Buku

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Kementerian Pekerjaan Umum, Telp. 021-7248932, 739558 ext 421, 298

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Kementerian Pekerjaan Umum, Telp. 021-7248932, 739558 ext 421, 298

This second YIPD/ CLGI - URDI mapping study is a more detailed step to identify what the various donors are doing in the field of decentralization, which local governments are receiving the assistance and over what time frame.

Table of Content:

Preface

Table of contents

Introduction

Mapping Databases

Appendices
A. The Initiatives Profile
1. Donor Agencies
a. Asian Development Bank (ADB)
b. Australian Agency for International Development (AusAID)
c. Canadian International Development Agency (CIDA)
d. GTZ Indonesia-German Technical Cooperation
e. JBIC/ JICA
f. Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI)
g. United Nations Development Programme (UNDP)
h. United States Agency for International Development (USAID)
i. The World Bank

2. Local Institutions
2.a Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
2.b Urban and Regional Development Institute (URDI)
2.c Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah/ Center for Local Government Innovation (YIPD/ CLGI)

Local Government Directory
1. Nanggroe Aceh Darussalam
2. North Sumatra
3. West Sumatra
4. Jambi
5.  Riau
6. South Sumatra
7. Bangka Belitung
8. Bengkulu
9. Lampung
10. Banten
11. Jakarta
12. West Java
13. Central Java
14. DI. Yogyakarta
15. East Java
16. West Kalimantan
17. Central Kalimantan
18. South Kalimantan
19. East Kalimantan
20. Bali
21. West Nusa Tenggara
22. East Nusa Tenggara
23. North Sulawesi
24. Gorontalo
25. Central Sulawesi
26. South East Sulawesi
27. South Sulawesi
28. North Maluku
29. Maluku
30. Papua
31. Irian Jaya Barat

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Kementerian Pekerjaan Umum, Telp. 021-7248932, 739558 ext 421, 298

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Kementerian Pekerjaan Umum, Telp. 021-7248932, 739558 ext 421, 298

Banjir kelihatan sepele tetapi menjengkelkan banyak pihak yang mengalaminya. Banjir bagi Pemerintah Daerah berarti jalan aspal dan sarana kota menjadi porak poranda, saatnya membangun banjir kanal, polder, meminta warga kota menggali sumur resapan serta membersihkan saluran depan rumahnya masing-masing. Bagi real estate dan industri; harga dan omset penjualan turun drastis. Sedangkan bagi mahasiswa dan praktisi; ada tantangan baru memakai teknik digital dalam mengukur intensitas hujan otomatis, dll.

Buku ini mengupas permasalahan tentang drainase perkotaan; teknik menurunkan muka air banjir, menyimpan air banjir dengan sumur resapan, meramal banjir bagian hilir kota (Routing), mengupas teknik kolam tendon (polder), contoh analisis financial investasi drainase, teknik merawat dan mengelola sistem drainase, serta 26 cntoh soal dan penyelesaian.

Daftar Isi:
Prakata
Riwayat Penulis
Bab 1. Kurva Intensitas Hujan
Bab 2. Prakiraan Debit Banjir
Bab 3. Sifat Aliran dalam Saluran Drainase
Bab 4. Analisis Desain Jaringan Drainase
Bab 5. Aliran Drainase ke dalam Sumur Peresapan
Bab 6. Tandon – Banjir
Bab 7. Menanggulangi Banjir
Bab 8. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
Bab 9. Studi Kelayakan Proses Drainase Perkotaan
Lampiran 1. Daftar Istilah
2. Daftar Kepustakaan

Kebijakan ini membawa pesan tentang perlunya perubahan paradigma dalam pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan terutama pentingnya keberlanjutan pelayanan dan efektivitas penggunaan prasarana dan sarana yang dibangun.

Penyusunan dokumen kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan nasional AMPL yang merupakan kesepakatan seluruh instansi/ sektor pusat dan daerah, masyarakat, akademisi, LSM, serta lembaga keuangan bilateral/ multilateral pemberi bantuan dan pinjaman, mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor AMPL, serta sebagai masukan untuk menyusun program jangka panjang, menengah dan tahunan sektor AMPL, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah sesuai dengan agenda desentralisasi dan reformasi.

Kebijakan ini dijabarkan dalam beberapa strategi pelaksanaan yang diantaranya meliputi penerapan pendekatan tanggap kebutuhan, peningkatan sumber daya manusia, kampanye kesadaran masyarakat, upaya peningkatan penyehatan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan penguatan sistem monitoring serta evaluasi pada semua tingkatan proses pelaksanaan.

Kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat ini dapat didownload di: http://www.waspola.org/home/component/option,com_wrapper/Itemid,63/

Daftar isi:

Kata Pengantar
Daftar isi
Daftar singkatan
Definisi yang digunakan

I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Perlunya Pembaruan Kebijakan Pembnagunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan
1.3 Ruang Lingkup

II. Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
2.1 Tujuan Umum
2.2 Tujuan Khusus
2.3 Dasar Penetapan Kebijakan
2.4 Kebijakan Umum

III. Strategi Pelaksanaan

IV. Penutup

Daftar Pustaka
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

Dalam Percik Yunior kali ini kita akan belajar memilah sampah kita sendiri, agar bisa dimanfaatkan kembali. Mengenal sampah agar lingkungan kita selalu bersih dan sehat, dengan mengetahui bagaimana caranya mengurangi jumlah sampah dan bagaimana agar sampah bisa dimanfaatkan tanpa terbuang dengan percuma, semuanya dapat teman-teman pelajari dan praktekkan langsung di rumah.

Di edisi ini kita juga akan dikenalkan dengan Bob Novandy, pemilik tangan kreatif yang dapat mengubah sampah menjadi barang berharga, burung manyar yang mulai langka yang hebat dalam membuat sarang unik, kantong plastik yang ramah lingkungan, membuat rakit dari botol plastik, juga komik dan kuis yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Selamat membaca!

Tidak siapnya kota-kota menghadapi ledakan penduduk dan urbanisasi yang tidak terkendali menimbulkan berabgai permasalahan, salah satunya semakin suburnya permukiman kumuh di kota-kota besar di dunia, tek terkecuali Indonesia. Semakin pesatnya keberadaan permukiman kumuh menjadi salah satu indicator gagalnya pemerintah dalam melaksanakan programpembangunan perumahan dan tata kota yang berkelanjutan. Tidak hanya meruwetkantata ruang kota, padatnya permukiman kumuh di sepanjang tepian sungai, tepi rel kereta api, areal pemakaman umum, di bawah jembatan, maupun jalan layangini juga berdampak bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan standar hidup warga perkotaan, serta tindak kejahatan. Konflik pun tak terhindarkan ketika pemerintah daerah berkepentingan untuk mengatur tata ruang dan tata kota yang amburadul, sementara keberadaan permukiman kumuh justru dianggap sebagai solusi bagi warga miskin yang hidup di perkotaan. Minimnya sosialisasi pemerintah, terutama pada proses penggusuran, relokasi, dan pembebasan lahan, sering kali menimbulkan penolakan warga. Bahkan, tak jarang mereka sampai bertindak anarkis demi membela tempat tinggal “miliknya”. Meskipun demikian, beberapa pemerintah dan kepala daerah berhasil menemukan solusi tepat dalam pengaturan dan penyediaan permukiman yang lebih layak bagi warganya. Kota Solo misalnya, berhasil menangani permasalahan permukiman kumuh di wilayahnya melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya lokal.

Permasalahan permukiman dan perkotaan, khususnya permukiman kumuh, pun kian menjadi sorotan dunia. Sejak awal tahun 2010 ini, telah diadakan beberapa pertemuan internasional membahas pembangunan permukiman dan perkotaan yang berkelanjutan. Diawali dengan diadakannya Worl Urban Forum 5 (WUF) di Brazil, kemudian acara World Shanghai Expo 2010 di Cina, hingga rencana penyelenggaraan 3rd Asia Pacific Minister’s Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) yang dilaksanakan tanggal 22-24 Juni 2010 di Solo, Indonesia.

Majalah KIPRAH kali ini mengangkat permasalahan permukiman kumuh yang menjadi PR besar pemerintah yang belum selesai sebagai Laporan utama. KIPRAH mengupas berbagai persoalan permukiman kumuh, diantaranya suara hati pemukim kumuh, okupasi bantaran kali yang semakin marak, menjamurnya permukiman pinggiran rel KA, arus urbanisasi yang tak pernah berhenti, upaya pemerintah menangani permukiman kumuh bebas kumuh 2020, serta revitalisasi Boezoem Morokrembangan. Selain itu ada laporan khusus WUF 5, world Expo Shanghai, dan APMCHUD 2010, event internasional peduli perkotaan, pembaharuan pengaturan usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, kompensasi eksternalitas pembangunan kota, menjalin kerjasama global dalam AMPCHUD di Surakarta 22-24 Juni 2010, dan tentunya topik-topik yang tak kalah menarik lainnya.