Buku

Kerakusan sistem pasar telah merubah fungsi sosial air menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Situasi ini secara sistematis mengubah pola hubungan manusia dengan lingkungan alam yang selama ini menjadi sumber kultural dan spiritual masyarakat. Dalam konteks pembangunan pertanian, praktik pengelolaan irigasi yang beraspek teknis dan meminggirkan dimensi manusiawi juga telah mendorong hancurnya persekutuan panjang antara manusia dan alam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Air yang awalnya merupakan basis solidaritas manusia berubah menjadi sumber konflik vertikal dan horisontal di lingkungan petani.

Untuk itu, buku Refleksi Advokasi Irigasi ini berusaha menawarkan dua aspek penting dalam advokasi irigasi: 1. Pendekatan manusiawi atas penyelesaian konflik irigasi dengan menempatkan pelaku konflik sebagai korban; 2. Menempatkan analisis sosial sebagai bagian penting dalam kerja advokasi irigasi.

Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL berbasis Masyarakat telah selesai disusun pada th. 2003. Berbagai stakeholder di daerah sudah memberikan respon positif. Walaupun demikian operasionalisasi kebijakan tersebut dirasakan masih kurang optimal. Oleh karena itu, pada th. 2006, kegiatan kegiatan Pokja AMPL lebih banyak diarahkan untuk mengoperasionalkan kebijakan nasional tersebut.

Secara garis besar, laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai arah dan rencana kegiatan Pokja AMPL tahun 2006. Laporan ini mencakup garis besar kegiatan Pokja AMPL tahun 2006 berikut jadwal pelaksanaannya dan deskripsi kerangka acuan kerja masing - masing kegiatan.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya terbagi dalam dua kategori besar, yaitu kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan konservasi, serta kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Cakupan kebijakan ini terbagi dalam lingkup dalam negeri yang mencakup tingkat nasional dan daerah, serta lingkup luar negeri untuk memenuhi tanggung jawab komitmen internasional. Dalam struktur pemerintahan, pelaksanaan kedua kebijakan ini tidak berada di bawah satu lembaga, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Setiap kategori kebijakan pada dasarnya terbagi kembali dalam beberapa elemen kebijakan, yaitu diantaranya kelembagaan dan manajemen, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, perijinan, pengawasan, penegakan hukum, dan pembiayaan. Masing-masing elemen inipun juga seringkali terkotak-kotak menjadi tugas pokok dan fungsi satu lembaga tersendiri secara eksekutif.

Tujuan dari Pengolahan Lingkungan Hidup ini adalah: mengevaluasi kebijkan pengolahan lingkungan hidup, merumuskan masukan untuk kebijakan PLH yang akan datang.

Buku ini adanya di Perpustakaan KLH (www.menlh.go.id)Contens1. Environmental Management At A Crossroads: Time For Radical Breakthrough.2. The USEPA'S Enforcement Strategy: The Evolution of environmental Enforcement.3. OSHA Safety And Health Management Responsibilities4. An Overview of SEC Environmental Requirements for Public-Held Companies5. An Overview of Multi and Single Media EPA Inspections6. A Look At Innovative Strategies For Environmental Manager7. Benchmarking Studie: Adding Insight and Value To Organizations EH & S Programs8. Building Blocks For Improving A Company environmental Management System.9. The Environmental Audit as An Effective Management Tool10.Putting Innovation Into Practice: A Closer Look11.Effective Risk Management and Communication: Tips On working With The Public12.What ISO 14000 Brings To Environmental Management And Compliance13.Where Environmental Management May Be Headed.14.Sources Environmental Information.

Improving health is one of the main goals of water and environmental sanitation (WES) interventions. Despite this, many aid and development workers may have only a limited knowledge of the infections they try to prevent. Although the relevant information does exist, it is often scattered in specialised literature and rarely finds its way into the field.

This manual addresses this problem by presenting information on these infections in relation to the interventions that fieldworkers typically control – i.e: water supply, sanitation, drainage, solid waste management, and vector control. Following introductory chapters on these subjects, the manual comprises a series of annexes including a comprehensive listing of diseases related to WES giving details of the pathogen, distribution, symptoms, severity, incubation period, duration, communicability, the transmission cycle and other critical information – not least preventative measures and their potential effect.

Produced primarily for non-medical aid and development workers, anyone working in WES, or in the prevention of infections related to WES, will find this book invaluable. 
 

Lihat juga di... http://wedc.lboro.ac.uk/publications/details.php book=978-0-906055-90-8&keyword=%sanitation%&subject=0&sort=TITLE

Examining the successes and failures of development over the last decade, human development report 2003 presents a bold action plan for reaching the GoalsL the Millenium Development Compact. It makes the case for action in six policy areas for a big step up in resources to ensure that these countries meet the Goals, an increase within the scope of what donor countries have pledged on several occasions, but not lived up to human development report 2003 provides the firs full set of data indicating the status od each goal in every country. It highlights best practice for reaching the Goals, calling for a comprehensive, multisectoral approach to sustain progress toward each of them. Human Development Report 2003 concludes that developing countries must take the political and economic lead in reaching the Goals and upholding commitments to democratic governance. But they are not olone in this effort. Poverty is the worlds problem.

