Laporan/Prosiding

Tujuan dari Acara Presentasi awal ini adalah memberikan pemahaman dasar tentang Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dan menyamakan persepsi dalam langkah pelaksanaan Kebijakan Nasional di daerah.
  
Acara Presentasi Awal dibuka oleh Kepala Bappeda Propinsi Gorontalo, Ir. Nurdin Mokoginta, dilanjutkan dengan perkenalan dan bagan alir acara presentasi awal. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dan WASPOLA, diskusi mengenai kondisi AMPL Propinsi Gorontalo masa lalu, masa kini, dan masa datang. Kemudian peserta dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama membuat kriteria bagi personil Pokja, sedangkan kelompok kedua membahas tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan, dan yang terakhir penutupan.
  
Keluaran yang dicapai dari Presentasi awal adalah diperolehnya pemahaman pokok-pokok Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dan pentingnya posisi daerah dalam pembangunan AMPL, kesepakatan yang perlu dipersiapkan daerah dalam rangka fasilitasi pelaksanaan kebijakan, serta kesepakatan waktu pelaksanaan Lokakarya I.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Daftar Tabel

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Presentasi Awal
1.3 Keluaran Presentasi Awal
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda

2. Proses Presentasi Awal
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Penjelasan tentang Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dan WASPOLA
2.3 Kondisi AMPL Propinsi Gorontalo
2.4 Kriteria Kelompok Kerja dan Rencana Kegiatan Kelompok Kerja AMPL Propinsi Gorontalo

3. Rencana Tindak Lanjut

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
4.1 Kesimpulan
4.2 Rekomendasi
 
Lampiran 1: Daftar Peserta Presentasi Awal
 
Daftar Tabel:
Tabel 1. Peserta Presentasi Awal
Tabel 2. Agenda Presentasi Awal
Tabel 3. Kondisi AMPL Masa Lalu
Tabel 4. Kondisi AMPL Masa Sekarang (2001) Sampai Dengan 2004
Tabel 5. Kondisi AMPL Masa yang Akan Datang
 Tabel 4. Rencana Kegiatan Pokja AMPL Propinsi Gorontalo
 

Contents:

Foreword
Acknowledgments, Dedication

Part A: Executive Overview

Rationale for Groundwater Protection

Part B: Technical Guide

Methodological Approaches to Groundwater Protection

B1. Mapping Aquifer Pollution Vulnerability
1.1 Principles Underlying the Vulnerability Approach
1.2 Development of the Vulnerability Concept
1.3 Need for an Absolute Integrated Vulnerability Index
1.4 Application of GOD Vulnerability Index
1.5 Comparison with Other Methodologies
1.6 Limitations of Vulnerability Mapping
1.7 Procedural Issues in Vulnerability Mapping

B2. Delineation of Groundwater Supply Protection Areas
 2.1 Basis for Definition of Perimeters of Areas
 2.2 Factors Controlling Shapes of Zones
 2.3 Limitations to Supply Protection Area Concept
 2.4 Methods for Definitions of Protection Zone Perimeters
 2.5 Dealing with Scientific Uncertainty
 2.6 Perimeter Adjustment and Map Production

B3. Inventory of Subsurface Contaminant Load
 3.1 Common Cause of Groundwater Pollution
 3.2 Basic Data Collection Procedures
 3.3 Classification and Estimation of Subsurface Contaminant Load
 3.4 Estimation of Subsurface Contaminant Load
 3.5 Presentation of Results

B4. Assessment and Control of Groundwater Pollution Hazards
4.1 Evaluation of Aquifer Pollution Hazard
4.2 Evaluation of Groundwater Supply Pollution Hazard
4.3 Strategies for Control of Groundwater Pollution
4.4 Role and Approach to Groundwater Quality Monitoring
4.5 Mounting Groundwater Quality Protection Programs

References
 

The Philippine fresh water resources are increasingly strained; the populationgrowth is leading to higher consumption; about 20 milion Filipinos do not have access to improved sanitation facilities. Water pollution has increased significantly, affecting health and well-being all over the country. This crisis often remains unnoticed, as the effects of poor water supply and sanitation tend to be overlooked and neglected.
  
2008 has been declared as the International Year of Sanitation. It shall remind all of us of the Millenium Development Goal target: to reduce by half the proportion of people without access to basic sanitation by 2015.
  
In support of this goal, in April 2008 GTZ and its partner DILG held a Regional Sanitation Summit for the Visayas and Mindanao in Dumaguete City, hosted by the Province of Negros Oriental. The event was providing a forum where LGUs could present their sanitation projects and share their experiences.
  
Sustainable and ecological sanitation will remain a core issue of the DILG-GTZ Water and Sanitation  Program, and this publication of the summit documentation shall help LGUs and National Government Agencies in their flight against the silent crisis of sanitation in this country.

