Buku

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2005

-   20 Desember 2006 830

Buku status lingkungan hidup ini menyajikan informasi tentang kualitas dan kondisi lingkungan hidup dalam kurun waktu satu tahun (Januari - Desember 2005) yang dapat digunakan dalam perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya. Isu dan kasus lingkungan hidup menonjol dalam tahun 2005 adalah krisis energi dan persoalan flu burung. Harga minyak bumi dunia yang melambung tinggi memaksa menaikan harga BBM di dalam negeri sampai dua kali selam atahun 2005.

Persoalan flu burung yang tidak langsung terkait dengan lingkungan ikut menyadarkan pemerintah betapa pentingnya kebersihan lingkungan bagi kesehatan mesyarakat. Persoalan flu burung menjadi pelajaran juga betapa pentingnya penataan ruang perlu memperhatikan lingkungan.

Berdampingan, Berperan dalam Kesetaraan: Konsursium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara (KPMNT)

KPMNT Kupang   20 Desember 2006 943

Konsursium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara (KPMNT) adalah sebuah forum kerjasama dan komunikasi multi pihak antara lembaga pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan wakil masyarakat, yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara.

Adapun tujuan KPMNT adalah mewujudkan kebijakan dan penerapan pengelolaan ekosisten multi pihak yang menjamin kesejahteraan rakyat dan kelestarian ekosistem kepulauan, mengembangkan jaringan ekonomi komunitas yang berkelanjutan pada pemenuhan kebutuhan lokal dan bebas krisis, memperkuat kamampuan institusi dan jaringan masyarakat sipil dalam pengelolaan ekosistem multi - pihak maupun pengembangan ekonomi komunitas.

Picture Book The Good & The Bad Infrastructure : Road & Bridge (vol.1)

Hartmann, Ekart & Unger, Heinz   20 Desember 2006 779

Development workers new to rural Indonesia are aften surprised by how frequently vilagers mention that their top development priority is to overcome their isolation. Hamlets want to be joined to villges; and villages want to have access to markets, scholls, and hospital.

Indonesia is not an easy environment for roads and bridges. Earthquakes and their aftershocks crack their foundations. Landslides cover them in mud. Tropical storms lash them with the most bitter enemy that any road can face: little droplets of water that wash away their foundations. Innocent grasses spring up overnight, sending out root and tendrils that split road surfaces.

The content of this book is easy to understand because each picture are complimented by simple explanation. Therefore, it can be used as technical training manual.

Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah - Pindah (Mobile) Kapasitas 0,5 Liter/Detik

Indonesia. DPU Balitbang. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.   20 Desember 2006 1.023

Spesifikasi instalasi pengolahan air sistem berpindah - pindah ini disusun dalam rangka memberikan kemudahan untuk meningkatkan penyediaan air minum. Spesifikasi ini berisi mengenai bentuk, ukuran, bahan dan fungsi dari masing masing unit instalasi pengeolahan air berpindah - pindah untuk mengatasi kebutuhan air minum pada daerah - daerah kritis air dan daerah terpencil/pelosok yang tidak terjangkau oleh PDAM/BPAM, untuk kebutuhan darurat maupun pada daerah kritis air atau bencana alam, yang dapat dioperasikan berpindah - pindah.

Pelayanan Publik Apa Kata Warga

20 Desember 2006 826

Secara umum kondisi pelayanan publik kita masih memprihatinkan, baik itu pelayanan pendidikan, kesehatan, transporatasi, keamanan, hukum, administrasi perizinan, air bersih, listrik, pasar, dll. Kondisi ini diakibatkan antara lain oleh adanya kesalahan paham tentang peran pemerintah dan masyarakat. Seharusnya, dinegara yang menganut paham demokrasi, pemerintah bertindak sebagai pemberi pelayanan kepada rakyatnya. Tetapi masih akibat begitu kuatnya budaya pangreh projo (tukang perintah) yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat bukan sebagai pihak yang dilayani, bahkan kelihatan tidak berhak untuk menuntut pelayanan yang baik. Untuk itulah perlu dibentuk wadah alternatif bagi warga untuk menyampaikan aspirasi berkaitan dengan pelayanan publik seperti pusat aspirasi warga, melalui strategi penyadaran hak - hak warga akan pelayanan publik dan melakukan kontrol terhadap warga, pemerintah, dan sebaliknya. Dengan adanya pusat aspirasi warga diharapkan dapat memicu dan memacu peningkatan mutu pelayanan publik. Lokasi:http://www.goodgovernance.or.id/Library_detail.asp PrID=46&search=air&

