Laporan/Prosiding

Pelaksanaan fasilitasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan sejak bulan Juni 2004 sampai Desember 2004. Kegiatan ini bertujuan sebagai proses adopsi kebijakan AMPL di Kabupaten Gorontalo agar pembangunan dan pengelolaan sektor AMPL dapat lebih memberikan jaminan keberlanjutan dan efektif.
  
Laporan ini merupakan hasil serangkaian kegiatan pelaksanaan kebijakan nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Gorontalo. 

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Singkatan
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Layanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Koordinasi Persiapan
2.3 Presentasi Umum
2.4 Lokakarya
2.5 Kajian Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan AMPL
2.6 Dialog Interaktif
2.7 Penyusunan Rencana Tindak

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Pelaksanaan Kebijakan Nasional
3.2 Pandangan Stakeholder terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Dukungan dan Komitmen Daerah selama Proses Kebijakan
3.4 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.5 Isu Strategis AMPL Daerah
3.6 Program Pembangunan AMPL Daerah

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi

Lampiran:
Lampiran 1. Presentasi Umum, Juli 2004
Lampiran 2. Lokakarya Pemahaman Kebijakan Nasional, September 2004
Lampiran 3. Kajian Faktor Kegagalan dan Keberhasilan, Oktober 2004
Lampiran 4. Dialog Interaktif, September 2004
Lampiran 5. Lokakarya Analisis Permasalahan Pembangunan AMPL, Desember 2004
Lampiran 6. Lokakarya Penyusunan Renstra, Desember 2004

Daftar Tabel:
Tabel 1. Jenis Penyakit di Kabupaten Gorontalo
Tabel 2. Akses Pelayanan Air Minum
Tabel 3. Akses Buang Air Bersih di Tempat Memenuhi Syarat
Tabel 4. Dasar Hukum
Tabel 5. Program Strategis AMPL
Tabel 6. Kegiatan AMPL
Tabel 7. Hasil Kajian Kekuatan dan Kelemahan di Setiap Lokasi

Daftar Gambar
Gambar 1. Bagan Alir Fasilitasi Kebijakan di Kabupaten Gorontalo
 

Laporan ini merupakan hasil serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dalam operasionalisasi Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Daerah.
  
Sejak bulan Juni 2004 dilakukan fasilitasi operasionalisasi kebijakan Nasional AMPL di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman daerah terhadap kebijakan nasional dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali wawasan dan kepedulian para pemegang andil dalam menangani permasalahan AMPL di daerah.
  
Laporan ini berisikan 4 bagian, yakni: pendahuluan, pelaksanaan kegiatan yang mencakup proses kegiatan secara ringkas, hasil kegiatan serta rekomendasi dan pembelajaran dari proses kegiatan. Secara terpisah juga ditulis laporan terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan di daerah.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Kata Pengantar
Daftar Singkatan
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Layanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Presentasi Umum
2.3 Penyusunan Rencana Tindak

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Pandangan Pemegang Andil terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.4 Isu Strategis AMPL Daerah
3.5 Program Pembangunan AMPL Daerah

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi

Lampiran:
Lampiran 1. Kegiatan Penting pada Proses Fasilitasi

Daftar Tabel:
Tabel 1. Kasus Penyakit menurut Jenisnya
Tabel 2. Akses Pelayanan Air Minum di Kecamatan
Tabel 3. Program Strategis AMPL Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
Tabel 4. Rencana Kegiatan Strategis Sawahlunto Sijunjung

Daftar Gambar
Gambar 1. Bagan Alir Fasilitasi Kebijakan di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
 

Laporan ini merupakan hasil serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama di Propinsi Sumatera Barat dalam operasionalisasi Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Daerah.
  
Sejak bulan juni 2004 telah dilakukan fasilitasi operasionalisasi kebijakan nasional AMPL di Sumatera Barat dan Kabupaten Swahlunto Sijunjung yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman daerah terhadap kebijakan nasional dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali wawasan dan kepedulian para pemegang andil dalam menangani permasalahan AMPL di daerah, sehingga dapat membantu daerah dalam menyusun kebijakan daerah di bidang air minum dan penyehatan lingkungan.
  