CONTENTS:

Foreword
The Summit Framework
Executive Summary
Opening Program
Sanitation Press Conference
Philippines Sanitation Situationer and Legislative Frameworks
Partners in The Sanitation Campaign
Local Best Practices: Watsan and Health Care Packages
Local Best Practices: Effective Solid Waste Management Initiatives
Local Best Practices: Ecological Sanitation Projects
Local Best Practices: Wastewater Management Programs
The Talk Show
Closing Program
Annexes
DILG-GTZ Water and Sanitation Program
Palasyo (English translation)
 

Daftar Isi:

Kurikulum Pelatihan CLTS bagi Tim Lapangan

Alur Pelatihan

Contoh Jadwal Pelatihan

Panduan Proses Pelatihan

Panduan Fasilitas CLTS Di Komunitas

Petunjuk Praktis Pemicuan

Buku 4 ini merupakan bagian keempat dari lima buku panduan pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL BM) di daerah. Buku ini berisi tentang panduan penyelenggaraan kegiatan penunjang pelaksanaan kebijakan di daerah. Dengan adanya panduan ini, diharapkan mendapat kejelasan dalam memahami kebutuhan daerah dalam peningkatan kapasitas guna melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan.
 
Buku panduan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak sesuai kebutuhan, baik pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan kebijakan, pemerintah provinsi yang menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di tingkat provinsi, maupun dalam mendukung kegiatan pelaksanaan kebijakan di kabupaten/kota. Juga dapat digunakan oleh pemerintah pusat atau stakeholder lain dalam mendukung kegiatan pelaksanaan kebijakan AMPL-BM.
 
Buku panduan ini terdiri dari tiga bagian: Bagian 1 Umum, Bagian 2 Garis Besar Panduan, serta Bagian 3 Panduan Penyelenggaraan yang terdiri dari: Lokakarya Pelaksanaan Kebijakan, Lokakarya Pelatihan Keterampilan Dasar Fasilitasi, Lokakarya Orientasi MPA PHAST, Lokakarya Pelatihan Penyusunan Perencanaan Strategis AMPL, dan Lokakarya Pelatihan Pemicuan CLTS. Sedangkan bagi yang membutuhkan panduan rinci, dapat dilihat pada buku 5, dalam bentuk file elektronik di CD, sebagai bagian tak terpisahkan dari buku ini.

Daftar Isi:

Kata Sambutan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan

Bagian I Pendahuluan
A. Gambaran Umum
B. Garis Besar Isi Panduan

Bagian II Panduan Penyelenggaraan
A. Kegiatan 1: Lokakarya Pelaksanaan Kebijakan
B. Kegiatan 2: Lokakarya dan Pelatihan Ketrampilan Dasar Fasilitasi
C. Kegiatan 3: Lokakarya Orientasi MPA-PHAST
D. Kegiatan 4: Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis AMPL Berbasis Masyarakat
E. Kegiatan 5: Lokakarya dan Pelatihan CLTS (Community Led Total Sanitation)

Bagian III Penutup
 

Buku 3 ini merupakan bagian ketiga dari empat buku panduan pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) di daerah. Panduan ini diharapkan dapat memberi penjelasan dan pemahaman tentang kegiatan-kegiatan pelaksanaan Kebijakan di daerah, meliputi tata cara penyelenggaraan, sasaran dan sumber daya yang diperlukan.
 
Buku ini dapat digunakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah kabupaten/kota yang akan melaksanakan kebijakan, juga pemerintah provinsi yang akan mendampingi kabupaten/kota dalam melaksanakan Kebijakan di wilayahnya. Disamping itu buku ini dapat pula digunakan oleh pemerintah pusat atau stakeholder lainnya dalam rangka menyebarluaskan pelaksanaan Kebijakan AMPL-BM di daerah.
 
Dalam panduan ini akan didapatkan cara pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi termasuk agenda untuk tiap-tiap kegiatan. Buku ini memuat 7 kelompok kegiatan yang di dalamnya terdapat panduan berdasarkan langkah kegiatan, yang meliputi: diseminasi kebijakan, penggalangan dukungan pimpinan daerah, penyiapan kelompok kerja daerah, pemahaman kebijakan dan identifikasi isu dan masalah AMPL, pendalaman kebijakan, pengembangan rencana pembangunan AMPL daerah, dan pemantapan rencana kerja kelompok kerja daerah.

