Buku

Majalah KPS edisi ini menyajikan tentang upaya dan peran kerjasama pemerintah daerah dan swasta dalam mengelola sampah secara terpadu.
   
Dalam edisi ini redaksi juga mengungkap hasil wawancara dengan Ir.Budi Hidayat yang merupakan Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas. Ia mengungkap bahwa akibat sanitasi buruk, Rp 57 trilyun  hilang tiap tahunnya. Selain itu, disuguhkan pula contoh pengelolaan limbah domestik dan pabrik di Malaysia serta artikel mengenai Air dan sanitasi di Afrika Selatan, yang notabene merupakan salah satu negeri yang tergolong ’kering’ di dunia, laporan pembukaan Asia-Pacific Ministeral Conference in Public Private Partnership (PPP) for Infrastructure Development 2010 secara resmi, serta banyak lagi artikel dan berita menarik lainnya. Majalah PPP (Public Private Partnership) Indonesia ini merupakan edisi versi bahasa Inggris dari majalah KPS Edisi 6 – Agustus 2009 ”Mengelola Sampah secara Terpadu: Susah –susah Gampang”.

Hari Air Dunia atau World Water Day yang dirayakan setiap tanggal 22 Maret tiap tahunnya, merupakan suatu momentum untuk mengingakan kembali kepada kita agar selalu menjaga kelangsungan sumber daya air. Untuk tahun ini, tema dunia dari Hari Air Dunia adalah Communicating Water Quality, Challenges and Opportunities, sedangkan tema nasionalnya adalah Pentingnya Kualitas Air untuk Indonesia Sehat. Tema ini diambil dengan dilatabelakangi oleh kondisi kualitas air di dunia yang semakin lama semakin buruk, tercemar oleh limbah industri, permukiman, dan lain-lain. Melalui momentum peringatan Hari Air Dunia tahun 2010, kita telah bersama-sama mewaspadai penurunan kualitas air dan bersama-sama pula melakukan gerakan bersih terhadap kondisi sumber air kita, danau, sungai, mata air demi kelangsungan makhluk hidup di masa mendatang.

Majalah KIPRAH kali ini mengangkat Hari Air Dunia 2010 sebagai Laporan utama. KIPRAH mengupas berbagai persoalan sumber daya air dengan narasumber diantaranya Imam Anshori, Sekretaris Dewan SDA Nasional, yang mengungkap bahwa sungai perlu dikelola dengan baik. Selain itu ada tips hemat air, Dubai, kota taman yang ada di tengah gurun, database SDA yang penting untuk tangani banjir, kerugian akibat buruknya sanitasiEl Nino, dan tentunya topik-topik yang tak kalah menarik lainnya.

Penyediaan infrastruktur air minum, menjadi prasyarat bagi kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Ketersediaan sistem air minum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sistem air minum antara lain dengan adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan tingkat pelayanan baik diperkotaan maupun diperdesaan, tidak meratanya keberadaan sarana dan prasarana di daerah, pengelolaan yang tidak efisien serta kurangnya dana baik untuk pengembangan maupun untuk pengelolaan.
           
Perubahan paradigma di era desentralisasi menuntut para kepala daerah untuk menjadi manajer perkotaan dalam membangun daerahnya, termasuk mencari dan memobilisasi dana baik untuk pembangunan maupun pengelolaan sistem penyediaan air minum. Salah satu alternatif potensial adalah mengundang dana swasta untuk masuk berinvestasi. Peran serta swasta diharapkan juga akan mengurangi kesenjangan dalam pelayanan air minum. Subsektor air minum memerlukan peningkatan investasi yang signifikan guna memenuhi kebutuhan yang terus meningkat serta untuk mencapai target Millenium Development Goals serta target pelayanan 10 juta sambungan.
           
Buku ”Peluang Investasi KPS Infrasruktur Air Minum di Indonesia/ Indonesia Water Supply Infrastructure PPP Investment Opportunities“ ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi para investor mengenai peluang investasi sistem penyediaan air minum di Indonesia.
   
Daftar Isi/ List of Content:

Daftar Isi (List of Content)

Kata Pengantar (Preface)

Profil Air Minum di Indonesia (Indonesia Water Supply Profile)

Kebijakan Air Minum (Water Supply Policies)

Kerjasama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership)

Project Digest KPS yang potensial (Potential PPP Project)

Fondasi dari sebuah perekonomian untuk bergerak adalah infrastruktur yang memedai. Ia adalah sebuah prasyarat, sebuah keharusan yang tak terhindarkan bagi sebuah perekonomian. Di banyak tempat kita telah melihat bagaimana penduduk miskin menjadi korban utama dari infrastruktur yang buruk. Buku ini menginatkan kita tentang urgensi pembangunan infrastruktur. Tak hanya itu, buku ini adalah sebuah upaya lengkap untuk menjawab persoalan klasik di tanah air: infrastruktur yang lemah. Sebuah buku yang mencoba untuk secara lengkap membahas isu yang amat krusial bagi kita dalam 10 tahun setelah reformasi.
   
