberapa bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Bidang-bidang tersebut adalah kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, serta sosial lainnya.

Water will be one of the key resources for sustainaible urban development. It is needed for virtually every human endeavour - for household use, agriculture, industry, leisure - and water also has an important ecosystem function. Provision on sufficient water and preventing pollution, however, are formidable tasks. It is estimated that about 380 million urban residents worldwide lack adequate sanitation and that at least 170 million stil do not have access to a nearby source of safe drinking water. Making clean water available in the next forty or so years will require extending service 30 3.7 billion more urban residents.

In WATER FOR URBAN AREAS leading experts from four continents offer unique insights into varied issues of urban water management. In case studies from the South as well as the North, the authors seek solutions and identify strategies for sustainable management of water resources for burgeoning mega-cities. They consider both technical issues, such as wastewater reuse, and management issues, including financial mechanisms for improved water sector management.

WATER FOR URBAN AREAS will be of interest to scholars, participation, and students concerned with water and environmental management in cities and sustainable development as a whole.

Buku ini memuat hasil kajian dari 11 kasus kegiatan pemberdayaan masyarakat di 5 Propinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTT dan NTB) guna menemukan model-model kegiatan pemberdayaan masyarakat yang khas dan menarik dari setiap daerah dan tetap mengacu pada hasil inisiatif masyarakat dan sebuah interaksi antar stakeholder pembangunan yang manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan dan sekaligus hasilnya dapat menjawab tanatangan ke deapan bagi masyarakat itu sendiri.

Daftar Isi:

BAGIAN I
- Kata Pengantar
- Sekapur Sirih
- Good Practices Case Study (GPCS)
Kajian Kasus Praktek-Praktek yang Baik dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

BAGIAN II
2004
- Berbekal Tekad Mendulang Berkat
Kajian Kasus Di Desa Ijobalit, Nusa Tenggara Barat
- Pengusaha Tambak yang Gigih dari Bipolo
Kajian Kasus di Desa Bipolo, Nusa Tenggara Timur
- Sumber Air dari Bulu Kamase
Kajian Kasus Di Desa Matajang, Sulawesi Selatan
- SISDUK - Sebuah Produk Kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk Mendukung Pembangunan Masyarakat
Kajian Kasus Di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan
- Perempuan dari Poasia
Kajian Kasus Di Desa Poasia, Sulawesi Tenggara

2005- Kembalinya Sumber Kehidupanku Di Laut
Kajian Kasus Di Desa Toli-Toli, Sulawesi Tenggara
- Mai Dofowanu Liwuntokomu "Mari Bangun Desa Kita"
Kajian Kasus Di Desa Baruta, sulawesi Tenggara
- Hikmah Inisiatif Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kajian Kasus Di Desa Sonai, Sulawesi Tenggara
- Belajar Mengelola Air
Kajian Kasus Di Desa Wanasaba, Nusa Tenggara Barat
- Lestari Hutanku Makmur Desaku
Kajian Kasus Di Desa Perigi, Nusa Tenggara Barat

2006
- Berguru pada Hutan
Kajian Kasus Di Ngata Toro, Sulawesi Tengah

BAGIAN III
- Memetik Hikmah Praktek Pemberdayaan Masyarakat
- Penutup

Sengketa pengelolaan sumberdaya alam adalah suatu keniscayaan. Berbagai sengketa sosial, budaya dan politik yang terjadi di Indonesia, berpangkal dari perebutan sumberdaya alam antara berbagai kelompok kepentingan. Sejarah menunjukan bahwa pembiaran suatu sengketa hanya akan menunda merebaknya sengketa itu secara destruktif, dan akan membawa biaya sosial dan politik yang mahal. Walaupun gagasan penyelesaian sengketa dalam semangat gatong royong dan musyawarah untuk mufakat tercermin hampir dalam semua budaya lokal Indonesia, nyatanya sengketa sumberdaya alam telah merebak di seluruh Indonesia.

Setelah mencapai kemerdekaan politis, negara-negara berkembang kembali berasal dalam kekuasaan kolonialisme dan feodalisme dalam bentuknya yang baru, yakni neokolonisme dan neofeodalisme. Kolonialisme baru yang bertopeng globalisasi dan globalisme dengan turbo kapitalis asing sebagai aktor utama merupakan kenyataan yang hidup.