Daftar Isi:

Kata Sambutan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan

Bagian I Pendahuluan
• Gambaran Umum
• Garis Besar Isi Panduan

Bagian II Penyelenggaraan
• Langkah 1: Diseminasi Kebijakan
• Langkah 2: Penggalangan Dukungan Pimpinan Daerah
• Langkah 3: Penyiapan Kelompok Kerja Daerah
• Langkah 4: Pemahaman Kebijakan dan Identifikasi Isu AMPL
• Langkah 5: Pendalaman Kebijakan
• Langkah 6: Pengembangan Rencana Pembangunan AMPL Daerah
• Langkah 7: Pemantapan Rencana Kerja Pokja AMPL Daerah

Bagian III Penutup
 

Buku 2 ini merupakan bagian kedua dari lima buku panduan pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) di daerah. Buku ini berisi tentang penjelasan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat, serta penjelasan umum tentang operasionalisasinya.
 
Buku panduan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak sesuai kebutuhan, baik pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan operasionalisasi kebijakan, maupun pemerintah propinsi yang menyelenggarakan operasionalisasi  Kebijakan di tingkat propinsi, dan dalam mendukung kegiatan operasionalisasi kebijakan di kabupaten/kota. Buku ini juga dapat digunakan oleh pemerintah pusat atau stakeholder lain dalam mendukung kegiatan operasionalisasi Kebijakan AMPL-BM.
 
Buku panduan ini terdiri dari dua bagian: Bagian pertama meliputi penjelasan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat, yang terdiri dari: pendahuluan, kebijakan, dan strategi. Bagian kedua menguraikan tentang operasionalisasi Kebijakan di daerah, yang terdiri dari: definisi dan alur operasionalisasi kebijakan.

Daftar Isi:

Kata Sambutan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan

Bagian I Memahami Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
A. Pendahuluan
B. Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat

Bagian II Memahami Operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah
1. Gambaran Umum
2. Alur Operasionalisasi Kebijakan
3. Kegiatan Fasilitasi Operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Buku 1 ini merupakan bagian pertama dari lima buku panduan operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) di daerah. Buku ini menyajikan informasi umum mengenai panduan mencakup latar belakang, tujuan, keluaran, sistematika, ruang lingkup dan penggunaan panduan.
 
Panduan ini merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman dalam fasilitasi kegiatan operasionalisasi Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat di 49 kabupaten/kota pada 9 propinsi di Indonesia. Kegiatan fasilitasi ini berlangsung dari tahun 2002 sampai 2007, yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Nasional AMPL melalui Proyek Penyusunan Kebijakan AMPL (WASPOLA). Proyek ini terlaksana atas kerjasama antara Pemerintah Republik Indoensia, Pemerintah Australia (AusAID), dan WSP-EAP World Bank.
 
Sebagai gambaran singkat, fasilitasi operasionalisasi kebijakan yang dilakukan proyek WASPOLA adalah sebuah proses yang panjang, dalam program pemberdayaan pemerintahan daerah dengan tujuan meningkatkan keberlanjutan sarana AMPL yang dibangun. Hal ini sebagai upaya memperbaiki pengelolaan pembangunan AMPL yang selama ini dikelola dengan mengabaikan aspek keberlanjutan. Untuk itulah, buku panduan ini disusun agar para pembuat keputusan dan stakeholder lain dapat belajar memahami esensi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat, sekaligus memberi warna dalam penyusunan program pembangunan AMPL di daerahnya. Sehingga cita-cita mewujudkan tujuan kebijakan yaitu keberlanjutan dan penggunaan efektif, dapat segera terlaksana. Dan dengan sendirinya pencapaian Millenium Development Goals untuk bidang AMPL dapat terwujud pada waktunya.

Daftar Isi:

Kata Sambutan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan

Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Pengguna
D. Manfaat
E. Sistematika

Ruang Lingkup

Petunjuk Penggunaan
 

Water scarcity, the gap between human demand and the availability of water in the required quantity and quality, is a fundamental issue facing the water sector. In the Asian and Pacific Region, the supply of water is limited and unevenly distributed in time and space. Several areas are among the most water short in the world, while others are short in the dry season and vulnerable to devastating floods during the wet season. As populations grow, water shortages will increase, competition for water will intensify, and flood damage will escalate as property values increase and people and economic assets move onto the flood plains. This is only one aspect of the emerging water crisis in the Region - a situation that precipitated an innovative and highly successful regional consultative process as the Asian Development Bank undertakes the task of formulating its own water policy.
  
This volume, Towards Water Policy in the Asian and Pacific Region, Volume Three: Theme Papers and Comments, presents the keynote papers presented at the Regional Consultation Workshop – an important milestone in the consultative process. The papers focus on the four Workshop themes: the country institutional context, the basin management context, the urbanization context, and the economic and financial context. Also included are the comments of the regional experts on the keynote presentations, and a summary of the seminars where Asian Development Bank staff focused on the four themes.

