Buku

Laporan ini menguraikan tentang strategi pelibatan peran perempuan yang diterapkan dalam Program Air dan Sanitasi di wilayah bagian Utara Negara Pakistan. Tujuan dirancangnya strategi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor spesifik gender dalam mengurangi resiko penyebaran penyakit dan untuk mencapai hasil dampak yang setara dan bermanfaat untuk semua anggota masyarakat.

Strategi yang diterapkan mencakup 3 strategi, yaitu: (i) menggunakan metoda partisipatif dalam mengkoleksi data spesifik gender; (ii) membangun mekanisme institusional untuk partisipasi perempuan; dan (iii) menyediakan pendidikan kesehatan dan pelatihan hygiene untuk perempuan dan anak-anak.

Permasalahan air di perkotaan umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kualitas dan kontinuitas pelayanan air minum, kualitas pengolahan air limbah, dampak dari penggunaan dan ketidaktepatan penggunaan sumber air, investasi, besarnya tarif dan pengembalian modal.

Koleksi essay ini menggambarkan beberapa permasalahan air di wilayah perkotaan yang terdapat di beberapa negara, yaitu di Brazil, Argentina, Meksiko, Indonesia, India, Italia, Perancis, dan Jerman Timur. Setiap negara memiliki karakteristik tersendiri yang menyebabkan permasalahan air minum berbeda antara negara satu dengan lainnya. Sebagai contohnya pelayanan air minum yang dikomersialisasi, untuk negara-negara di benua Eropa hal tersebut tidak menjadi permasalahan namun di negara-negara berkembang justru masih diperdebatkan karena masih banyaknya penduduk miskin yang tidak mampu membayar tariff yang dibebankan kepada mereka.

Pada bagian akhir dari setiap essay yang ditampilkan, terdapat kesimpulan yang berisi tentang akar permasalahan yang menjadi konflik di setiap negara. Analisis untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan tersebut juga dipaparkan pada kesimpulan.

Pada tahun 1990an, Argentina memulai privatisasi yang dikenal sebagai salah satu privatisasi terbesar di dunia sebagai bagian dari rencana reformasi struktural. Program ini mencakup privatisasi dari perusahaan air lokal yang meliputi 30% dari permukiman di Negara tersebut. Karena air bersih dan pengolahan air limbah sangat penting dalam mengontrol penyebaran penyakit menular, maka perluasan akses, peningkatan kualitas, dan perubahan tariff dalam privatisasi akan sangat mempengaruhi dampak kesehatan.

Kesimpulan yang diperoleh ternyata menunjukkan bahwa kematian bayi turun 5-7% di daerah yang menerapkan privatisasi dalam pelayanan air dan dampaknya akan semakin besar pada wilayah yang miskin. Kenyataannya, estimasi yang dihitung adalah kematian bayi akan menurun sebesar 24% di permukiman penduduk miskin. Privatisasi berhubungan dengan pengurangan secara signifikan dari kematian yang disebabkan penyakit parasit/menular, namun privatisasi sangatlah tidak berhubungan dengan kematian dari kasus-kasus yang tidak berhubungan dengan kondisi air.

Laporan ini mengetengahkan mengenai permasalahan privatisasi air di wilayah Asia Pasific, khususnya di negara-negara seperti Filipina, India, Thailand, Srilanka, Nepal, Malaysia, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, dan Korea.

Dari pengalaman-pengalaman berharga yang didapat dengan adanya privatisasi, kesimpulan yang dijabarkan adalah bahwa justru banyak masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses air bersih dikarenakan tingginya tarif air yang dibebankan kepada mereka. Air merupakan hak asasi manusia oleh karenanya privatisasi air harus dihentikan karena perusahaan air minum hanya mengambil untung tanpa memikirkan dampak lingkungan dari pengeksploitasian sumber-sumber air yang dimiliki oleh masyakarat.

Makalah ini menjabarkan bagaimana proses privatisasi air di negara Ghana, isu kontraktual dan hukum, serta implikasi sosial dari privatisasi terhadap pekerja, perempuan, dan anak-anak. Pada akhirnya disimpulkan bahwa reformasi di bidang air haruslah ditujukan pada peningkatan perlindungan penuh pada hak untuk mendapatkan air yang siap minum oleh semua masyarakat.

