Laporan/Prosiding

Lokakarya penyusunan strategi komunikasi untuk Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat dan Berbasis Lembaga yang diadakan di Gran Melia, Jakarta pada November 2004 menghasilkan identifikasi kebutuhan yang mencakup perlunya pesan payung, identifikasi pemegang andil, dan strategi diseminasi kebijakan. Langkah kerja yang disepakati adalah perlunya pertemuan lanjutan untuk penentuan pesan payung Kebijakan Nasional AMPL, dan untuk mengidentifikasi kebutuhan bantuan teknis untuk penyusunan strategi komunikasi. Tindak lanjut dari lokakarya ini adalah diadakannya pertemuan WASPOLA, WSP-EAP, dan Kelompok Kerja (Pokja) AMPL di Sekretariat WASPOLA pada bulan Januari 2005, yang menghasilkan serangkaian masukan mengenai khalayak sasaran dari kegiatan komunikasi WASPOLA-Pokja, tujuan komunikasi, dan tanggapan yang diharapkan dari masing-masing khalayak sasaran. Keseluruhan hasil dari kedua pertemuan tersebut menjadi dasar penyelenggaraan Lokakarya Pengembangan Strategi Komunikasi Kebijakan Nasional AMPL ini.
 
Acara pertemuan dimulai dengan pengantar dan arahan mengenai pentingnya penyusunan strategi komunikasi untuk Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat dan Berbasis Lembaga secara partisipatif dalam rangka operasionalisasi Kebijakan untuk menuju ke arah tercapainya keberlanjutan layanan AMPL di Indonesia yang disampaikan oleh Oswar Mungkasa. Dilanjutkan dengan diskusi proses penyusunan dan implementasi strategi komunikasi sektor swasta. Fasilitator menampilkan dua studi kasus dari sektor swasta, dan para peserta diminta mengkaji kasus dua kasus produk komersial yang mereka kenal dengan baik, dan kemudian peserta melakukan sumbang saran. Semua peserta dilibatkan dalam keseluruhan proses aktual pengembangan dan penerapan strategi komunikasi ke dua produk tersebut, diskusi kelompok, presentasi kelopok, konsolidasi input/output kelompok dan finalisasi model komunikasi, penutupan, dan diakhiri dengan tanggapan peserta terhadap sesi komunikasi ini.
 
Output dari lokakarya ini adalah tersusunnya model komunikasi untuk digunakan sebagai dasar pengembangan strategi komunikasi Kebijakan Nasional AMPL.

Daftar Isi:

Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Peserta Pertemuan
1.3 Waktu
1.4 Tempat
1.5 Agenda Pertemuan

2. Proses Pertemuan
2.1 Pengantar dan  Arahan Pertemuan
2.2 Alur Lokakarya dan Hasil yang Diharapkan
2.3 Pertanyaan yang tepat dan jawaban yang benar
2.4 Diskusi proses penyusunan dan implementasi strategi komunikasi sector swasta
2.5 Paparan hasil dua pertemuan komunikasi sebelumnya
2.6 Diskusi kelompok

3. Kesimpulan

Daftar Lampiran:
Lampiran 1 Daftar Peserta
Lampiran 2 Hasil Angket
Lampiran 3 Komentar Peserta

Terwujudnya pembangunan AMPL yang berkelanjutan di Indonesia telah menjadi komitmen bersama pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. Disusun dan dilaksanakannya Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat merupakan serangkaian upaya pemerintah dalam mewujudkan komitmennya menuju pembangunan AMPL yang berkelanjutan menuju pencapaian target MDG 2015. Untuk mempersiapkan pelaksanaan operasionalisasi kebijakan tahun 2005, dalam rangka pengembangan strategi pelaksanaan dalam skala luas yang lebih di Indonesia, sebagai titik awal pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakanlah Lokakarya dan Pelatihan Operasionalisasi Kebijakan dan Penyusunan Program Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di daerah, bagi propinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian barat.
Tujuan lokakarya ini adalah membantu Kelompok Kerja AMPL Daerah dalam meningkatkan pemahamannya mengenai kebijakan dan operasionalisasi kebijakan di daerah.
 
