Buku

Majalah Bulanan Air Minum kali ini menayangkan proses rekruitmen sumber daya manusia terutama untuk para direksi yang dilakukan secara obyektif dan transparan disertai dengan uji kalayakan dan kepatuhan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan calon direksi memiliki kompetensi mengelola PDAM dalam arti mampu memimpin dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan yang terbaik bagi kemajuan PDAM, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan koordinasi serta paham tentang bisnis strategis PDAM.

Dalam rubrik Gema PDAM, ditayangkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan PDAM di Kabupaten Aceh Besar, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Provinsi Sumatera Utara, Cilegon, Kota Makassar, dan kerusakan fasilitas jaringan air bersih akibat banjir bandang yang terjadi di Padang yang menyebabkan pendistribusian air kepada pelanggan terganggu selama satu hari.

Masih terdapat rubrik lain yang manarik untuk dibaca diantaranya adalah persiapan menjelang lokakarya nasional kemitraan solidaritas PDAM seluruh Indonesia, Perpamsi DPD Jawa Timur dan BPKP Kawa Timur mengadakan Bintek SAK-ETAP pada tanggal 16-18 Juli 2012, Penyehatan PDAM Kabupaten Barru, Pengelolaan air minum di Tokyo dan rubrik lainnya.

Selama tahun 2009 telah dilaksanakan pengawasan kualitas air bersih melalui kegiatan pendataan, inspeksi sanitasi dan perbaikan kualitas air bersih terhadap Sarana Air Bersih yang ada baik berupa sumur gali, sumur pompa tangan, penampungan air hujan dan sarana perpipaan baik dari PDAM maupun non PDAM.  Akses air bersih sebesar 80,98% dengan didominasi oleh sumur gali sebesar 57,91%.  Menurut survei EHRA terdapat tiga sumber air besih yang digunakan oleh warga Kabupaten Cilacap yaitu : sumur bor, air ledeng PDAM dan sumur gali terlindungi.  Sebanyak 35,77% warga menggunakan sumber air bersih dari sumur bor baik yang menggunakan pompa atau mesin, 25,485 warga menggunakan air bersih dari PDAM dan 18,94% warga menggunakan sumur gali tidak terlindungi.

Air sisa kegiatan rumah tangga/greywater dan tinja yang merupakan sisa metabolisme manusia /blackwater sebagian besar dibuang langsung ke badan air seperti saluran drainase dan sungai yang terdapat sekitar rumah tanpa proses pengolahan terlebih dahulu.  Masyarakat menganggap kegiatan ini lebih efektif dibandingkan dengan mengolah air limbah tersebut melalui metode resapan (air limbah diresapkan kembali kedalam tanah) mereka tidak menyadari bahwa hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan.

Pengelolaan persampahan yang ditangani oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan (DCKKP)  baru meliputi Kota Cilacap, Kroya, Sidareja dan Majenang.  Wilayah-wilayah yang belum mendapatkan pelayanan persampahan dari pemerintah membuang dan mengelola sampahnya sendiri. Pada umumnya masyarakat membuang sampah di halaman atau tanah kosong sekitar tempat tinggalnya untuk kemudian dibakar atau ditimbun.

Data Kementrian Kesehatan tahun 2010 mengungkapkan bahwa baru 36,6 persen penduduk Indonesia yang bisa mengakses air bersih secara optimal yakni 100 liter per orang per hari.  Sementara itu data dari Susenas 2010 menunjukkan pengadaan air bersih ini dapat dikatakan masih relatif kecil yakni 16,08%.  Pengadaan air bersih di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih terpusat di perkotaan.  Untuk daerah yang belum mendapatkan air bersih dari PDAM, pada umumnya mendapatkan air bersih dari sumur (air tanah), air sungai, air hujan, mata air dan lainnya. Yang menjadi permasahan adalah sering dijumpai kualitas air masih kurang bahkan tidak memenuhi syarat air minum sehat dan di musim kemarau tidak jarang masyarakat kekurangan air.

Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air minum terdapat beberapa langkah yang perlu diambil diantaranya adalah alokasi anggaran dari pemerintah untuk membangun bendungan air (water reservoir) agar dapat meningkatkan suplai air tanah hingga 200%, membangun bendungan bawah tanah (underground barrier) untuk menahan resapan air di wilayah perbukitan, mengembalikan fungsi bantaran sungai, rencana pemerintah untuk menerapkan teknologi ekohidrologi (pengolahan air limbah menjadi air bersih) dan lainnya. Selain pemerintah, swasta dan masyarakat pun turut berperan dalam mengatasi permasalahan ini.

Selain air minum, Percik edisi kali ini mengungkapkan pula tema tentang sanitasi yang masih berupaya secara berkelanjutan melaksanakan peningkatan dan perbaikan dalam meningkatkan lingkungan sehat.

Air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) masih menjadi persoalan bersama, dimana program pembangunan sektor AMPL selama ini sudah berjalan di setiap daerah, namun pelaksanaannya masih belum terkoordinir dengan baik, ditambah rendahnya kepedulian masyarakat dan keterlibatan pemerintah dalam merespon AMPL yang disebabkan kurangnya pengetahuan terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sampai saat ini perilaku masyarakat masih banyak yang menggunakan air yang tidak memenuhi syarat kesehatan untuk keperluan rumah tangga, buang air besar sembarangan seperti di sungai dan kebun.  Hal ini diperburuk kondisi lingkungan yang menyebabkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air baku dan air bersih menjadi sangat berkurang. 

Sektor AMPL mendapat perhatian pemerintah yang ditandai dengan masuknya isu AMPL dalam perencanaan pembangunan daerah yang mengacu tidak hanya pada kebijakan daerah bersangkutan akan tetapi mengacu pula kepada kebijakan nasional dan internasional.  Dalam rangka percepatan penanganan sanitasi dan penyediaan air minum yang layak bagi masyarakat, saat ini terdapat program baru yaitu IUWASH, SIMAVI dan High Five.

Percik edisi kali ini mengungkapkan pula 30.000 desa di seluruh Indonesia tidak memiliki sarana air minum, IUWASH dari USAID menyediakan dana untuk sanitasi dan air minum, SHAW SIMAVI akan mewujudkan lima pilar STBM dalam skala besar, Perda pengelaloaan sampah yang dinanti masyarakat, peringatan Hari Bumi yang dilakukan oleh 200 negara, Hari air sedunia, hasil wawancara dengan Dr Firdaus Ali tentang Air Minum  di Kota Besar di Depan Mata, dan hasil wawancara dengan Martin Keijzer tentang Menyadarkan Masyarakt Memiliki Toilet tidak Mudah serta topik lainnya yang menarik untuk dibaca.

Air minum dan penyehatan masyarakat atau sanitasi (AMPL) merupakan kebutuhan dasar rakyat yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kinerja pembangunan nasional. Secara nasional, hingga akhir tahun 2009 cakupan pelayanan sumber air minum layak baru mencapai 47,71% , fasilitas sanitasi dasar layak baru mencapai 51,19% dan pengelolaan limbah domestik melalui perpipaan baru mencapai 1%. Apabila dilihat dari target pembangunan millennium dengan kata lain Millenium Development Goals (MDGs) untuk air layak minum sebesar 68,87%.  Untuk mencapai target AMPL tersebut beberapa upaya telah dilakukan diantaranya yaitu melalui pendekatan berbasis masyarakat dan berbasis kelembagaan termasuk didalamnya pembelajaran.

Percik edisi IV ini menampilkan beberapa pembelajaran yang dipetik dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Sumedang dan Kota Malang; menetralisir limbah rumah tangga; Pengawasan air minum; program penyulingan air dan sanitasi; beberapa artikel diangkat dari hasil lomba karya tulis mahasiswa dan pelajar yang memberi warna dan inspirasi dalam pengelolaan AMPL dan topik lainnya yang menarik untuk dibaca.