Iuran sumber pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan, berisi pengalaman model pembiayan pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan. Model ini banyak dilakukan atau dipraktekan di perdesaan Jawa Tengah, Jawa Timur dan JAwa BArat. Sudah tentu model ini tidak dapat ditiru persis untuk daerah lain yang kondisi sosialnya budaya dan ekonominya tidak sama. Tetapi semangatnya tentu dapat ditiru. Sedang bentuknya dapat disesuikan dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.Dari hasil evaluasi terhadap program pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan mengidentifikasikan bahwa seringkali program yang telah dilaksanakan tidak berkelanjutan. Untuk itu dikembangkan berbagai metode dan pendekatan, antara lain: partisipasi masyarakat, demokratisiasi, peningkatan peran perampuan dan demand responsive apprach. Melalui pendekatan ini masyarakat diperankan bukan hanya sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Namun demikian, masyrakat masih kesulitan untuk meningkatkan mutu pelayanan khususnya pada aspek pendanaan untuk perbaikan dan pengembangan pasca konsruksi. Oleh karena itu diperlukan uopaya dengan membangun dan mengembangkan kelembagaan keuangan masyarakat yang bergerak dibidang pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan

Banjir di Indonesia coraknya cepat berkembang sekaligus cepat berlalu. Meski begitu kerugian dan penderitaan yang disebabkan tetap besar dan tidak menghilang secepat itu. Banyak pihak yang memperkirakan bahwa yang akan datang tidak akan sama dahsyatnya seperti yang pernah terjadi. Manusia cepat lupa, dan baru akan terkejut bila empat atau lima tahun kemudian tiba-tiba banjir memuncak kembali, dengan lebih dahsyat lagi. Buku ini, menyusul buku yang terdahulu "Banjir Ibukota, Tinjauan Historis & Pandangan ke Depan" (Djambatan, Maret 2002) dimaksudkan untuk memperluas dan lebih mendalami masalah banjir. Yakni, masalah yang lebih menyangkut wilayah kota Jabotabek.

Banjir dan tata air bukanlah masalah yang berdiri sendiri dan dapat diatasi dengan satu, dua langkah serta oleh satu atau dua instansi saja.Buku ini merupakan satu dari "tiga serangkai" karya A.R. Soehoed yang diterbitkan PT Penerbit Djambatan setelah BANJIR IBUKOTA. Dua buku lainnya adalah REKLAMASI LAUT DANGKAL dan PROYEK PANTURA.

Daur ulang adalah suatu proses untuk mengembalikan limbah - limbah atau bahan - bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan seluruh bahan atau bahan tertentu saja yang akan diolah kembali. Dengan membuangnya begitu saja, barang - barang yang sudah tidak terpakai lagi, maka kita akan mengotori lingkungan. Selain itu, hal ini juga pemborosan terhadap persediaan bahan - bahan mentah bumi yang sangat berharga. Daur ulang merupakan suatu penyelesaian yang tepat atas masalah tersebut.

Daftar isi:

Kata Pengantar
Mengapa Daur Ulang
Daur Ulang Alamiah
Barang-Barang Bekas (Limbah)
Di Luar Kendali
Melihat Ke Belakang
Daur Ulang pada Saat ini
Industri
Energi yang Berasal dari Limbah
Plastik
Proses Daur Ulang di Seluruh Indonesia
Apa yang Dapat Kalian Lakukan
Membantu Berjalannya Daur Ulang
Apakah Kalian Tahu
Daftar Istilah
Daftar Pustaka

Air merupakan bagian dari sumber alam sekaligus juga sebagai bagian dari ekosistem. Kuantitas dan kualitas pada lokasi dan waktu tertentu tergantung dan dipengaruhi oleh berbagai hal, berbagai kepentingan dan berbagai tujuan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, berbagai persoalan yang terkait dengan air atau sumber daya air telah dan terus berlangsung. Ketersediaan air cenderung menurun namun di lain pihak kebutuhan air semakin meningkat.Dengan kata lain, karena air di suatu tempat dan di suatu waktu bisa berubah secara kuantitas dan kualitas sehingga menimbulkan berbagai masalah maka air harus dikelola dengan bijak dengan pendekatan terpadu dan menyeluruh.Buku ini mencoba menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan air dalam bentuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Dimulai dari siklus hidrologi bauk air permukaan maupun air tanah, lalu dilanjutkan dengan permasalahan pengeloaan sumber daya air. Sistem infrastruktur keairan diuraikan secara singkat. Sebagai persandingan secara ringkas beberapa substansi pokok UU sumber daya air serta pengelolaan air dalam konteks otonomi daerah dikemukakan.