Lokakarya ini diselenggarakan di Hotel Bukit Hijau pada tanggal 6-10 Juni 2005, yang merupakan rangkaian fasilitasi pelaksanaan kebijakan di daerah pada tahun 2005. Acara lokakarya dimulai dengan perkenalan peserta, pengungkapan harapan dan kekhawatiran peserta, pembukaan dan arahan oleh Oswar Mungkasa, Pokja AMPL Pusat, dilanjutkan dengan Pemahaman Kebijakan Nasional AMPL berbasis masyarakat dan operasionalisasinya, presentasi kebijakan berbasis lembaga, Perencanaan Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di daerah, dan penutupan.
  
Hasil yang diperoleh dari lokakarya ini adalah pemahaman dasar mengenai kebijakan dan operasionalisasi, khususnya bagi daerah yang baru mendapatkan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pada tahun 2005, pemahaman proses fasilitasi dan peran berbagai pihak dalam upaya pembangunan AMPL yang berkelanjutan, ketrampilan teknis dalam pengembangan Renstra Pembangunan AMPL daerah, dan adanya rencana tindak lanjut dalam operasionalisasi kebijakan dan penyusunan rencana strategis pembangunan AMPL daerah.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Kata Pengantar

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Hasil yang ingin Diperoleh
4. Peserta
5. Waktu dan Tempat
6. Kondisi
7. Fasilitator

B. Proses Lokakarya
1. Pengantar Lokakarya
2. Road Mapping Operasionalisasi Kebijakan
3. Diskusi Kelompok Pendalaman 11 Pokok Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat
4. Presentasi Kebijakan Berbasis Lembaga
5. Analisis SWOT
6. Penguatan Isu Sanitasi dalam Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
7. Diskusi Kelompok Analisa SWOT, EFAS, IFAS, SFAS, TOWS
8. Perumusan Isu Strategis dan Perumusan Program Strategis
9. Diskusi Kelompok Perumusan Program Strategis
10. Review
11. Indikator Kinerja
12. Rencana Kerja AMPL Daerah
13. Evaluasi
14. Pernyataan Komitmen
15. Penutupan

C. Hasil Lokakarya
1. Pemahaman Kebijakan
2. Diskusi Operasionalisasi Kebijakan di Semua Level
3. Program Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
4. Rencana Kerja Daerah
 

Terwujudnya pembangunan AMPL yang berkelanjutan di Indonesia telah menjadi komitmen bersama pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. Disusun dan dilaksanakannya Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat merupakan serangkaian upaya pemerintah dalam mewujudkan komitmennya menuju pembangunan AMPL yang berkelanjutan. Untuk memastikan kebijakan ansional ini dapat dioperasionalkan di tingkat daerah, maka telah difasilitasi pelaksanaan kebijakan di beberapa daerah (4 kabupaten pada tahun 2002-2003 serta 7 kabupaten dan 7 propinsi pada tahun 2004). Lokakarya di Surabaya tanggal 15-17 Februari 2005 ini, merupakan rangkaian fasilitasi pelaksanaan kebijakan di daerah pada tahun 2004.

Lokakarya ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi terhadap hasil dan pembelajaran penting dalam pelaksanaan kebijakan tahun 2004 serta menggali masukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan tahun 2005.

Lokakarya dilaksanakan selama 2 hari efektif dengan pokok acara mencakup arahan dari Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas, presentasi berbagi pengalaman pelaksanaan kebijakan di daerah, diskusi pelajaran penting pelaksanaan kebijakan, presentasi strategi pelaksanaan kebijakan tahun 2005 dan besaran kegiatan tahun 2005, presentasi pengenalan kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis lembaga, serta sambutan penutupan yang disampikan oleh Basah Hernowo, Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas.

Hasil yang diharapkan dari lokakarya ini adalah adanya gambaran capaian hasil secara rinci dari pelaksanaan kebijakan, didapatnya pelajaran penting sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan tahun 2005, kriteria yang disepakati dalam rangka pemilihan daerah, serta rencana kerja umum.