Salah satu strategi nasional untuk mencapai target pembangunan millennium (MDGs) akhir tahun 2014 dan target pembangunan nasional sektor AMPL adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI, STBM telah berhasil menjadi platform pembangunan sanitasi berbasis masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk mengubah perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakatdilakukan dengan  proses pemicuan melalui pemberdayaan masyarakat.  Di Indonesia proses pemicuan ini telah dilakukan sampai ke pelosok-pelosok desa seperti Desa Maradesa Induk Sumba Tengah Nusa Tenggara Barat, Dompu Nusa Tenggara Timur, Sampang Jawa Timur, Probolinggo dan daerah lainnya.  Pemicuan pemicuan ini telah memperlihatkan hasilnya dimana “banyak pihak sudah mulai menerapkan pemicuan bukan hanya untuk stop buang air besar sembarangan saja. Jadi memang sudah muncul desa-desa yang mencapai kondisi sanitasi total di 5 pilar STBM” ungkap Zainal Nampire selaku Kasubdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Kementrian Kesehatan. Hal senada diungkapkan Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Nugroho Tri Utomo “STBM merupakan satu-satunya program atau pendekatan yang intervensinya langsung ke tingkat rumah tangga yang memang merupakan penentu utama keberhasilan program sanitasi”.

Di tahun 2012 ini, dalam pelaksanaan kegiatan STBM, Sekretariat STBM akan mulai melaksanakan sistem monitoring terhadap perkembangan akses jamban di wilayah kerja kecamatan/Puskesmas yang berbasis SMS. Kegiatan ini diawali di 500 Puskesmas yang tersebar di wilayah Indonesia.

Percik edisi khusus STBM kali ini menampilkan pula hasil wawancara dengan Prof.dr.Tjandra Yoga Aditama (SpP(K) selaku Dirjen PP & PL Kementrian Kesehatan, Soekarwi Gubernur Jawa Timur, Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, aplikasi dan  tantangan dari 5 Pilar STBM dan beberapa pembelajaran yang menarik untuk di baca.

Salah satu strategi nasional untuk mencapai target pembangunan millennium (MDGs) akhir tahun 2014 dan target pembangunan nasional sektor AMPL adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI, STBM telah berhasil menjadi platform pembangunan sanitasi berbasis masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk mengubah perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakatdilakukan dengan  proses pemicuan melalui pemberdayaan masyarakat.  Di Indonesia proses pemicuan ini telah dilakukan sampai ke pelosok-pelosok desa seperti Desa Maradesa Induk Sumba Tengah Nusa Tenggara Barat, Dompu Nusa Tenggara Timur, Sampang Jawa Timur, Probolinggo dan daerah lainnya.  Pemicuan pemicuan ini telah memperlihatkan hasilnya dimana “banyak pihak sudah mulai menerapkan pemicuan bukan hanya untuk stop buang air besar sembarangan saja. Jadi memang sudah muncul desa-desa yang mencapai kondisi sanitasi total di 5 pilar STBM” ungkap Zainal Nampire selaku Kasubdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Kementrian Kesehatan. Hal senada diungkapkan Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Nugroho Tri Utomo “STBM merupakan satu-satunya program atau pendekatan yang intervensinya langsung ke tingkat rumah tangga yang memang merupakan penentu utama keberhasilan program sanitasi”.

Di tahun 2012 ini, dalam pelaksanaan kegiatan STBM, Sekretariat STBM akan mulai melaksanakan sistem monitoring terhadap perkembangan akses jamban di wilayah kerja kecamatan/Puskesmas yang berbasis SMS. Kegiatan ini diawali di 500 Puskesmas yang tersebar di wilayah Indonesia.

Percik edisi khusus STBM kali ini menampilkan pula hasil wawancara dengan Prof.dr.Tjandra Yoga Aditama (SpP(K) selaku Dirjen PP & PL Kementrian Kesehatan, Soekarwi Gubernur Jawa Timur, Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, aplikasi dan  tantangan dari 5 Pilar STBM dan beberapa pembelajaran yang menarik untuk di baca.