Laporan ini berisikan empat bagian, yakni: pendahuluan, pelaksanaan kegiatan yang mencakup proses kegiatan secara ringkas, hasil kegiatan serta rekomendasi dan pembelajaran dari proses kegiatan. Secara terpisah juga ditulis laporan terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan di daerah.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Kata Pengantar
Daftar Singkatan
Ringkasan

1. Pendahuluan
1.1 Gambaran Umum Wilayah
1.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat
1.3 Kondisi Layanan AMPL

2. Operasionalisasi Kebijakan Nasional
2.1 Proses Pelaksanaan
2.2 Koordinasi Persiapan
2.3 Penyusunan Rencana Tindak

3. Hasil Kegiatan
3.1 Respon Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Pandangan Pemegang Andil terhadap Konsep Keberlanjutan AMPL
3.3 Pemahaman Daerah terhadap Kebijakan Nasional
3.4 Isu Strategis AMPL Daerah
3.5 Program Pembangunan AMPL yang Berkelanjutan

4. Pembelajaran dan Rekomendasi
4.1 Beberapa Pelajaran Penting
4.2 Rekomendasi

Lampiran:
Lampiran 1. Daftar Kegiatan Penting pada Proses Fasilitasi
Lampiran 2. Pemahaman terhadap Pokok-Pokok Kebijakan Nasional
Lampiran 3. Prioritas Masalah Pembangunan AMPL dan Upaya Mengatasinya

Daftar Tabel:
Tabel 1. Kasus Penyakit menurut Jenisnya
Tabel 2. Cakupan dan Akses terhadap Pelayanan Air Minum
Tabel 3. Program Strategis Pembangunan AMPL
Tabel 4. Matrik Rencana Kerja AMPL Propinsi

Daftar Gambar
Gambar 1. Bagan Alir Proses Fasilitasi di Propinsi Sumatera Barat
 

Laporan ini berisi laporan perkembangan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL-BM di Daerah Propinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan selama bulan Oktober 2004, meliputi rencana kerja, garis besar kegiatan, hasil kegiatan (berupa partisipasi kelompok kerja dan dukungan pemerintah daerah), serta permasalahan dan hambatan kegiatan ini.
  
Kegiatan bulan Oktober ini meliputi Sosialisasi kebijakan AMPL bersama Pokja AMPL Kabupaten Bangka Selatan dengan melakukan kunjungan lapangan ke seluruh kecamatan di Bnagka Selatan dan eksplorasi isu/permasalahan AMPL sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana kerja AMPL daerah, Pertemuan Pokja AMPL Bangka Selatan, Pimpro pembangunan sarana air bersih/program pengurangan subsidi BBM dan Bamus/Bapel air minum dusun Sadai dalam rangka menggali pembelajaran bersama tentang bentuk konkrit peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana air bersih di Dusun Sadai, Persiapan Lokakarya II Bangka Selatan tanggal 25-26 Oktober 2004, Melakukan dialog mendalam tentang AMPL bersama Pokja AMPL Propinsi dan kemungkinan diseminasi adopsi kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat dengan Pemda dan LSM, membantu Pokja propinsi melakukan supervisi kepada Pokja Bangka Selatan, serta lanjutan kegiatan dialog AMPL lewat radio.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Ringkasan

1.Rencana Kerja Bulan Oktober

2. Garis Besar Kegiatan Bulan Oktober

3. Hasil Kegiatan Bulan Ini
 3.1 Partisipasi Kelompok Kerja
 3.2 Dukungan Pemerintah Daerah
  3.3 Tanggapan Masyarakat

4. Permasalahan dan Hambatan

5. Rencana Kegiatan Bulan Depan
 

Laporan ini berisi laporan perkembangan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL-BM di Daerah Propinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan selama bulan September 2004, meliputi rencana kerja, garis besar kegiatan, hasil kegiatan (berupa partisipasi kelompok kerja dan dukungan pemerintah daerah), serta permasalahan dan hambatan kegiatan ini.
  
