Buku

Pembangunan yang berkesinambungan membutuhkan perencanaan agar sasaran pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), swasta dan masyarakat.

Perencanaan pembangunan sanitasi bersifat strategis dan berskala kabupaten yang dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten dengan memperhatikan hasil pemetaan dan kondisi sanitasi yang telah dituangkan dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Timur. 

Permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Aceh Timur yaitu  PDAM Tirta Persada belum mampu meningkatkan kapasitas pengolahan air bersih untuk memenuhi standar kebutuhan optimal masyarakat. Hal ini disebabkan biaya operasional PDAM melonjak tinggi sementara harga jual produk (air bersih) tetap dan belum adanya pemetaan yang komprehensif tentang sistem air bersih yang mengakibatkan tidak optimal dalam menentukan strategi pengembangan pelayanan air bersih untuk masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembuangan limbah cair diantaranya adalah keberadaan ibu-ibu yang berperan sebagai mitra Pemerintah Kota, baik sebagai kepanjangan tangan pemerintah kota dalam penyediaan layanan pengelolaan limbah cair seperti sosialisasi pengelolaan limbah cair (off site & on site komunal), maupun kegiatan penarikan retribusi limbah cair masyarakat. Hal ini terkait dengan situasi yang diharapkan bahwa kaum perempuan memahami betul perannya dalam pengelolaan limbah cair domestic.

Partisipasi masyarakat dalam manajemen pengelolaan sampah yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berlaku bijaksana dalam melakukan pengelolaan sampah tingkatan rumah tangga, masyarakat di daerah layanan sampah mempunyai kemauan untuk memanfaatkan fasilitas layanan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kota, munculnya inisiatif kaum perempuan untuk menuangkan kreatifitasnya dalam membuat usaha daur ulang sampah sehingga mampu menambah penghasilan keluarga, dan terciptanya sistem pengelolaan yang terpadu berbasis masyarakat yang bercirikan adanya inisiatif masyarakat untuk menjalankan 3R dalam tatanan rumah tangga yang dipelopori kaum perempuan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase dengan tidak membuang sampah/kotoran lainnya ke dalam saluran drainase agar berfungsi maksimal sebagai saluran pembuang air hujan, kerelaan masyarakat untuk memelihara saluran drainase lingkungan yang ada di depan rumah masing-masing.

Dengan semakin berkembangnya Kabupaten Cilacap menjadi salah satu kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat yang berakibat meningkatnya volume pencemaran khususnya yang berasal dari buangan domestic sehingga diperlukan pengelolaan air limbah yang terpadu guna mendukung pembangunan sanitasi di Kabupaten Cilacap.

Di dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) ini telah ditentukan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah (on site maupun off site) secara umum. Beberapa kriteria yang telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut yaitu kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan/CBD (komersial atau rumah tinggal), serta resiko kesehatan lingkungan.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan atau pembuangan dari material sampah, selain itu pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah ini meliputi sampah zat padat, cair, gas atau radiaktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat tersebut. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas adalah untuk sampah rumah tangga dan niaga. Sedangkan pengelolaan sampah industri dilakukan oleh masing-masing industri yang bersangkutan.dengan drainase utama (makro) yaitu sistem saluran yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (catchment area).

Secara umum saluran drainase lingkungan di pemukiman ada berupa saluran alami dan buatan baik terbuka atau tertutup, pasangan beton maupun galian tanah. Adapun fungsi drainase lingkungan adalah untuk penatusan air hujan sehingga tidak terjadi genangan akibat air hujan yang terlalu lama.

Secara institusional lembaga yang diserahi untuk memberikan pelayanan air bersih adalah Perusahaan Umum Air Minum (PDAM) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Cilacap. PDAM ini dituntut untuk meningkatkan pelayanan air bersih secara berkesinambungan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja perusahaan serta berusaha memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Profil sanitasi Kabupaten sebagai gambaran nyata kondisi sanitasi di Kabupaten Jombang ditinjau dalam berbagai aspek yaitu kesehatan lingkungan, kesehatan dan pola hidup masyarakat, kuantitas dan kualitas air, limbah cair rumah tangga, limbah padat (sampah), drainase lingkungan, pencemaran udara, limbah industri dan penanganan limbah medis.

Kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten Jombang semakin menurun hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan pencemaran lingkungan baik pencemaran air , tanah maupun udara. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2008 dari tiga kecamatan yaitu Jombang, Peterongan dan Diwek dgn jumlah rumah 64.465 dan 77.856 KK yang memiliki jamban baru 58,6%.  

