Buku

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Sleman adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi di perkotaan Sleman dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Rencana jangka menengah yang juga disebut SSK dibutuhkan mengingat kota-kota Indonesia memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan sanitasi menyeluruh. SSK juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kotanya. Setelah disepakati SSK akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan) yang berisikan informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi kota yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.

Buku SSK ini merupakan dokumen rencana strategis sanitasi yang dibuat khusus sebagai percepatan pembangunan sektor sanitasi Kota Balikpapan 2011-2015. Strategi ini untuk mensinergikan upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah (pusat, provinsi, kota), sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok masyarakat sehingga visi sanitasi Kota Balikpapan yaitu "Bersama Mewujudkan Sanitasi Sehat Kota Balikpapan Tahun 2015" dapat tercapai.

Strategi Sanitasi Kota (SSK) adalah penyusunan perencanaan sanitasi Kota/Kabupaten secara terintegrasi, berkesinambungan (continuitas) sehingga hasil yang diperoleh baik validasi data ataupun implementasi di lapangan menjadi akurat dan komprehensif. Untuk menghasilkan suatu SSK, Kabupaten Sanggau harus memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila tersedia informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir baik menyangkut aspek teknis maupun non teknis.

Buku Putih ini dimaksudkan memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi kota Denpasar pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam draft final report Buku Putih ini priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia. Study Penilaian Resiko Kesehatan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA akan dilaksanakan dalam waktu dekat yang hasilnya akan digunakan untuk melengkapi dan menyempurnakan penyusunan Final Report Buku Putih.Denpasar.

Denpasar merupakan pusat perdagangan, pemerintahan dan pariwisata membawa konsekuensi terhadap pesatnya perkembangan pembangunan yang mengakibatkan pengurangan luas lahan terbuka sebagai daerah resapan air sehingga berdampak pada kuantitas sumber air. Masyarakat lebih banyak memanfaatkan air bawah tanah sehingga menimbulkan dampak lingkungan diantaranya berupa interusi air laut.

Sampai Buku Putih ini disusun belum ada instansi yang bertugas menangani air limbah dan masyarakat kota belum semuanya menyadari bahwa air limbah yang dihasilkannya perlu diolah kembali sehingga tidak mencemari lingkungan. Sarana dan prasaran pengelolaan sampah belum memadai, sehingga belum semua wilayah dapat terlayani serta banyak saluran drainase yang seharusnya merupakan saluran pembuangan air limbah dan air hujan, menjadi tempat pembuangan sampah yang mengakibatkan semakin bertambahnya daerah yang tergenang pada musim hujan.

Buku Putih ini berisi  data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Muara Enim yang menjadi acuan dalam perencanaan strategis sanitasi tingkat kota. Rencana pembangunan sanitasi dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan buku ini.  Setiap tahun ada dua laporan yang dijadikan satu dengan nama “Laporan Sanitasi Tahunan” yang teridiri dari laporan tahunan SKPD dan laporan kegaiatan sanitasi.

Saat ini permukiman-permukiman baik perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Muara Enim belum mempunyai sarana pengelolaan air limbah domestik (rumah tangga) secara terpusat (Offsite). Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk diharapkan SKPD perlu segera melakukan studi tentang pengelolaan air limbah secara profesional dan berkelanjutan serta perlu dituangkan dalam peraturan daerah tentang pengelolaan limbah cair rumah tangga. Kesadaran masyarakat di daerah kumuh perkotaan dalam kegiatan pembuangan limbah cair masih rendah, dikarenakan tradisi membuang limbah cair masih dilakukan di sungai.

Sementara itu tingkat pelayanan persampahan mencapai 75% yang dilayani oleh UPTD Kebersihan dan Pertamanan, untuk penduduk yang belum terlayani membuang sampah di sungai, saluran air dan tempat-tempat terbuka. Hal ini disebabkan armada belum memadai, belum maksimalnya fasilitas penunjang dilahan TPA dan masih kurang kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Banyaknya instansi yang berwenang dalam pengelolaan drainase merupakan masalah pelik yang perlu diselesaikan karena sulitnya koordinasi antar SKPD dan sistem drainase yang ada belum mampu melayani seluruh wilayah dikarena keterbatasan dana. Sedangkan kendala yang dihadapi PDAM Lematang Enim saat ini adalah kualitas air baku yang kurang baik, pengaliran belum dapat dilaksanakan 24 jam secara terus menerus dan tingginya biaya produksi dan distribusi air.