Kegiatan bulan September ini meliputi Pelaksanaan lokakarya I AMPL bersama dengan Pokja AMPL Bangka Selatan di Gedung Nasional Toboali tanggal 2-3 September, Membantu Pokja AMPL Bangka Selatan dalam menyelenggarakan dialog publik AMPL lewat radio, Kunjungan lapangan bersama Pokja AMPL ke seluruh kecamatan di Bangka Selatan dalam rangka sosialisasi AMPL dan eksplorasi isu/permasalahan pembangunan AMPL sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana kerja AMPL daerah, Persiapan lokakarya II AMPL Bangka Selatan, serta Melakukan dialog mendalam bersama Pokja AMPL Propinsi tentang AMPL dengan berbagai pelaku pembangunan guna mencari masukan dalam penyusunan strategi diseminasi adopsi kebijakan nasional AMPL.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Ringkasan

1.Rencana Kerja Bulan September

2. Garis Besar Kegiatan Bulan September

3. Hasil Kegiatan Bulan Ini
 3.1 Partisipasi Kelompok Kerja
 3.2 Dukungan Pemerintah
  3.3 Tanggapan Masyarakat

4. Permasalahan dan Hambatan

5. Rencana Kegiatan Bulan Depan
   
 

Laporan ini berisi laporan perkembangan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL-BM di Daerah Propinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan selama bulan Agustus 2004, meliputi rencana kerja, garis besar kegiatan, hasil kegiatan (berupa partisipasi kelompok kerja dan dukungan pemerintah daerah), serta permasalahan dan hambatan kegiatan ini.
  
Kegiatan bulan Agustus ini meliputi Mendiskusikan dan menyepakati jalan keluar untuk penentuan instansi pelaksana (leading sector) Pokja AMPL antara dinas kesehatan propinsi dengan Bappeda propinsi Bangka Belitung, Rapat dan pertemuan rutin Pokja AMPL Propinsi dan Kabupaten dengan fasilitator daerah, Persiapan pelaksanaan lokakrya pendalaman kebijakan dan isu strategis AMPL di tingkat propinsi dan kabupaten, Kelanjutan penyusunan data AMPL, serta Pelaksanaan lokakarya pendalaman kebijakan dan isu strategis AMPL di tingkat Propinsi dan Kabupaten.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Ringkasan

1.Rencana Kerja Bulan Agustus

2. Garis Besar Kegiatan Bulan Agustus

3. Hasil Kegiatan Bulan Ini
 3.1 Partisipasi Kelompok Kerja
 3.2 Dukungan Pemerintah
  3.3 Tanggapan Masyarakat

4. Permasalahan dan Hambatan

5. Rencana Kegiatan Bulan Depan
 

Laporan ini berisi laporan perkembangan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL-BM di Daerah Propinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan selama bulan Juli 2004, meliputi rencana kerja, garis besar kegiatan, hasil kegiatan (berupa partisipasi kelompok kerja dan dukungan pemerintah daerah), serta permasalahan dan hambatan kegiatan ini.
  
Kegiatan bulan juni ini meliputi Fasilitasi persiapan Pokja AMPL Propinsi Bangka Belitung dan kabupaten Bangka Selatan untuk mengikuti TOT MPA PHAST di Bogor, Fasilitasi persiapan Pokja AMPL Propinsi Bangka Belitung dan kabupaten Bangka Selatan untuk mengikuti TOT MPA PHAST di Bogor, Refleksi bersama hasil pelaksanaan TOT MPA PHAST, Penyusunan data AMPL Kabupaten Bangka Selatan, serta Fasilitasi penerbitan aspek legal keberadaan Pokja AMPL propinsi dan kabupaten.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Ringkasan

1.Rencana Kerja Bulan Juli

2. Garis Besar Kegiatan Bulan Juli

3. Hasil Kegiatan Bulan Ini
 3.1 Partisipasi Kelompok Kerja
 3.2 Dukungan Pemerintah
  3.3 Tanggapan Masyarakat

4. Permasalahan dan Hambatan

5. Rencana Kegiatan Bulan Depan
 

Laporan ini berisi laporan perkembangan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL-BM di Daerah Propinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan selama bulan Juni 2004, meliputi rencana kerja, garis besar kegiatan, hasil kegiatan (berupa dukungan pemerintah daerah dan tanggapan masyarakat), serta permasalahan dan hambatan kegiatan ini.
  