Timbulan sampah yang semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan fasilitas penunjangnya yang mengakibatkan tidak optimalnya penanganan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke tempat pemrosesan akhir sampah baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Dinas Kebersihan.

Secara umum kondisi drainase di Kabupaten Jombang cukup memprihatinkan terutama pada saluran drainase tertutup. Saluran tertutup ini sebagian besar merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda yang sudah kurang berfungsi dan sering tersumbat sehingga bila intensitas curah hujan cukup tinggi akan terjadi genangan.

Kondisi lingkungan pun semakin menurun diakibatkan polusi udara dan kurangnya ruang terbuka hijau. Hal ini berdampak pada  suhu udara yang semakin panas dan  kualitas maupun kuantitas air bersihpun semakin berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat memperolehnya dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), air sumur, hidran umum dan sebagian kecil berasal dari sumber mata air.

Disisi lain, kesadaran masyarakat Kabupaten Jombang untuk mencuci tangan pakai sabun sudah tinggi yaitu sebesar 95%.

Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten  Serang  (SSK) tahun 2011 - 2015 ini merupakan proses yang pertama bagi Pemerintah Kabupaten khususnya oleh semua jajaran Pokja AMPL-BM Kabupaten Serang.  Sebelumnya Pokja AMPL-BM Kabupaten Serang telah memiliki Renstra AMPL Tahun 2006-2011 yang dipergunakan sebagai acuan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten ini selain dokumen Rancangan RPJMD yang juga sedang disusun untuk tahun 2011-2015.

Adapun strategi sanitasi yang akan dilakukan meliputi strategi di sektor air limbah domestik yaitu dengan tersedianya perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala perkotaan pada akhir tahun 2012, meningkatkan cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 38% menjadi 69% pada tahun 2015, meningkatkan jumlah cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal berbasis masyarakat dari 11 unit menjadi 51 unit di wilayah padat kumuh miskin perkotaan di akhir tahun 2015, terbangun dan berfungsinya IPLT untuk skala kabupaten , terbangun dan berfungsinya sewerage terpusat di 4 kecamatan, peningkatan cakupan pelayanan limbah cair rumah tangga dari 0% di tahun 2009 menjadi 50% pada tahun 2015, tersedianya SPAL dari 27,45%  pada tahun 2009 menjadi 65% pada tahun 2015, dan peningkatan pengawasan terhadap penanganan limbah cair industri cair industri rumah tangga agar tetap memenuhi baku mutu lingkungan.

Strategi persampahan akan meliputi tersedianya dokumen perencanaan layanan pengelolaan persampahan pada akhir tahun 2012, meningkatkan efektivitas layanan pengelolaan persampahan dari 3,33% menjadi 25,15% pada tahun 2015, mengurangi timbulan sampah post collecction hingga 50 m3/hari pada tahun 2015, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan system 3R dari 0,006% menjadi 25% pada tahun 2015.

Strategi drainase lingkungan akan menyediakan dokumen perencanaan sistem drainase Kabupaten yang terintegrasi pada akhir tahun 2012, berkurangnya luas genangan di Kabupaten Serang dari 6.055 ha menjadi 3000 ha pada akhir tahun 2015. Sedangkan untuk strategi sektor air bersih meliputi meningkatkan cakupan layanan air bersih dari 59,70% menjadi 80% pada akhir tahun 2015 melalui PDAM (dari 11% menjadi 40%) maupun layanan lainnya, terjaganya supply air dilihat dari kualitas dan kuantitasnya secara berkesinambungan, menurunkan kehilangan air dari 29% menjadi 20%, meningkatkan kepedulian akan air bersih.

Strategi di sektor perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan meningkatkan pengetahuan PHBS sejak pendidikan usia dini sampai pendidikan tingkat menengah yang akan dicapai tahun 2015, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan peran media dalam promosi PHBS, meningkatnya jumlah dukungan sektor swasta (CSR) dalam promosi PHBS, meningkatkan peran organisasi pemuda dan kemasyarakatan dalam mendukung gerakan PHBS di masyarakat.

Unicef menerbitkan paket pengawasan mencuci tangan pakai sabun di sekolah guna meningkatkan kualitas pengawasan ditingkat  nasional yang pada umumnya masih relatif  lemah. Hal ini dikarenakan banyak negara yang tidak memiliki dasar dan kurangnya informasi tentang cuci tangan pakai sabun ini, sehingga banyak sekolah belum melaksanakannya.