Buku ini juga berusaha menggambarkan formulasi kebijakan makro dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas seluruh Indonesia.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Menjaga Kesinambungan Infrastruktur

Bab 1. Makroekonomi dan Infrastruktur
-    Permasalahan dan Kinerja Infrastruktur
-    Kebutuhan dan Regulasi
-    Program Pemerintah
-    Regulasi bidang Infrastruktur

Bab 2. Sumber Daya Air – Mempertahankan Ketahanan Pangan dan Mnegurangi Dampak Bencana Banjir
-    Irigasi dan Ketahanan Pangan
-    Tantangan Ketahanan Pangan
-    Optimalisasi Sumber Daya Air (SDA)
-    Pengendalian Banjir
-    Penanganan Banjir Perkotaan
-    Konservasi, Koordinasi dan Regulasi
-    Dewan Sumber Daya Air Nasional

Bab 3. Transportasi – Meningkatkan Mobilitas dan Aksesibilitas
-    Minimnya Dukungan Infrastruktur
-    Daya Saing Turun
-    Reformasi Kebijakan
-    Alokasi Dana
-    Transportasi Darat
-    Kereta Api
-    Transportasi Laut
-    Transportasi Udara
-    Transportasi Perkotaan

Bab 4. Perumahan dan Permukiman – Meningkatkan Kualitas Hidup
-    Pembangunan Perumahan
-    Pola Pembiayaan dan Subsidi
-    Performa Pembangunan Perumahan
-    Pelayanan Air Minum
-    Pengelolaan Persampahan
-    Prospek Ke depan

Bab 5. Telematika – Memperkecil Kesenjangan Digital
-    Meningkatkan Kapasitas dan Jangkauan
-    Desa Berdering dan Pintar (Telematika Perdesaan)
-    Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas)
-    Knowledge Based Economy (KBE)

Bab 6. Ketenagalistrikan – Bersinar untuk Meningkatkan Daya Saing
-    Permintaan vs Investasi
-    Dongkrak Penyediaan Listrik
-    Keekonomian Penyediaan Tenaga Listrik
-    Perkembangan Ketenagalistrikan
-    Tarif PLN dan Kinerja Keuangan
-    Evolusi Kerangka Regulasi dan Kebijakan
-    Langkah Ke Depan

Bab 7. Insentif dan Fasilitas Infrastruktur
-    Pemerintah Swasta
-    Indonesia Infrastructure Fund
-    Guarantee Fund
-    Project Development Facility
-    PPP Network
-    Land Facilities
-    Indonesia Infrastructure Forum
-    Stimulus Fiskal 2009
-    Stimulus Pembangunan Infrastruktur
-    Penciptaan Lapangan Kerja

Bab 8. Penutup

Referensi

Biodata

The PPP Book represents a new paradigm to the process of national development. Government is now more of an enabler than a developer in the infrastructure sector, the implementation of public expenditure plans will be executed either as public sector projects or public-private partnerships (PPP) in cooperation with the private sector.
           
The Mid-Term Development Plan 2010-2014 clearly states that infrastructure investments will be aimed at meeting basic needs and improving the competitiveness of Indonesian products. To achieve these goals, Government encourages private sector participation in the provision of infrastructure and related services. To this end, Government is committed to ensure that PPP projects are well-prepared before being offered to the market. The PPP Book and its preparation and periodic updates is a reflection of this commitment.
           
The PPP Book designates projects that will be implemented through a PPP scheme. A main purpose of the PPP Book is to allow prospective investors to keep abreast of PPP project preparation, and when specific PPP projects will be tendered.
           
Some projects in the PPP Book 2009 are already on offer to the private sector; these are excluded, for example the 2,000 MW Central Java Coal Fired Power Plant, from the current PPP Book 2010-2014.