Contents:

Chapter 1: The Country Institutional Context by Guy Alaerts
Comments:
Do Hong Phan
F.Mohideen
Prachoom Chomchai
Soenarno
Angel A. Alejandrino
Apichart Anukularmphai
Report of the ADB Staff Seminar

Chapter 2: The Basin Management Context by Peter Millington
Comments:
Hee-Seung Lee
Viktor Dukhovny
Weng Lida
Barkat Ali Luna
Report of the ADB Staff Seminar

Chapter 3: The Urbanization Context by Michael Porter
Comments:
Mardjono Notodihardjo
Xiangcan Jin
Soon-Bo Shim
Kiran Bhattarai
Report of the ADB Staff Seminar

Chapter 4: The Economic and Financial Context by Peter Rogers
Comments:
A. Vaidyanathan
Li Yuanyuan
Ramon Abracosa
M. Wickramage
Report of the ADB Staff Seminar
 

Keberlanjutan pembangunan dan pelayanan masyarakat sektor air minum dan penyehatan lingkungan adalah merupakan isu bersama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satu strategi nasional yang telah dilaksanakan untuk mencapai hal tersebut adalah disusunnya Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat yang telah dioperasionalisasikan pelaksanaannya di 7 provinsi dan akan dilaksanakan di 21 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Dalam upaya pemantapan pelaksanaan operasionalisasi kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat pada tahun 2005 di 7 provinsi tersebut akan diselenggarakan lokakarya operasionalisasi kebijakan dan sinergi pembangunan AMPL di daerah, yang akan dihadiri oleh dinas/instansi serta pihak-pihak terkait daerah serta stakeholder lainnya di provinsi tersebut.
Secara umum tujuan lokakarya ini untuk memahami kebijakan serta memetakan kondisi, potensi dan permasalahan pembangunan AMPL di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya menuju layanan AMPL 2015 yang berkelanjutan.
  
Lokakarya dimulai dengan pembukaan dan arahan, dilanjutkan dengan perkenalan peserta, paparan Kebijakan Nasional AMPL dan target MDGs, diskusi pemahaman terhadap kebijakan dan strategi, presentasi hasil diskusi, pemetaan isu masalah AMPL, pemetaan data cakupan dan investasi AMPL Propinsi, Kabupaten/Kota dan Pemetaan Pelaksanaan Pembangunan AMPL, Capaian, permasalahan dan rencana ke depan Provinis dan Kabupaten/Kota, diskusi penyusunan daftar prioritas, serta penutupan.
  
Pelatihan ini menghasilkan pemahaman para peserta pelatihan bahwa sektor AMPL merupakan isu penting, kesadaran peserta tentang pemberdayaan masyarakat  sebagai kunci keberlanjutan pelayanan  AMPL , pemahaman akan pentingnya kebijakan daerah yang mengatur pelaksanaan pembangunan AMPL yang berkelanjutan, gambaran mengenai data cakupan dan investasi AMPL di Propinsi maupun Kabupaten/kota, komitmen daerah dalam upaya penerapan kebijakan nasional pembangunan AMPL yang berkelanjutan, gambaran permasalahan dan keberhasilan pembangunan AMPL-BM di Propinsi maupun Kabupaten/kota, daftar prioritas permasalahan pembangunan AMPL di Propinsi maupun Kabupaten/kota, serta strategi penanganan permasalahan AMPL di Propinsi maupun Kabupaten/kota dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang menuju layanan AMPL 2015.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Lokakarya
1.3 Output Lokakarya
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Lokakarya

2. Proses Lokakarya
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Pengantar Lokakarya
2.3 Paparan Kebijakan Nasional AMPL dan Target MDG’s
2.4 Diskusi Pemahaman terhadap Kebijakan dan Strategi
2.5 Review Hari Pertama
2.6 Presentasi Hasil Diskusi
2.7 Pemetaan Isu Masalah AMPL
2.8 Pemetaan Data Cakupan dan Investasi AMPL Provinsi, Kabuapten/Kota dan Pemetaan Pelaksanaan Pembangunan AMPL, Capaian, Permasalahan dan Rencana Ke depan Provinsi, Kabupaten/Kota
2.9 Paparan Pelaksanaan Model Program SANIMAS dan CLTS
2.10 Review Hari Kedua

3. Diskusi Penyusunan Daftar Prioritas
3.1 Daftar Prioritas Kabupaten Bangka Induk
3.2 Daftar Prioritas Kabupaten Belitung
3.3 Daftar Prioritas Kabupaten Belitung Timur
3.4 Daftar Prioritas Kota Pangkalpinang
3.5 Daftar Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4. Rencana Tindak Lanjut

5. Kesimpulan dan Rekomendasi
5.1 Kesimpulan
5.2 Rekomendasi