Buku ini berisikan tiga modul yang terdiri dari modul yang membahas pertanyaan pertanyaan dasar tentang mencuci tangan pakai sabun di sekolah  yang menjadi program pendidikan nasional untuk pengawasan dan sistem informasi pendidikan nasional. Modul kedua membahas pertanyaan tentang pengamatan dan diskusi kelompok  untuk digunakan dalam program cuci tangan pakai sabun di sekolah sekolah secara lebih komprehensif dan modul ketiga dimana guru sebagai pemandu sekaligus sebagai pengawas dan yang melaksanakan program ini adalah murid murid sekolah yang bersangkutan.

Diakhir tahun 1990-an perkembangan politik Indonesia mengalami ketidakstabilan dan penurunan khususnya untuk bidang perekonomian yang mengakibatkan penduduk Indonesia terpuruk dan menambah jumlah angka kemiskinan. Untuk itu diperlukan perbaikan dalam berbagai sektor dan mengatur strategi untuk menanggulangi kemiskinan agar tidak menambah jumlah masyarakat miskin.

Selain kemiskinan, buku ini menganalisa juga kehidupan anak-anak dan perempuan termasuk didalamnya melindungi anak anak dari tindak kekerasan baik itu di sekolah, pernikahan, pekerja anak dan eksploitasi seksual dan perdagangan anak, kematian Ibu melahirkan, dan gizi buruk. Tidak ketinggalan pula tentang akses terhadap air bersih, akses terhadap sanitasi yang memadai, tantangan demi kemajuan sektor air dan sanitasi, HIV dan AIDS serta pendidikan. 

Untuk itu pemerintah mengambil berbagai langkah dalam bentuk program program, kesehatan, pendidikan, jaring ketahanan sosial dan keuangan agar dapat mencapai target Millenium Development Goals (MDGs).

Pencemaran air tanah dan penurunan kualitas air tanah berhubungan erat dengan tingkat kepadatan penduduk di satu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk maka limbah yang dibuangpun semakin besar. Kecenderungan eksploitasi air tanah di Kota Kebumen terus terjadi, terbatasnya sumber air bersih mengakibatkan pemakaian air bawah tanah melalui sumur bor meningkat pesat, sementara itu sumur gali (dangkal) di sebagian besar wilayah sudah tidak layak sebagai bahan baku air minum karena pencemaran air yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik. Meskipun demikian masyarakat masih menggunakan air sudah tercemar itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari.  Dari hasil penelitian ditemukan 43,8% air minum tataran rumah tangga yang bersumber dari sumur gali positif mengandung bakteri E-Coli. 
Cakupan wilayah pelayanan air minum perkotaan yang dikelola PDAM masih rendah dari 26 kecamatan di Kebumen baru 14 kecamatan yang telah terlayani air bersih sistem perpipaan. Hal tersebut berkaitan dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia baik sumber air baku (air tanah dan air permukaan) maupun sumber dana.

Pembuangan air limbah domestik dengan menggunakan septic tank dan cubluk sebagai wadah utamanya. Kabupaten Kebumen belum mempunyai Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan belum mempunyai master plan pengelolaan sampah.

Dari 26 Kecamatan yang ada, baru 5 Kecamatan yang mendapat layanan persampahan. Daerah yang belum /tidak terlayani sistem pengelolaan sampah masyarakatnya mengelola sampah dengan cara membakar, menimbun dan membuang ke sungai atau parit.  Dinas Kesehatan setiap bulan melakukan penyemprotan lalat di TPS/TPA untuk mengurangi kepadatan lalat yang menjadi media penularan diare. Ada beberapa kecamatan telah menggunakan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau mengolah sampah menjadi barang yang dapat dimanfaatkan.

Sistem drainase di kawasan perkotaan pada umumnya terdiri dari saluran alam/sungai kecil yang ada sebagai saluran drainase primer dan sekunder yang kemudian dialirkan ke saluran pembuangan akhir yaitu sungai yang lebih besar untuk kemudian dibuang ke laut. Kondisi saluran drainase pada jalan-jalan protokol telah dikelola dengan baik.  Pada umumnya saluran drainase ini merupakan saluran tertutup, sedangkan di pinggiran kota dan di dalam lingkungan permukiman merupakan saluran terbuka dan banyak yang tidak terawat.

Buku ini merupakan gambaran awal dalam menyusun strategi sanitasi kota yang selalu diperbaharui sebelum suatu strategi sanitasi kota baru dijalankan sesuai rencana pembangunan sanitasi. Oleh karena itu diperlukan masukan-masukan data dan informasi terbaru dari hasil survey penilaian resiko kesehatan/Environment Health Risk Assessment (EHRA) dan survey terkait lainnya.