Ini berarti bahwa air harus diidentifikasi sebagai benda sosial dan merupakan hak asasi manusia (human right) dan bukan hanya sekedar komoditas yang diperdagangkan dalam pasar bebas. Dalam menentukan mekanisme akses, reformasi harus juga mempertimbangkan kesetaraan perempuan dan hubungan yang kuat dalam keluarga, komunitas, dan negara.

Kumpulan makalah ini berisikan tulisan-tulisan mengenai isu air minum di Jakarta, diantaranya mengenai: pengembangan air minum, optimalisasi produksi dan distribusi air, partisipasi sektor swasta (privatisasi), konsesi air minum, dampak lingkungan terhadap keberlangsungan sistem penyediaan air minum, dan program investasi. Di akhir tulisan terdapat kesimpulan dari tulisan-tulisan yang disajikan.

Yang cukup menarik untuk diperhatikan adalah bagian terakhir dimana terdapat diskusi yang terdiri dari kumpulan pertanyaan dan jawaban para penulis mengenai beberapa permasalahan, seperti: badan regulator dalam penyediaan air minum di Jakarta, hukum dan perundangan air, lingkup administrasi, desentralisasi, aspek sosial dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, konsumsi air, serta program pembersihan sungai di Indonesia.

Peran korporasi/perusahaan dalam penyediaan air minum dan sanitasi merupakan hal yang relatif baru. Bahkan ada yang berpendapat bahwa privatisasi merupakan percobaan sosial secara global (global social experiment). Secara historis, air telah dipandang sebagai benda sosial , bukan komiditas pasar yang diperjualbelikan. Namun dengan perkiraan bahwa air di masa mendatang akan langka dan menjadi seperti minyak pada abad 21, maka banyak perusahaan besar yang berpindah ke water market.

Laporan yang dibuat oleh Public Citizen ini menjabarkan bagaimana korporasi/perusahaan air, IMF, dan Bank Dunia mengklaim bahwa menyertakan sektor swasta dalam pelayanan air dan sanitasi akan membuka akses bagi milyaran penduduk di seluruh dunia yang membutuhkan pelayanan air dan sanitasi yang bersih. Selain itu juga dengan adanya sektor swasta maka pelayanan akan lebih efisien, efektif (pembiayaannya), dan kompetitif.

Kenyataan yang terjadi di beberapa negara seperti Argentina, Amerika, Filipina, Indonesia, Bolivia, Afrika Selatan, dan Inggris dalam privatisasi air minum dan sanitasi dipaparkan dalam laporan ini. Tidak seperti yang diklaim oleh perusahaan air multinasional, privatisasi di negara-negara tersebut ternyata menunjukkan terjadinya kenaikan pada biaya air yang dikonsumsi oleh masyarakat, krisis kesehatan publik, regulasi yang semakin lemah, kurangnya investasi di bidang air minum, dan lainnya.

Pada akhirnya beberapa kelompok sipil menyatakan bahwa solusi permasalahan air dan sanitasi tidak datang dari korporasi/perusahaan air, namun dari inisiatif demokratis akar rumput (grassroots democratic initiatives) dan peningkatan akuntabilitas pemerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan organisasi kelompok sipil (termasuk di dalamnya kelompok lingkungan, kelompok perempuan, organisasi agama, organisasi perdagangan, organisasi pertanian, akademisi, dan lainnya).

Tulisan ini menggambarkan kondisi pelayanan air di Filipina ketika pelayanan publik diambil alih oleh swasta (diprivatisasi). Pada tahun 1995, hanya 75% dari 11 juta penduduk Metro Manila memiliki sambungan air. Perusahaan publik yang menangani pelayanan air saat itu merupakan badan pemerintah yang tidak populer dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya, yang disinyalir merupakan departemen yang paling korup di Filipina.

Tahun 1997 privatisasi sambungan air dan sistem penanganan air buangan Metro Manila mulai dilaksanakan dan merupakan proyek privatisasi air terbesar di dunia. Sebelum privatisasi, tarif air sebesar 8,78 peso per kubik meter, setelah privatisasi tariff air turun menjadi sebesar 4,96 peso. Hal ini menunjukkan bahwa privatisasi dianggap berhasil dalam menurunkan tarif bagi pelanggan air.

