Laporan/Prosiding

Satuan Karya Pramuka disingkat Saka yaitu wadah pendidikan guna menyalurkan minta, mengembangkan bakat dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman para Pramuka dalam berbagai bidang kejuruan, serta memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produkstif sehingga dapat memeberi bekal bagi kehidupannya, serta bekal pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, sesuai aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional. Sedangkan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada adalah salah satu jenis Satuan Karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang kesehatan.
 
Maksud Petunjuk Penyelenggaraan ini untuk memberi pedoman kepada semua Kwartir/ Satuan dalam usahanya membentuk, membina dan menyelenggarakan kegiatan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada.
 
Petunjuk ini meliputi pendahuluan, tujuan dan sasaran, organisasi dan tata kerja, keanggotaan, hak dan kewajiban, pelantikan dan pengukuhan, kegiatan dan sarana, dewan kehormatan, lambing, serta lain-lain dari penutup.

Daftar Isi:

Kata Sambutan Pimpinan Bakti Husada Tingkat Nasional Periode 1998-2003
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
Bab II Tujuan dan Sasaran
Bab III Organisasi dan Tata Kerja
Bab IV Keanggotaan
Bab V Hak dan Kewajiban
Bab VI Pelatihan dan Pengukuhan
Bab VII Kegiatan dan Saran
Bab VIII Dewan Kehormatan
Bab IX Lambang
Lampiran
 

Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga sejak tahun 2005 telah menjadi bagian dari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan yang dapat memberi kontribusi nyata terhadap percepatan pencapaian Rumah Tangga Sehat di seluruh Indonesia.
 
Guna meningkatkan kemampuan Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan pembinaan dan penilaian PHBS di Rumah Tangga, perlu diselenggarakan pelatihan bagi Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pedoman ini disusun dengan maksud agar Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota mampu menjadi fasilitator dalam meningkatkan kemampuan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk melaksanakan pembinaan dan penilaian PHBS di Rumah Tangga.
 
Pedoman Pelatihan Pembinaan PHBS di Rumah Tangga berisi Penyelenggaraan Pelatihan dan Materi Pelatihan yang terdiri: (1) Materi Penunjang: Dinamika Kelompok dan Rencana Tindak Lanjut, (2) Materi Dasar: Kebijakan Desa Siaga dan PHBS serta Kebijakan Tim Penggerak PKK dalam Pembinaan PHBS di Rumah Tangga, dan (3) Materi Inti: Pembinaan PHBS di Rumah Tangga, Penilaian PHBS di Rumah Tangga, Metode dan Teknik Promosi Kesehatan serta Media Promosi Kesehatan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Sambutan
Daftar Isi

Bagian Pertama Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pembinaan PHBS Di Rumah Tangga
I. Pendahuluan
II. Tujuan Pelatihan
III. Peserta Pelatihan
IV. Tempat dan Lama Pelatihan
V. Penyelenggara Pelatihan dan Fasilitator
VI. Garis-Garis Besar Pokok Pembelajaran
VII. Evaluasi Pelatihan

Bagian Kedua Materi Pelatihan Pembinaan PHBS Di Rumah Tangga

Materi Penunjang:
1. Dinamika Kelompok
2. Rencana Tindak Lanjut

Materi Dasar:
1. Kebijakan Pengembangan Desa Siaga dan PHBS
2. Kebijakan Tim Penggerak PKK dalam Pembinaan PHBS Di Rumah Tangga

Materi Inti:
1. Pembinaan PHBS Di Rumah Tangga
2. Penilaian PHBS Di Rumah Tangga
3. Metode dan Teknik Promosi Kesehatan

Lembar Kasus:
1. Pembinaan PHBS Di Rumah Tangga
2. Penilaian PHBS Di Rumah Tangga
 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga merupakan salah satu implementasi dalam mewujudkan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak. Oleh karena itu, menggerakkan dan memberdayakan keluarga untuk hidup bersih dan sehat menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/ kota beserta jajaran sektor terkait termasuk lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta dan dunia usaha, agar terwujudnya Rumah Tangga Sehat.
 
Pembinaan PHBS di Rumah Tangga saat ini telah menjadi bagian dari kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan yang dapat memberi kontribusi nyata terhadap percepatan pencapaian Rumah Tangga Sehat. Untuk itu, buku ini disusun agar dapat menjadi acuan bagi Tim Penggerak PKK dalam melakukan pembinaan PHBS di Rumah Tangga mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi dan pusat.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Sambutan
Daftar Isi

I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Tujuan
1.4 Sasaran
1.5 Manfaat
1.6 Pengertian

II. Langkah-Langkah Pembinaan PHBS di Rumah Tangga
2.1 Di Pusat
2.2 Di Provinsi
2.3 Di Kabupaten/ Kota
2.4 Di Kecamatan
2.5 Di Desa/ Kelurahan

III. Indikator Keberhasilan dan Definisi Operasional
3.1 Indikator PHBS di Rumah Tangga
3.2 Definisi Operasional

IV. Penutup

Lampiran
Formulir/ Kartu PHBS di Rumah Tangga
 

Anak sekolah merupakan asset atau modal utama pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. Sekolah selain berfungsi sebagai tempat pembelajaran juga dapat menjadi ancaman penularan penyakit jika tidak dikelola dengan baik.
 