Kegiatan bulan juni ini meliputi adaptasi lapangan baik di tingkat propinsi Babel maupun Kabuapeten Basel guna mempersiapkan strategi awal operasionalisasi kebijakan Nasional AMPL-BM, kontak awal dengan pejabat propinsi dan kabupaten yang pernah mengikuti lokakarya nasional AMPL di Yogyakarta pada bulan Maret 2004, perkenalan dengan pejabat-pejabat teras pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun propinsi, dan fasilitasi lokakarya sosialisasi/presentasi umum kebijakan nasional AMPL-BM di kabupaten dan propinsi.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Ringkasan

1. Rencana Kerja Bulan Juni

2. Garis Besar Kegiatan Bulan Juni

3. Hasil Kegiatan Bulan Ini
 3.1 Partisipasi Kelompok Kerja
 3.2 Dukungan Pemerintah
  3.3 Tanggapan Masyarakat

4. Permasalahan dan Hambatan

5. Rencana Kegiatan Bulan Depan
 

This communication menu is used as a supporting tools in implementing the sanitation marketing plan. The communication part of the project is part of the sanitation marketing process in addition to strengthening the supply side, community capacity building and enabling environment.
 
In this communication tools, there are variations of communication tools to choose from, based on targeted goals to be achieved. The selection of materials has to be made according to the communication goals and the marketing plan.
 
The communication activity will be divided into 3 (three) routes based on the executors, target audience, and communication goals to be achieved.

Daftar Isi:

Total Sanitation and Sanitation Marketing Program in Indonesia

- Background

- How to Use This Menu

- Communication Strategy

- Communication Materials Description
Posters
Radio Ad
Print Ad
Calendars
- District-level Competition

- Village-level Competition

- Video

- School Play

- Board Game

- Sanitation Marketing Materials
Flyer
Merchandise
Informed Choices Catalogue
Shopsign
Poster

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sejak bulan Juni 2004 telah bekerjasama dengan Pokja AMPL Nasional dalam rangka operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat. Salah satu harapan besar Pemerintah Pusat kepada Pemprop Jateng dalam operasionalisasi Kebijakan AMPL adalah mampunya Pemprop (Pokja AMPL) menjadi fasilitator diseminasi operasionalisasi Kebijakan AMPL keseluruh kabupaten/kota yang ada di Jateng. Untuk mengawali pelaksanaan kerjasama tersebut, dianggap perlu untuk menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Pokja AMPL yang melibatkan Pokja Propinsi Jateng, Pemkab Kebumen, Grobogan dan Pekalongan.
 
Tujuan Pertemuan ini adalah menyusun rencana kerja operasionalisasi dan adopsi Kebijakan Nasional AMPL oleh Pokja AMPL Propinsi Jateng pada tahun 2005, mengkaji ulang hasil pelaksanaan operasionalisasi kebijakan AMPL 2004 di Jateng, serta menyiapkan pelaksanaan road show dan lokakarya sinergi AMPL.
 
Acara pertemuan ini dimulai dengan pembukaan dan arahan oleh WASPOLA, dilanjutkan dengan diskusi penajaman dan masukan yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja detail berdasarkan road mapping dan kebutuhan daerah. Setelah selesai semua peserta memberikan masukan terhadap persiapan penyelenggaraan roadshow, lokakarya sinergi dan persiapan pembentukan Pokja Kabupaten Grobogan dan Pekalongan.
 
Hasil yang diperoleh dari pertemuan ini adalah konfirmasi aspek legal Pokja AMPL Daerah, review pelaksanaan AMPL 2004, pemahaman road mapping operasionalisasi kebijakan tahun 2005, pembagian tugas sesuai dengan tupoksinya, konfirmasi proses RPJM dan RPJP serta alokasi anggaran kabupaten, persiapan road show, serta persiapan fasilitasi 2005.

Daftar Isi:

Daftar Singkatan

1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Pertemuan
1.3 Hasil Pertemuan yang Diharapkan
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Jumlah Peserta yang Hadir
1.6 Agenda Pertemuan

2. Proses Pertemuan Koordinasi
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Diskusi Penajaman dan Masukan

3. Hasil Pertemuan Koordinasi
3.1 Kesimpulan
3.2 Rekomendasi

4. Lampiran-Lampiran
• Daftar Nama Peserta
• Draft Rencana Kerja
• Review Kegiatan Operasionalisasi Kebijakan AMPL Tahun 2004 di Jateng
• TOR Road Show
• Road Mapping Operasionalisasi Kebijakan AMPL tahun 2005