Pinjaman luar negeri meningkatkan intervensi negara - negara kreditor atas negara - negara penerima pinjaman, yang merusak prinsip - prinsip ekonomi dengan mengabaikan keunggulan komparatif negara - negara penerima pinjaman. Utang luar negeri tidak terlepas dari skenario barat untuk mempertahankan negara - negara terbelakang tetap dalam posisi ketergantungan. Privatisasi dengan modal asing, merupakan suatu bentuk penguasan sumber daya. Secara sistematis, pinjaman telah digunakan oleh Bank Dunia dan ADB untuk menerapkan skenario pprivatisasi air. Privatisasi air merupakan bagian skenario maha besar pemodal global untuk meliberalisasi sektor-sektor penting yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Lembaga multilateral WTO juga menjadi bagian dari pendukung agenda liberalisasi tersebut. untuk meliberalisasi sektor perdagangan dan jasa, termasuk pada sektor air, pendidikan dan kesehatan. Menggunakan berbagai forum dan lembaga tersebut, peran negara dalam menyediakan dan melindungi kepentingan publiknya dikurangi dan dihilangkan. Pemodal global asing leluasa memasuki dan menguasai sektor - sektor penting bagi masyarakat.

Alor dalam Angka 2005 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan atas kerja sama Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Alor.

Publikasi ini merupakan lanjutan tahun sebelumnya yang memuat berbagai macam informasi tentang keadaan geografis, sumber daya yang dimiliki dan ciri-ciri sosial ekonomi penduduk Kabupaten Alor secara menyeluruh, serta juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik mengenai hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Daftar isi:

Peta Kabupaten Alor/ Map
Foto/ Photograph
Sambutan/ Foreword
Kata Pengantar/ Preface
Daftar isi/ Content
Daftar table/ Tables
Daftar Grafik/ Graphic
Penjelasan Umum/ Explanatory Notes
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Bab I. Geografis/ Geographic
Bab II. Pemerintahan/ Governance
Bab III. Penduduk dan Tenaga Kerja/ Population and man Power
Bab IV. Pengeluaran dan Keadaan Rumahtangga/ Expenditure and Household Condition
Bab V. Sosial/ Social Affairs
Bab VI. Pertanian/ Agriculture
Bab VII. Industri, Listrik dan Air Minum/ Industry, Electricity and Water
Bab VIII. Perdagangan/ Commerce
Bab IX. Perhubungan/ Transportation and Communication
Bab X. Keuangan dan Harga/ Finance and Prices
Bab XI. Pendapatan regional/ Regional Income

Pencemaran lingkungan berdampak negatif tidak saja terhadap lingkungan tempat manusia hidup juga berdampak terhadap kesehatan manusia. Bila udara, air dan tanah tercemar maka kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan akan menerima dampaknya.

Gangguan kesehatan manusia yang diakibatkan oleh pencemaran berdampak terhadap laki - laki dan perempuan. Pada perempuan memiliki alat reproduksi. Bila alat reproduksinya tercemar, maka kemungkinan besar pencemaran tersebut akan diteruskan kepada janin, maupun bayi yang disusuinya, sehingga dampaknya menjadi beruntun.

Tambahan pula, resiko - resiko lingkungan hidup di dalam dan sekitar rumah tangga, dan di jalan, serta di tempat kerja juga dapat membawa dampak yang lebih besar terhadap kesehatan. Sebagai contoh pencemaran udara akibat timbal sebagai kandungan gas buangan bahan bakar kendaraan dapat menurunkan kecerdasan anak - anak, dan juga dapat menurunkan kualitas sperma pria. Di rumah tanggapun tanpa disadari banyak digunakan bahn pencemar yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan.

Selama ini data dampak pencemaran terhadap kesehatan manusia belum terhimpun dengan baik, sehingga belum dapat dilakukan analisis secara runut. Apabila data tersebut tersedia maka dapat dipergunakan oleh pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan dalam pengendalian pencemaran. Di samping itu, penyebar luasan data dan informasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan menjajaki penggalian alternatif pengendaliannya.

Buku ini merupakan rintisan dalam penyusunan informasi dampak pencemaran terhadap kesehatan berdasarkan gender, padahal ini penting dilakukan karena dampak pencemaran terhadap kesehatan manusia mempunyai respon yang berbeda terhadap laki - laki dan perempuan, maupun anak - anak.

Untuk mewujudkan amanat pasal 33 ayat 4 UUD 45 amandemen ke 4 dan hasil WSSD di Johannesburg pada th. 2002, untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna mencapai masyarakat makmur, adil dan sejahtera pada th. 2020 dengan indikator pencapaian middle income country, human development index, corruption perception index, competion index. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan tiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup secara proposional. Sejalanhal itu, telah diupayakan penyusunan kesepakatan nasional dan rencana tindak pembangunan berkelanjutan melibatkan berbagai pihak.

Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (public policy). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertanahan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (misalnya air bersih dan listrik). Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

Sebagian besar buku atau artikel mengenai analisis kebijakan publik biasanya hanya mengupas konsepsi dan strategi melakukan telaah kebijakan. Pembaca umumnya memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana caranya mengupas sebuah kebijakan. Sangat jarang ditemukan karya yang selain menyediakan kerangka konseptual, juga seklaigus mengupas mengenai produk yang dihasilkan dari proses analisis itu. Meskipun sangat ringkas, buku ini mencoba mengisi relung yang masih kosong dalam sikursus analisis kebijakan publik ini. Ia menyajikan konsepsi, konteks dan sekaligus framework pengkajian kebijakan sosial sebagai salah satu cabang kebijakan publik.

Dengan fokus utama pada pengkajian isu-isu sosial, buku ini menekankan pada bagaimana melakukan analisis kebijakan publik. Tujuan utamanya adalah agar pembaca memiliki kompetensi dalam:
- Mengidentifikasi dan merumuskan isu atau masalah sosial yang akan dikaji
- Mengembangkan alternatif dan strategi kebijakan sosial
- Membuat naskah kebijakan (policy paper) sebagai output atau bentuk laporan analisis kebijakan
- Merancang advokasi kebijakan dengan mana kebijakan akan diajukan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) dan sasaran kebijakan (policy audience).

Daftar Isi:

Prakata
Daftar Isi
Daftar Gambar, Tabel, dan Kotak

Bab 1. Prawacana

Bab 2. Pembangunan Sosial

Bab 3. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Bab 4. Kebijakan Publik, Peran Negara dan Pembangunan Sosial

Bab 5. Kebijakan Sosial dan Perencanaan Sosial

Bab 6. Model-Model Kebijakan Sosial

Bab 7. Analisis Kebijakan Sosial

Bab 8. Naskah Kebijakan (Policy Paper)

Bab 9. Proses Analisis Kebijakan Sosial

Bab 10. Advokasi Kebijakan Sosial

Bab 11. Tantangan Kebijakan Sosial

Daftar Pustaka

Lampiran 1. Accommodating the Urban Informal Sector in the Public Policy Process: A Case Study of Street Enterprises in Bandung Metropolitan Region (BMR), Indonesia (Edi Suharto)

Lampiran 2. Penanganan Pedagang Kaki Lima di Bandung (Cipto Wibowo)

Lampiran 3. Penanggulangan Penularan HIV/AIDS di Kota Bandung (Dewi Wahyuni)

Lampiran 4. Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia: Analisis dan Rekomendasi (Atirista Nainggolan)

Lampiran 5. Chlidren Centre bagi Korban Bencana Tsunami di Naggro Aceh Darussalam (NAD) (Indri Indarwati)

Lampiran 6. Peningkatan Pelayanan Air Bersih oleh PDAM (Viking Rizarta)

Ketika otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh Pemerintah Pusat awal tahun 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat structural. Pasalnya, “lagu” yang berkumandang di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Keseragaman. Akibatnya, para birokrat di daerah sudah terlanjur terbiasa menunggu “petunjuk” dari pusat dan tuntunan dari atas.

Otda membawa angin “reformasi” baik dalam perencanaan pembangunan daerah, hubungan eksekutif-legislatif, maupun relasi antara pusat-daerah, dan pemerintah-bisnis. Paradigma pembangunan pun bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi: dari “pembangunan di daerah” menjadi “membangun daerah”. Namun, dalam praktiknya masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan seperti menjamurnya praktik politik uang, korupsi multi tingkat, bad governance, memburuknya iklim investasi, ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia, dan beralihnya fanatisme sektoral menjadi fanatisme daerah yang overdosis.

Dengan mengkaji secara kritis berbagai dimensi masalah dan strategi membangun daerah di era otda, buku ini dirancang dengan kajian teori, studi empiris, maupun ilmiah popular. Fokus penyajiannya adalah pada sejauh mana otda menimbulkan perubahan-perubahan penting di daerah, bagaimana menyusun perencanaan pembangunan daerah, memilih strategi yang tepat, dan menangkap peluang bisnis di daerah. Buku ini diharapkan tidak hanya berguna bagi birokrat daerah, namun juga mahasiswa, para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah, anggota DPR(D), para dosen, para pelaku bisnis, investor, para peneliti, para politisi, dan praktisi lainnya yang berminat mempelajari dan ikut berpartisipasi dalam “membangun daerah”.