Promosi Kesehatan di Sekolah dikembangkan dengan pendekatan holistic meliputi keadaan fisik, mental social dan lingkungan. Konsep ini juga melibatkan keluarga, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak sekolah tentang kesehatan dan menunjukkan makna lingkungan sebagai penyumbang kesehatan anak seperti kondisi fisik sekolah, sanitasi, air bersih dan lingkungan bermain.
 
Promosi kesehatan mempunyai peran penting, khususnya dalam proses pemberdayaan warga sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah. Oleh karena itu, promosi kesehatan di Indonesia saat ini dan dimasa depan diarahkan untuk mempercepat pencapaian sekolah sehat.
 
Buku panduan promosi kesehatan di sekolah ini disusun agar dapat dijadikan acuan bagi guru, pengelola promosi kesehatan di sekolah dan petugas kesehatan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi

Bab I: Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Pengertian

Bab II: Kebijakan dan Strategi
A. Tujuan
B. Sasaran
C. Kebijakan
D. Strategi

Bab III: Upaya Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Di Sekolah
A. Penerapan PHBS di Sekolah
B. Hal-Hal yang Dipelajari dalam Penerapan PHBS di Sekolah

Bab IV: Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Di Sekolah
A. Pembinaan PHBS di Sekolah
B. Dukungan dan Peran dalam Pembinaan PHBS

Penutup
Daftar Pustaka
 

Bayangkan sehari tanpa kertas Kertas muncul dalam keseharian aktivitas manusia. Digunakan untuk menulis, mencetak surat, membungkus kado, brosur penawaran, popok bayi, pembungkus sayur mayor di pasar tradisional, dan banyak lagi.
 
Meski pemakaian perkapitanya kecil, Indonesia memiliki tujuh industri pulp dan kertas. Masing-masing tidak bias dilepaskan dari sejarah panjang perusakan hutan, pencemaran air dan udara, dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat dan buruh.
 
Apa yang terjadi dari proses pembuatan kertas berkaitan dengan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita dalam menggunakan kertas secara langsung ikut berkontribusi terhadap “keberlanjutan” sejarah tersebut. Sudahkah kita menggunakan kertas dengan bijaksana Tahukah kita bagaimana sebuah kertas diproduksi dan apa kaitannya dengan kualitas hutan dan kehidupan masyarakat dimana kertas dihasilkan
 
Guideline ini ditujukan untuk memenuhi pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengguna yang bertanggung jawab tidak hanya kepada material yang kita konsumsi namun juga berkontribusi terhadap penyelamatan hutan alam tersisa.

Daftar Isi:

Pendahuluan
Kerusakan Hutan Alam Indonesia
Darimana Kertas Berasal
Berapa Banyak Kayu yang Dibutuhkan untuk Pembuatan Kertas
Bahan-Bahan Kimia yang Digunakan dalam Pembuatan Pulp
Berapa Air yang Dibutuhkan
Mengapa Penggunaan Klorin Berbahaya
Bagaimana Mengurangi Pemakaian Kertas Di tempat Anda
Gunakan Kertas dengan Bijaksana
Pastikan Bahwa Anda Memang Perlu Mencetak
Manfaatkan Technology
 

Buku Panduan Penyusunan PERDA Resiko bencana ini merupakan panduan yang berisi tentang bagaimana pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Resiko Bencana. Buku panduan ini melengkapi UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang didalamnya memuat tentang berbagai hal penting terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Ketua Presidium MPBI
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Depdagri RI
Daftar isi

Bab I Pendahuluan
1.1 Indonesia dan Ancaman Bencana
1.2 Perlindungan Masyarakat dari Bencana
1.3 Pentingnya Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Bab II Menyiasati Otonomi Daerah demi Penanggulangan Bencana yang Lebih Baik
2.1 Pengantar
2.2 Otonomi
2.3 Masalah dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
2.4 Tarik Ulur Penanggulangan Bencana Daerah dan Pusat
2.5 Agenda Mendekatkan Pemerintah dengan Rakyat sebagai Realisasi dalam Pemenuhan Hak Rakyat dalam Penanggulangan Bencana

Bab III Program Legilasi Daerah
3.1 Definisi
3.2 Ruang Lingkup Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3.3 Pentingnya Perencanaan Pembentukan Perda
3.4 Kerangka Terkait
3.5 Program Legislasi Daerah
3.6 Penyusunan Prolegda
3.7 Mekanisme Penyusunan
3.8 Beberapa Pertimbangan Penentuan Prioritas dalam Prolegda
3.9 Format Program Legislasi Nasional/ Legislasi Daerah
3.10 Pengembangan Kapasitas
3.11 Panitia Legislasi