Belum memadainya penanganan sanitasi Kota Payakumbuh merupakan hilir dari kompleksitas penanganan birokrasi dan kurangnya dukungan berbagai komponen dan masyarakat. Banyak kendala yang harus dihadapi oleh Pemda, seperti dana yang terbatas, sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan, kurangnya pengetahuan masyarakat maupun Pemda mengenai masalah sanitasi sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, kemiskinan , dan sosial ekonomi masyarakat.
Hal ini masih dapat dimaklumi karena Kota Payakumbuh sedang melaksanakan proses desentralisasi , Dimana  hampir semua proses pemerintahan yang semula diatur dan diberi oleh pusat, saat ini harus melaksanakannya sendiri.  

Permasalahan limbah cair domestik rumah tangga pada umumnya dialirkan melalui drainase yang hampir seluruh pembuangan akhirnya di Sungai Batang Agam. Untuk daerah yang belum tersedia saluran pembuangan, drainase dikelola sendiri dengan membuat lubang-lubang pembuangan di tanah, limbah rumah tangga berupa tinja belum seluruhnya dikelola Kantor Kebersihan dan Pertamanan dengan mobil penyedot tinja yang pengolahan akhirnya dikelola IPLT dan masih ada daerah yang membuang tinjanya ke kolam ikan, sungai dan saluran drainase.

Kota Payakumbuh sebagai pusat berbagai aktivitas setiap harinya mengangkut sampah kurang lebih 143m3 ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah ini bersumber dari masyarakat, pasar, dan kawasan pertokoan.  Sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum memadai sehingga tidak semua wilayah dapat terlayani, sampah bertumpuk dan berserakan di jalan akibat jadwal pengangkutan sampah yang tidak teratur, dan truk angkutan tidak tertutup sehingga sampah berceceran dan menimbulkan bau.

Banyak saluran drainase yang seharusnya merupan saluran pembuangan air limbah dan air hujan, menjadi tempat pembuangan sampah yang mengakibatkan semakin bertambahnya genangan air saat musim hujan.  Disisi lain, pesatnya perkembangan pembangunan mengakibatkan pengurangan luas lahan terbuka sebagai daerah resapan air yang berdampak pada kuantitas sumber-sumber air, dan pencemaran sumber air akibat pembuatan sumur yang berdekatan dengan saluran pembuangan air limbah.

Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten adalah simpul awal dari interaksi proses pembangunan sanitasi yang berkesinambungan, juga merupakan dokumen pembangunan khusus tentang perencanaan sanitasi jangka menengah yang komprehensif dan bersifat strategis, berkelanjutan dan partisipatif dalam mencapai target minimal layanan sanitasi yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah.  Adapun strategi sanitasi yang disusun tersebut meliputi strategi air limbah yang membentuk dan membina kelompok pengelola sarana dan prasarana air limbah di setiap lingkungan  permukiman dan sekolah, memberikan pendampingan /stimulan terhadap pembangunan sarana prasarana air limbah di lingkungan  permukiman dan sekolah, menyusun mekanisme prosedur penanganan kerusakan lingkungan akibat pelanggaran peraturan Perda yang ada dan memproses secara hukum tindak pelanggaran tersebut untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Strategi sektor persampahan akan mengoptimalkan pengelolaan sarana prasarana TPA Jetis dengan menyediakan sarana prasarana teknis pengelolaan TPA secara controled land fill, mengoptimalkan pengelolaan sarana prasarana persampahan dengan menggunakan 3R di kawasan permukiman dan fasiltas umum, melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan lingkungan dan pengelolaannya di masyarakat dan sekolah serta menggalakkan gerakan bersih lingkungan, menyusun raperda dan pedoman teknis tentang pelaksanaan persampahan bersama DPRD dan menetapkannya menjadi Perda, memilih dan memberikan penghargaan terhadap kelompok pengelola lingkungan sehat, serta pengelolaan industri berprestasi di Kabupaten Purworejo setiap tahunnnya.