Buku Putih Sanitasi Kota Bekasi sebagai acuan dalam penyusunan dokumen strategi sanitasi kota. Buku ini biasa digunakan sebagai sumber data untuk keperluan kampanye sanitasi kota, promosi program sanitasi atau bentuk-bentuk rencana kegiatan partisipasi masyarakat.

Informasi yang disajikan pada buku ini adalah persentase cakupan pengelolaan sampah ditingkat rumah tangga sudah cukup tinggi, hal ini berbeda dengan angka layanan pengangkutan sampah kota yang masih berkisar 40%.  Dipaparkan pula kondisi sarana dan prasarana yang meliputi kondisi jalan, sistem drainase, kondisi air bersih, kondisi air limbah dan kondisi persampahan.
Di kecamatan Jatisampurna, Bantargebang, Bekasi Barat, Jati Asih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Bekasi Utara memiliki tingkat resiko pencemaran sarana air bersih dengan status tinggi-sangat tinggi (0,56-21,95%). Tingginya tingkat pencemaran ini berasal dari limbah manusia (sewage), gas-gas buangan, sampah rumah tangga dan limbah industri baik yang berbentuk cair maupun padat. Selain itu sebagian besar sungai mengalami pendangkalan dan erosi akibat dari tumpukan sampah dan penyalahgunaan fungsi sungai sehingga meningkatkan potensi banjir.

Diharapkan informasi yang disajikan dalam Buku Putih ini memenuhi harapan dari semua pemangku kepentingan dalam melihat fakta sanitasi kota. Informasi yang terdapat dalam Buku Putih ini akan berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan pembaharuan data-data dari dinas-dinas terkait, hasil survey terkini, penelian dan kajian-kajian ilmiah lainnya maupun pembaruan informasi lainnya yang menjadi cakupan sanitasi di Kota Bekasi.

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gunungkidul merupakan potret kondisi sanitasi pada saat ini, yang menggambarkan tingkat layanan, profil dan permasalahan sanitasi yang ada di Kabupaten Gunugkidul. Sektor sanitasi yang dijelaskan dalam buku ini mencakup sektor air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan penyediaan air minum. Selain itu, dijelaskan pula kondisi kesehatan lingkungan secara umum, penanganan limbah medis, limbah industri dan program PHBS.

Dengan disusunnya Buku Putih Sanitasi ini diharapkan pembangunan sanitasi di Kabupaten Gunungkidul dapat lebih terarah untuk dapat menciptakan kondisi sanitasi yang baik bagi masyarakat yang pada akhirnya diharapkan taraf kehidupan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dapat mencapai target sesuai target pembangunan Kabupaten Gunungkidul maupun target program PPSP serta MDG's.

Penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul masih menjadi masalah. Jalur perpipaan PDAM yang telah menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul belum mampu mengalirkan air secara kontinyu. Hal ini menyebabkan masyarakat masih harus membeli air pada musim kemarau, padahal di dalam tanah terdapat sumber air  bawah tanah yang sangat melimpah yang berpotensi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Dokumen ini berisikan laporan data dan analisa kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi Kota Cirebon. Data dan analisa kegiatan ini meliputi penggalian informasi dari berbagai sumber diantaranya SKPD yang membidangi sanitasi, kajian data sekunder, hasil kesepakatan serta kunjungan lapangan Tim Pokja Sanitasi. Hasil dari data dan analisa ini menjadi salah satu sumber dilakukannya pemetaan awal kondisi sanitasi Kota Cirebon.

Melalui pemetaan awal ditemukan berbagai permasalahan terkait sanitasi yang harus dibenahi. Permasalahan tersebut diantaranya di sektor air limbah masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan lingkungan sehingga mereka belum memperhatikan sarana dan prasarana sanitasi yang memenuhi syarat; di sektor persampahan yaitu pengelolaan sampah hanya dilakukan di daerah pusat kota, permukiman padat, pertokoan, perkantoran,  jalan-jalan umum serta area pasar,dan di sektor drainase.  Di sektor drainase masiih dirasakan kurangnya penanganan dan perawatan, hal ini menyebabkan terjadinya genangan banjir  pada saat hujan.