Penyusunan Buku Putih Sanitasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran fasilitas sanitasi kota pada beberapa tahun lalu, saat ini dan program pembangunan sanitasi Kota Surakarta pada masa yang akan datang untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah.  Data dan kondisi sanitasi tingkat kota yang tersaji dalam buku ini digali dari data sekunder dari dinas-dinas/kantor yang berada di lingkungan pemerintah kota Surakarta serta data-data dari sumber lain.

Buku ini selain memuat priority setting yang merupakan salah satu hal yang sangat penting dari hasil pengolahan database berdasarkan pada indikator data penduduk, rumah kumuh, ketersediaan air bersih dan layanan air kotor perkelurahan, juga memuat hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi.

Penyusunan Buku Putih Sanitasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan permasalahan sanitasi khususnya penanganan sub sektor limbah cair, persampahan, drainase lingkungan, air bersih dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Jepara . Selain itu mengajak semua stakeholder menyamakan persepsi dan cara pandang terkait sektor sanitasi.  

Setelah melalui proses pengamatan/pemotretan langsung ke setiap desa/kelurahan yang menjadi sasarannya melalui studi EHRA diharapkan buku putih ini dapat membantu menangani permasalahan sanitasi Kota Jepara.  Buku ini berisi efektifitas dinas yang menangani permasalahan sanitasi sesuai dengan tupoksinya ternyata belum memberikan hasil optimal dan belum ada rencana pembangunan sanitasi yang terintegrasi, kesadaran dalam hal pengelolaan sanitasi perlu ditumbuhkembangkan pada semua pemangku kepentingan (stakeholder) sehingga dapat mendorong pola pikir yang menempatkan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, dalam hal penanganan sub sektor air limbah domestik, kondisi lapangan menunjukkan bahwa pengelolaannya masih belum bisa dicapai secara optimal. Hal tersebut dikarenakan aturan yang dapat mengikat kepatuhan pihak yang berkepentingan belum dibuat dan dialokasikan secara memadai serta belum adanya Master Plan Air Limbah Domestik di Kabupaten Jepara, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang berbasis pada kesadaran sudah saatnya dikembangkan pada setiap lapisan masyarakat.

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Brebes Tahun 2010 merupakan dokumen yang mencerminkan karakteristik daerah dan kondisi sanitasi yang menggambarkan tingkat layanan, potensi dan kendala sektor sanitasi. Buku ini merupakan laporan data/analisa dari kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi yang mencakup sub sektor drainase, persampahan, air limbah dan air bersih.

Sanitasi merupakan salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan erat dengan kesehatan, pola hidup, kondisi permukiman dan lingkungan. Paparan Buku Putih menyebutkan bahwa Kabupaten Brebes sudah mempunyai program sanitasi yang sebagian besar dikelola oleh Dinas Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang (Drainase Lingkungan dan Persampahan), Dinas Kesehatan (Air Limbah) serta Kantor Lingkungan Hidup (Persampahan dan Air Limbah). Akan tetapi pengelolaan dan implementasinya dilakukan secara terpisah, sendiri-sendiri.

Berdasarkan studi EHRA pada bulan Juni 2010 terungkap 46,2% responden masih buang air besar sembarangan secara terbuka di sungai, kebun, helikopter, cubluk dan sebagainya. Permasalahan air limbah rumah tangga meliputi terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga, di beberapa wilayah banyak dijumpai sarana pembuangan air limbah tidak tertata atau dikelola dengan benar dan masih banyak masyarakat yang membuang air limbah rumah tangga ke saluran irigasi atau sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu.  Pembuatan IPAL domestik skala komunal

Sebanyak 6,5% Rumah tangga mendapatkan pelayanan persampahan, dari jumlah ini rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah hanya 14,2% saja.

Hampir seluruh penduduk sudah dilayani oleh sarana drainase akan tetapi akibat perawatan yang kurang optimal masih ditemukan genangan bila hujan turun.  Beberapa drainase difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah sehingga menghambat laju aliran air. (debit air).   Responden yang sudah mendapatkan pelayanan saluran drainase baru sebanyak 50,4% yang terbagi sebanyak 16,6% pernah mengalami kebanjiran dan 21,8% ada genangan air. 

Permasalahan yang masih terjadi adalah keterbatasan debit air yang ada dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, dan di daerah pantura masyarakat yang mendapatkan air dari sumur dangkal pada saat musim kemarau air menjadi sangat sulit sehingga perlu pelayanan tangki air dari PDAM.