Laporan/Prosiding

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas melalui Pokja PPAS Nasional bersama pemerintah daerah menyusun distribusi target bidang perumahan dan permukiman, air minum, serta sanitasi. Hingga saat ini, 17 provinsi yang terdiri dari Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.

Novotel Hotel Bogor 25 - 28 November 2018

Isu-isu penting yang ditemukan dalam FGD Model Bisnis Pengelolaan Persampahan ini dapat disimpulkan menjadi dua bagian besar, namun tidak menutup kemungkinan lain pada kondisi tertentu. Isu tersebut yaitu model bisnis dan Regulasi dan Penegakkannya sebagai Pendukung Model Bisnis.

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua wilah di Indonesia, hal ini dikarenakan jumlah penuduk yang terus meningkat sehingga menyebabkan tingginya permintaan akan perumahan dan berdampak ...

Dalam rangka mendukung sinergisasi pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024 antara pemerintah pusat dan daerah, Kelompok Kerja Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (Pokja PPAS) ...

KSAN 2019 diharapkan menjadi ajang berbagi semangat kepada semua pihak untuk beraksi bersama mewujudkan kondisi sanitasi dan air minum yang lebih baik, sehingga pada 2030 semua masyarakat mendapatkan akses sanitasi dan air minum layak dan aman.

Laporan FGD Membangun Platform Kolaborasi Pengelolaan Pengetahuan Sektor Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS)

Program Kerjasama Bappenas dan WASH UNICEF periode tahun anggaran 2015 ini lebih diprioritaskan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat lebih strategis dan substantive dengan lingkup fokus kegiatan yang menitikberatkan pada fungsi-fungsi koordinasi, advokasi, monitoring evaluasi dan optimalisasi penggunaan data untuk peningkatan program dan capaian pembangunan AMPL. Berdasarkan hal tersebut Pokja AMPL melalui Program Kerjasama RI-UNICEF perlu melaksanakan kegiatan Refresh Tenaga Fasilitator untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan kerjasama yang akan dilaksanakan di tahun 2015 ini, sosialisasi SOP pelaksanaan kegiatan pusat yang dilakukan di daerah, dan memberikan pengetahuan dalam pelaksanaan program PPSP tahun 2015-2019. 

Untuk membantu kabupaten/kota peserta PPSP meningkatkan pemahaman serta mendapatkan akses pada sumber-sumber dana APBN, APBD Provinsi, dana hibah masyarakat/dunia usaha atau donor luar negeri dan CSR, pengelola PPSP pusat  mengadakan Lokakarya Pra Lokakarya Aspek Pendanaan dalam Pembangunan Sanitasi yang melibatkan semua pihak : kabupaten/kota, provinsi, pusat, kalangan donor, dan dunia usaha, dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2015 di Jakarta.