Table of Content:

Foreword from The Minister

Planning Document of Public-Private Partnership in Infrastructure Provision

Summary of Public-Private Partnerships Projects Already Tendered

Summary of Public-Private Partnerships Infrastructure Projects

Table of Content

PROJECT READY FOR OFFER
1. Tanah Ampo Cruise Terminal, Karangasem

PRIORITY PROJECTS
-    Toll Road
-    Water Supply
-    Solid Waste and Sanitation

POTENTIAL PROJECTS
-    Air Transportation
-    Land Transportation
-    Marine Transportation
-    Railways
-    Toll Road
-    Water Supply
-    Solid Waste and Sanitation
-    Power

Pustaka ini berisi kumpulan peraturan perundang-undangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Bidang Infrastruktur; meliputi peraturan umum, peraturan tentang tanah, serta peraturan tentang otonomi daerah.

Daftar Isi:

1.    Peraturan Umum
(i)    Perpres RI No.42 Tahun 2005
(ii)    Perpres RI No.13 Tahun 2010
          Perpres RI No.13 Tahun 2010 (lampiran)
(iii)    Perpres RI No.67 Tahun 2005
(iv)    PERMENKEU No.38 Tahun 2006
(v)    PERMENEG PPN No.3 Tahun 2009
(vi)    PERMENKO No.1 Tahun 2006
(vii)    PERMENKO No.3 Tahun 2006
(viii)    PERMENKO No.4 Tahun 2006

2.    Peraturan Tentang Tanah
(i)    Perpres No.36 Tahun 2005
(ii)    Perpres No.65 Tahun 2006
(iii)    Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007

3.    Peraturan Tentang Otonomi Daerah
(i)    PP No.6 Tahun 2006
(ii)    PP No.38 Tahun 2008
(iii)    PP No.50 Tahun 2007
(iv)    PP No.1 Tahun 2008
(v)    PERMENDAGRI No.22 Tahun 2009

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Balai Pelatihan AB-PLP Bekasi, Telp. (021) 8804242 (Yuni Purwanti)
 

Pustaka ini tersedia di Perpustakaan Balai Pelatihan AB-PLP Bekasi, Telp. (021) 8804242 (Yuni Purwanti)
 

Pustaka ESP ini merupakan buku digital yang berisi hasil praktik-praktik terbaik 7 PDAM dalam menyediakan air minum. Buku ini dipersembahkan bagi masyarakat luas, terutama pemangku kepentingan di tingkat lokal, LSM, Bank, dan Pemerintah. Sudah waktunya mereka mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai peran PDAM dalam memberikan layanan air minum untuk masyarakat.
   
Tujuh PDAM dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki kekhususan prestasi yang patut diangkat menjadi inspirasi bagi PDAM lain.

Daftar Isi:

Kata Pengantar BPPSPAM
Kata Pengantar ESP

PDAM Tirta pakuan Kota Bogor
Dari Komunikasiyang Lancar, Perda itu Mengucur
-    Kisah Sukses PDAM Tirta Pakuan Bogor menggalang dukungan para pihak untuk menggolkan peraturan daerah

PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung
Kinerja Meningkat dengan Sistem Online
-    Pengalaman PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung mengefektifkan potensi teknologi informasi

PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjarbaru
Lima Tahun yang Menentukan
-    Pengalaman PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjarbaru dalam melakukan percepatan pembenahan

PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin
Cakupan Berlipat, Tanggungjawab pun Meningkat
-    Pengalaman PDAM Bandarmasih mengelola 96% cakupan pelanggan dan pembentukan PD-IPAL Kota Banjarmasin

PDAM Tirta Musi Kota Palembang
Perlunya Berubah Cepat dan Total
-    Pengalaman PDAM Tirta Musi Kota Palembang lolos dari kebangkrutan

PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga
Bergerak Maju dengan Kapasitas Minimalis
-    Pengalaman PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga memperbaiki kinerja dari kondisi serba pas-pasan

PDAM Kota Malang
Buka Kran berbagai Sumber Dana Kembangkan PDAM
-    Pengalaman PDAM Kota Malang Menghimpun dana untuk mendorong investasi

Peraturan Menteri ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

BPP SPAM merupakan badan non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri serta dibentuk dengan maksud untuk membantu Pemerintah dalam mencapai tujuan pengembangan SPAM. BPP SPAM bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPP SPAM dibentuk Sekretariat BPP SPAM yang berada di lingkungan Menteri. Sekretariat BPP SPAM mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPP SPAM. Anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas BPP SPAM dibebankan pada APBN Departemen Pekerjaan Umum. Untuk perubahan organisasi dan tata kerja Sekretariat BPP SPAM, ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Daftar Isi :

Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Pembentukan dan Status;
Bab III Tugas dan Fungsi BPP SPAM;
Bab IV Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BPP SPAM;
Bab V Tata Kerja;
Bab VI Pembiayaan dan Anggaran;
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan;
Bab VIII Ketentuan Penutup.