Namun sejak tahun 2001, tarif air meningkat tajam sebesar 500% atau sekitar 19,92 peso. Dengan biaya operasi yang besar, salah pengelolaan, dan inefisiensi, privatisasi ternyata menimbulkan permasalahan bagi pelanggan, khususnya masyarakat miskin yang makin berat dalam membayar tarif air yang semakin meningkat.

Kampanye advokasi yang sukses bergantung pada kemampuan para pelakunya untuk memahami seluk beluk isu yang dipersoalkan dengan tuntas dan kemampuan mereka untuk mengolah pengetahuan ini menjadi pesan-pesan yang komunikatif untuk berbagai pihak penting, seprti pembuat kebijakan, media dan masyarakat luas.

Buku manual ini dikembangkan untuk membantu organisasi pelaku advokasi untuk merencanakan strategi komunikasi yang efektif bagi kampanye advokasi. Manual ini dirancang untuk memperkuat kemampuan teknis di bidang komunikasi advokasi agar pembaca mampu memanfaatkan pengetahuan mengenai suatu isu untuk memengaruhi berbagai pihak penting dengan menggunakan berbagai pesan yang komunikatif.

Melalui buku manual ini pertama-tama pembaca akan diperkenalkan dengan pengertian dari advokasi, langkah-langkah dalam proses advokasi serta berbagai konsep sejenis yang berkaitan dengan advokasi. Dengan pengenalan seperti ini pembaca akan memahami bahwa proses advokasi selalu berupaya untuk mengubah kebijakan, alokasi dana atau pelaksanaan kebijakan, proses advokasi baru selesai jika penetu kebijakan menetapkan dan melaksanakan kebijakan sebagaimana diinginkan, pelaku advokasi mesti menerapkan pendekatan yang strategis terhadap upaya advokasinya dengan mengembangkan langkah dan kegiatan secara sistematis.

Kemudian selanjutnya pembaca akan diperkenalkan dengan cara mengembangkan tujuan advokasi jangka panjang, menetapkan tujuan strategis advokasi, melakukan identifikasi dukungan dan oposisi yaitu dengan membuat peta kekuasaan dan menganalisa pihak-pihak sasaran, teknik-teknik persuasi dan komunikasi advokasi beserta cara-cara mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi.

Di akhir buku manual pembaca akan diperkenalkan cara melakukan proses monitoring dan evaluasi dari kegiatan advokasi yang telah dilaksanakan beserta cara mengembangkan kerangka kerja monitoring.

Penyedia air dan listrik skala kecil (Small-scale Private Service Providers/SPSPs) memiliki peran yang penting dalam penyedia jasa layanan, khususnya di wilayah pinggiran perkotaan, perdesaan, dan daerah terpencil, serta di negara dengan sarana publik yang tidak berfungsi dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, program-program dan kebijakan nasional serta forum-forum global telah menunjukkan perhatian yang lebih mengenai penyedia air dan listrik skala kecil ini. Para praktisi saat ini juga menghargai peran penting dari SPSPs dalam membangun dan mengelola sistem air bersih dan listrik swasta serta dalam meningkatkan pengembangan sektor swasta lokal.

Laporan ini merangkum berbagai temuan dan kesimpulan dari kajian literature mengenai penyedia air dan listrik skala kecil (SPSPs) yang dilakukan selama 6 bulan selama kurun waktu tahun 2003. Sebanyak hampir 7.000 penyedia listrik skala kecil beroperasi di 32 negara dan sekitar 10.000 penyedia air skala kecil teridentifikasi di 49 negara.

Dalam laporan ini terdapat tipologi umum dalam mengklasifikasi jenis SPSPs yang berbeda berdasarkan 2 parameter, yaitu : (i) hubungan dengan sumber air atau sumber listrik (apakah dependent atau independent); dan (ii) tipe teknologi yang diterapkan.

Pada akhirnya disimpulkan bahwa perlu studi analisis lebih lanjut untuk memutuskan seberapa jauh pengembangan penyedia layanan air dan listrik skala kecil di negara-negara yang telah mengembangkan SPSPs ini. Selain itu juga perlu dikaji lebih jauh jika terjadi kondisi dimana pelayanan publik telah meningkat (improved) dan dapat diakses oleh rakyat miskin, maka pemerintah juga perlu duduk bersama dengan SPSPs dalam mengembangkan exit strategy mengenai kemungkinan berkurangnya investasi dan pendapatan dari penyedia layanan air dan listrik skala kecil ini.