Water Voices Documentaries: Testing audience impact in poor communities

Asian Development Bank   20 Desember 2006 702

ADB "Water for All" policy recognizes the important role of public awareness and education to help achieve sustainable water resources management and better water services. In May 2002 ADB launched the water Awarenes Program to help create an environment supportive of effective water policies throughout Asia and the PAcific. One of the program tools to promote public awareness and understanding of water issues is the Water Voice docuentary series. The series consist of seven compelling films about people tackling water problems across Asia and the Pacific.

Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) PDAM Tirta Raharja Kabuptaen Bandung Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

PDAM Tirta Raharja, Bagian Humas dan Hukum   20 Desember 2006 1.837

Buku ini berisikan tentang perijinan pengambilan dan pemanfaatan air di Kabupaten Bandung. Isi dari buku ini adalah perda yang dikeluarkan oleh PDAM Tirta Raharja, bagian hukum dan humas, antara lain:SIPPA no. 693.7/100-AIR (S. Cisangkuy : 40 l/d), SIPPA no. 693.7/101-AIR (S. Cisangkuy : 300 l/d), SIPPA no. 693.7/102-AIR (S. Cisangkuy : 100 l/d) Tanggal 6 Juli 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seri I

Kementerian Lingkungan Hidup   20 Desember 2006 4.878

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Oleh karena itu sejak awal perencanaan usaha dan atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan rona lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya usaha dan atau kegiatan pembangunan.

Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan merupakan kepentingan seluruh masyarakat. Diselenggarakannya usaha dan atau kegiatan akan mengubah rona lingkungan hidup, sedangkan perubahan ini pada gilirannya akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan warga masyarakat yang akan terkena dampak menjadi penting dalam proses analisis mengenai amdal. Undang-Undang nomor 23 Th. 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menetapkan hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat itu merupakan proses pelaksanaan keterbukaan.Dengan kerlibatan warga masyarakat akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan dan kearifan penetahuan lokal yang sering justru menjadi kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan yang timbul.

Politik Lingkungan Dan Kekuasaan di Indonesia

Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani   20 Desember 2006 878

Kerusakan sumberdaya alam di Indonesia menimbulkan biaya tinggi - dari segi finansial, budaya, fisi dan sosial. Buku ini menguraikan kekuatan politik, ekonomi dan sosial selama beberapa periode sejarah yang mengarah pada bencana dan degradasi sumberdaya alam. Akar persoalannya adalah kepentingan kekuasaan dan politik, kekuatan pasar, kebijakan dan program pembangunan yang tidak layak serta tidak memadai, dan kurangnya keterlibatn masyarakat dalam menata kelola sumberdaya alam. Disajikan pula analisis kecenderungan dominan seperti panguatan privatisasi, komoditisasi sumberdaya alam dan praktik monokultur serta dampaknya, selain kecenderungan global dan konsekwensinya bagi pembangunan dan lingkungan di Indonesia. Kesemua itu menimbulkan dampak serius bagi masyarakat adat dan lokal. Tidak disampaikan rekomendasi bagi pemecahan masalah, tapi buku ini memaparkan beberapa inspirasi dan harapan guna mengatasi krisis ekologi di Indonesia terutama ketika hak, akses pada sumberdaya alam dan penghidupan masyarakat lokal menghadapi ancaman.

Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi.

Tim Koordinasi Pengelolaan Dan Pengendalian Prog. Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi.   20 Desember 2006 806

Pelaksanaan kebijakan pengurangan subsidi BBM secara bertahap mau tak mau harus dilakukan. Pengurangan subsidi merupakan realisasi kebijakan yang dituangkan dalam UU No. 25 tahun 2000. Dalam pelaksanaannya diupayakan semua untuk bekerja lebih terbuka, jujur, adil, dan bertanggungjawab, serta semakin berpihak kepada rakyat.Meski PPD-PSE merupakan program yang dirancang pemerintah di pusat, dimana gagasan, kebijakan dan proses perencanaannya sebagain besar dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Namun demikian, top-down tidaklah harus berarti desentralistis