Strategi drainase lingkungan meliputi mengoptimalkan pengelolaan sistem drainase permukiman dengan menyediakan sarana prasarana drainase lingkungan yang terpadu, memberikan pendampingan/stimulan terhadap pembangunan sarana prasarana drainase lingkungan di lingkungan permukiman dan sekolah, menindaklajuti dan menangani pengaduan masyarakat berkaitan dengan permasalahan drainase lingkungan.

Strategi Air Bersih mencakup mengoptimalkan pengelolaan sarana prasarana air bersih dan air minum dengan optimalisasi siistem produksi & distribusi air minum dan memberikan perlindungan (konservasi) terhadap sumber-sumber air baku, menyusun raperda dan pedoman teknis tentang pelaksanaan pengelolaan sarana air bersih dan bersama DPRD menetapkan menjadi Perda.

Strategi Hygiene akan menyediakan sarana prasarana jamban sehat bersama, melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan lingkungan dan pengelolaannya di masyarakat dan sekolah serta menggalakkan gerakan bersih lingkungan, menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan kemitraan dengan Lembaga Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah Kota Singkawang dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat yaitu melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat yang berada disekitarnya. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat terutama menggalakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara optimal yang mendapat tantangan dari laju pertambahan jumlah penduduk, penyebaran penduduk serta kurang tersedianya sarana dan prasarana sanitasi.

Di dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sebanyak 43,71% warga sudah terlayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sedangkan warga yang belum mendapat pelayanan dari PDAM memanfaatkan air hujan dan air dari permukaan seperti air kolam atau air sungai.

Di area perkotaan pembuangan limbah cair rumah tangga melalui septic tank pribadi, sedangkan permukiman di luar pusat kota sebagian menggunakan bilik di luar rumah. Studi EHRA menyebutkan sebanyak 55% warga buang air besar di jamban siram/leher angsa yang disalurkan ke cubluk, 13% warga menggunakan jamban siram/leher angsa disalurkan ke sewerage dan 10% disalurkan ke sungai/kali/parit.

Jumlah penduduk Kota Singkawang pada tahun 2009 mencapai  178,940 jiwa, dan limbah padat domestik yang dihasilkan 447 m3/hari sedangkan limbah non domestik 22 m3/hr sehingga total timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari menjadi 469%/hari. Pola pembuangan sampah yang dilakukan masyarakat adalah menggunakan kantong plastik dan ditumpuk di luar rumah 26,44%, menggunakan keranjang di dalam rumah 16,70% dan 16,70% sisanya.

Secara umum drainase masih menggunakan sistem gabungan (mix drain) dimana air hujan dan pembuangan limbah cair rumah tangga disalurkan dalam satu saluran hal ini untuk memindahkan genangan air ke sungai.

Sebagaimana diketahui bersama pengelolaan sanitasi antara lain meliputi pengelolaan air bersih, sampah, limbah dan drainase lingkungan. Hal ini berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, mengelola sanitasi secara baik sama dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Selanjutnya untuk membangun keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat, maka pengelolaan sanitasi harus didasarkan prinsip pembangunan partisipatif yakni pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan agar dapat mengajak semua pihak berpartisipasi dalam pengelolaan sanitasi maka diperlukan kesamaan persepsi tentang apa itu sanitasi, bagaimana dengan sanitasi, siapa yang harus mengelola, bagaimana cara mengelola dan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai peran dan kedudukannya.

Draft Buku Putih ini disusun untuk dipergunakan oleh pemangku kepentingan agar memperoleh bahan informasi awal sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan sanitasi ke depan. Buku ini akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Strategis Sanitasi Kota Blitar berdasarkan data sekunder yang tersedia dan akan diperbaharui secara berkala setiap  3 tahun dan menjadi dasar untuk perbaikan atau penyesuaian Rencana Strategi Sanitasi Kota Blitar.