Daftar Isi:

Daftar Isi
Kata Pengantar

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Tujuan Lokakarya
3. Keluaran
4. Peserta
5. Agenda Lokakarya

B. Proses Lokakarya
Hari ke 1
1. Pengantar Lokakarya
2. Perkenalan
3. Harapan Peserta
4. Alur Lokakarya
5. Tata Tertib Lokakarya
6. Berbagi Pengalaman
Hari ke 2 (lanjutan berbagi pengalaman)
7. Pelajaran Penting Pelaksanaan Kebijakan Tahun 2004
8. Arahan Direktur Perumahan dan Permukiman BAPPENAS
9. Strategi Pelaksanaan Kebijakan tahun 2005
10. Kriteria Pemilihan Daerah
11. Pokok-pokok Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 2005

C. Evaluasi
Hari ke 3

D. Pengenalan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Lembaga

E. Penutupan

Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

Pelatihan Penguatan Kapasitas ini adalah pelatihan pertama dari serangkaian kegiatan fasilitasi Kebijakan  di Kabupaten Bangka selatan, utamanya implementasi Rencana Strategis Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan 2005-2015. Tema besar pelatihan ini Penguatan Kapasitas Fasilitasi, Sosisalisasi Operasionalisasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM), dan dilaksanakan pada tanggal 10-11 Oktober 2005 di Gedung Nasional, Toboali, Bangka Selatan.
  
Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan pemahaman dan dukungan stakeholders daerah terhadap Operasionalisasi dan adopsi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di daerah, praktek modul fasilitasi kegiatan Pokja AMPL Kabupaten Bangka Selatan, identifikasi suka duka, hambatan dan tantangan dalam melaksanakan fasilitasi kegiatan, serta memperoleh masukan guna menjawab hal-hal tersebut.
  
Acara pelatihan dimulai dengan pembukaan dan arahan dan perkenalan peserta. Dilanjutkan dengan pemaparan materi-materi, sebagai berikut: Refleksi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Keterkaitan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dengan Rencana Strategis Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan 2005-2015, Mengenal POD (Pendidikan untuk Orang Dewasa), Mengelola Kegiatan, dan materi Menjadi Fasilitator. Dilanjutkan dengan sesi praktek modul perkenalan, review hari pertama, praktek modul harapan dan kekhawatiran, praktek modul alur kegiatan, praktek modul kontrak belajar, praktek modul ice breaking, Mengelola Dialog Publik AMPL, Mengelola Kajian Lapangan, pemaparan materi Sanimas dan CLTS, review hari kedua, serta penutupan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Pelatihan
1.3 Output Pelatihan
1.4 Waktu dan Tempat
1.5 Peserta
1.6 Agenda Pelatihan

2. Proses Pelatihan
2.1 Pembukaan dan Arahan
2.2 Pengantar Pelatihan
2.3 Paparan Materi Refleksi Pelaksanaan Otonomi Daerah
2.4 Pemaparan Materi Keterkaitan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dengan Rencana Strategis Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan 2005-2015
2.5 Pemaparan Materi Mengenal POD
2.6 Pemaparan Materi Mengelola Kegiatan
2.7 Pemaparan Materi Menjadi Fasilitator
2.8 Praktek Modul Perkenalan
2.9 Review Hari Pertama

3. Rencana Tindak Lanjut

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
4.1 Kesimpulan
4.2 Rekomendasi
 

Dalam review kegiatan WASPOLA 1 masalah data merupakan point yang sangat penting karena berhubungan erat dengan kesinambungan program pembangunan AMPL di daerah selanjutnya. Permasalahan yang utama dalam data adalah banyak ragam data program pembangunan AMPL yang ada di masing-masing dinas/lembaga, ini menimbulkan egosentrisme kevalidan data yang ada, dan akan menjadi hambatan bagi perencanaan pembangunan AMPL berbasis masyarakat di daerah. Berdasarkan hal ini, lokakarya Konsolidasi Data AMPL diadakan untuk menjadi forum dialog tentang berbagai ragam data AMPL yang dimiliki dinas/lembaga untuk mencapai kesepakatan minimal format data baku yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
  
Tujuan umum lokakarya data ini adalah melakukan konsolidasi data AMPL daerah serta mengembangkan sistem pengelolaan data yang mendukung upaya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor AMPL di daerah.
  
Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 14-15 Desember 2005 di Hotel Anggrek Delia, Tello Baru, Makkasar. Hari pertama acara dimulai dengan pembukaan oleh WASPOLA, sambutan Ketua Bappeda Sulawesi Selatan, pekenalan semua peserta, fasilitator, dan undangan. Dilanjutkan dengan sekilas tentang fasilitasi WASPOLA dan sesi Tanya jawab. Hari kedua dimulai dengan mereview hari pertama, presentasi Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar, Kabupaten Selayar, Kesepakatan, dan penutupan oleh Naser P, wakil dari Pokja AMPL Propinsi Sulawesi Selatan.
  
Lokakarya ini menghasilkan gambaran data cakupan dan investasi AMPL di daerah dan gambaran data perkiraan investasi AMPL di daerah.

Daftar Isi:

Sampul
Daftar Isi
Daftar Istilah dan Singkatan
Kata Pengantar

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Materi dan Capaian
1.4 Peserta
1.5 Waktu dan Tempat
1.6 Biaya
1.7 Jadwal

2. Proses Lokakarya
2.1 Proses hari pertama
2.2 Proses hari kedua

3. Hasil Lokakarya

4. Penutup
4.1 Kesimpulan
4.2 Rekomendasi
4.3 Rencana Tindak Lanjut

Lampiran-lampiran
Lampiran 1 Daftar Peserta Lokakarya
Lampiran 2 Presentasi Kabupaten
Lampiran 3 Presentasi WASPOLA
 

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk aktivitasnya seperti makan, minum, mandi dan cuci. Derajat pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu indikator kualitas hidup manusia dari segi kesehatan. Kesejahteraan manusia menjadi tidak lengkap tanpa terpenuhinya kebutuhan air bersih.
 
Air bersih adalah ”barang ekonomis“ bukan ”barang bebas“ oleh karena untuk mendapatkannya diperlukan suatu pengorbanan yang bernilai ekonomis. Penyediaan pelayanan air bersih oleh PDAM memberi manfaat kepada masyarakat antara lain, berupa penghematan waktu dalam upaya mendapatkan air bersih (time saving) ¬– di banyak tempat perlu waktu berjam-jam untuk memperoleh air bersih, kenyamanan (amenity benefit), meningkatkan kualitas kesehatan (healthy benefit). Untuk menyelenggarakan pelayanan air bersih tersebut, PDAM memerlukan biaya.
 
Pustaka ini menggambarkan kinerja PDAM pontianak serta mengevaluasi kinerja keuangan PDAM kota Pontianak.

Daftar Isi:

I. Pendahuluan
II. Tarif Air Minum
III. Kondisi PDAM Kota Pontianak
IV. Evaluasi Tarif Air MInum PDAM Kota Pontianak
 

Table of Contents:

Table of Content
Description of Strategy
Location
A Dynamic of Policy Implementation Facilitation Approach
Steps of Facilitation for Policy Implementation
Content of Facilitation
WASPOLA team for Policy Implementation
Road Mapping Policy Operationalisation 2005 for Achieving MDGs Target 2015
Performance of Policy Implementation by Province
Performance of Policy Implementation by District
Event of Policy Implementation
 

PAMSIMAS adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat  yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Bank Dunia. Kegiatan ini didukung oleh Departemen Pekerjaan Umum sebagai executing agency bersama dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan. Tujuan PAMSIMAS secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan daerah pinggiran kota (peri-urban) serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat.
 
PAMSIMAS merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC). Lokasi kegiatan ditetapkan berdasarkan empat criteria, yaitu termasuk desa miskin, rendahnya ketersediaan air minum dan sanitasi, tingginya kejadian penyakit terkait air, dan belum menerima bantuan sejenis dalam dua tahun terakhir.
 
Buku pedoman pelaksanaan PAMSIMAS dimaksudkan sebagai pedoman para pelaksana yang terkait dengan pelaksanaan program ini, serta sebagai pedoman dan bahan pertimbangan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan.
 
Buku Petunjuk Pelaksanaan PAMSIMAS (Project Management Manual/PMM) adalah buku panduan gambaran umum konsep program secara komprehensif dan utuh, yang antara lain berisikan uraian penjelasan mengenai tujuan dan sasaran program, strategi dan pendekatan, komponen program, pengelolaan serta pendanaan program.

Daftar Isi:
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
Daftar Singkatan/ Istilah

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Sasaran
1.4 Prinsip Pendekatan dan Replikasi
1.5 Buku-Buku Panduan
1.6 Client Connection Website

2. Komponen Program
2.1 Komponen A: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal
2.2 Komponen B: Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi
2.3 Komponen C: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum
2.4 Komponen D: Insentif untuk Desa/ Kelurahan dan Kabupaten/Kota
2.5 Komponen E: Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Program

3. Pengelolaan Program
3.1 Dukungan Penyediaan Jenis Bantuan/ Layanan
3.2 Langkah-Langkah Pelaksanaan Program
3.3 Dukungan Kelembagaan
3.4 Pengadaan Barang dan Jasa
3.5 Sistem Pengelolaan Keuangan
3.6 Rencana Tindak Anti Korupsi
3.7 Safeguard
3.8 Operasional dan Pemeliharaan
3.9 Monitoring dan Evaluasi
3.10 Penanganan Pengaduan dan Relasi Publik
3.11 Pelaporan
3.12 Audit

4. Pendanaan Program
4.1 Sumber Dana
4.2 Penanganan Financial Manajemen
4.3 Arus Dana dan Pengaturan Pencairan Dana
4.4 Mekanisme Penyeluran Dana Di Tingkat Masyarakat

Lampiran
 

PAMSIMAS adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat  yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Bank Dunia. Kegiatan ini didukung oleh Departemen Pekerjaan Umum sebagai executing agency bersama dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan. Tujuan PAMSIMAS secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan daerah pinggiran kota (peri-urban) serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat.
 
PAMSIMAS merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC). Lokasi kegiatan ditetapkan berdasarkan empat criteria, yaitu termasuk desa miskin, rendahnya ketersediaan air minum dan sanitasi, tingginya kejadian penyakit terkait air, dan belum menerima bantuan sejenis dalam dua tahun terakhir.
 
Buku pedoman pelaksanaan PAMSIMAS dimaksudkan sebagai pedoman para pelaksana yang terkait dengan pelaksanaan program ini dan apabila ada kendala dalam pelaksanaan  di lapangan, pedoman ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan masukan-masukan yang ada berdasarkan kondisi di lapangan sepanjang disetujui oleh puha executing agency maupun Bank Dunia.
 
Buku Pedoman Pelaksanaan PAMSIMAS (Project Management Manual/PMM) adalah buku panduan gambaran umum konsep program secara komprehensif dan utuh, yang antara lain berisikan uraian penjelasan mengenai tujuan dan sasaran program, strategi dan pendekatan, komponen program, pengelolaan serta pendanaan program.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
Daftar Istilah dan Singkatan

Bab 1. Pendahuluan
1.1 Tujuan dan Sasaran Program
1.2 Prinsip Pendekatan
1.3 Komponene Program
1.4 Cakupan Program
1.5 Replikasi Program

Bab 2. Ketentuan Pelaksanaan
2.1 Pemilihan Lokasi Sasaran
2.2 Kelompok Sasaran dan Penerima Manfaat
2.3 Bantuan Program

Bab 3. Tahapan Pelaksanaan
3.1 Tahap Perencanaan
3.2 Tahap Pencairan Dana Hibah
3.3 Tahap Pelaksanaan Kegiatan dan Pengawasan
3.4 Tahap Pengelolaan (Menerus dan Berkala)

Bab 4. Organisasi Pelaksana
4.1 Tingkat Kabupaten/Kota
4.2 Tingkat Kecamatan
4.3 Tingkat Desa/Kelurahan
4.4 Tingkat Masyarakat

Lampiran