Bab IV Panduan Penyusunan dan Pembuatan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana
4.1 Peraturan Daerah Bagian dari Sistem Hukum Indonesia
4.2 Fungsi DPRD sebagai Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
4.3 Dasar Hukum PERDA
4.4 Materi Muatan PERDA
4.5 Landasan Penyusunan PERDA
4.6 Mekanisme Penyusunan Program Legislasi Daerah
4.7 Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Sistem Hukum Nasional
4.8 Memahami Konteks Penyusunan Peraturan Daerah
4.9 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
4.10 Pola Hubungan Pusat dan Daerah
4.11 Memahami Karakter Produk Hukum Daerah
4.12 Tata Cara atau Prosedur Formal Penyusunan PERDA

Bab V Model Kerangka PERDA

Daftar Pustaka
 

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) ini disusun dengan landasan kuat dan sistematik sebagai pedoman dan informasi bagi para pengambil keputusan dalam membuat komitmen pada program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.
  
Tujuan penyusunan rencana aksi ini adalah untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, sehingga sasaran dokumen ini lebih pada pengendalian kegiatan yang berkelanjutan, terarah, dan terpadu.
  
RAN-PRB merupakan dokumen nasional yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan penanganan bencana. Dokumen ini mengakomodasikan kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan terkait.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Sambutan
Daftar isi
Daftar Singkatan

Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Lingkup

Bab II Kondisi Kebencanaan Di Indonesia
2.1 Faktor-Faktor Penyebab Bencana
2.2 Ancaman Bencana di Indonesia

Bab III Landasan Pengurangan Risiko Bencana
3.1 Landasan Global
3.2 Landasan Regional
3.3 Landasan Nasional

Bab IV Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana
4.1 Prioritas
4.2 Upaya dan Rencana Aksi

Bab V Pelaksanaan
5.1 Mekanisme
5.2 Kelembagaan
5.3 Pendanaan
5.4 Indikator

Bab VI Penutup

Lampiran (Matriks Status dan Rencana Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Di Indonesia)
 

Pada 18-22 Januari 2005, masyarakat sipil dari 140 negara berkumpul di Kobe-Jepang dan menghasilkan dokumen Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/HFA), sebuah dokumen yang memuat kesepakatan rencana aksi 140 negara dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Bersamaan dengan hal tersebut direkomendasikan penyusunan platform sebagai mekanisme nasional multi pemangku kepentingan yang berfungsi sebagai penggerak PRB di berbagai tataran.
  
Buku Pedoman Penyusunan Platform ini dapat menjadi arahan tentang bagaimana menyusun platform, bagaimana membentuk, menjalankan dan menjaga keberlanjutan Platform Nasional untuk PRB.

Daftar Isi:

Pedoman
Daftar Isi
Kata Pengantar
Ringkasan
Konteks
Platform Nasional untuk PRB: Definisi
Perlunya Platform Nasional untuk PRB
Tujuan Platform Nasional untuk PRB
Prinsip-Prinsip Utama Platform Nasional untuk PRB
Aktivitas-Aktivitas Utama Platform Nasional untuk PRB
Pengakuan Resmi PBB terhadap Platform Nasional untuk PRB

Lampiran 1: Hubungan antara Platform Nasional untuk PRB dan Sistem ISDR
Lampiran 2: Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Platform Nasional untuk PRB
 

In a remarkable international initiative aimed at improving the effectiveness and accountability of disaster response, the Sphere Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response sets out for the first time what people affected by disasters have a right to expect from humanitarian assistance. The aim of the Project is to improve the quality of assistance provided to people affected by disasters, and to enhance the accountability of the humanitarian system in disaster response.

This new edition of the handbook (2004) has been thoroughly revised and updated, taking into account recent developments in humanitarian practice in wat/san, food, shelter and health, together with feedback from practitioners in the field, research institutes and cross-cutting experts in protection, gender, children, older people, disabled people, HIV/AIDS and the environment. The revised handbook is the product of an extensive collaborative effort that reflects the collective will and shared experience of the humanitarian community, and its determination to improve on current knowledge in humanitarian assistance programmes.
 
The cornerstone of this book is the Humanitarian Charter, which is based on the principles and provisions of International humanitarian, human rights and refugee law, and on the principles of the Red Cross and NGO Code of Conduct. It describes the core principles that govern humanitarian action and asserts the right of populations to protection and assistance. The Minimum standards are organised into an initial chapter that details process standards for the planning and implementation of programmes, together with four technical chapters covering water, sanitation and hygiene promotion; food security, nutrition and food aid; shelter, settlement and non-food items; and health services.
 
As a practical tool, the Humanitarian Charter can be used to define overaching project goals while the Minimum Standards, together with their supporting indicators and guidance notes, enable an analytical assessment of programme requirements and a framework for monitoring progress and evaluating outcomes. Taken as a whole, Sphere also provides a powerful tool for coordination and advocacy, particularly in its multisectoral scope and its linkage of principle to practice.

Contents:

What is Sphere
The Humanitarian Charter
Chapter 1: Minimum Standards Common to All Sectors
Chapter 2: Minimum Standards in Water, Sanitation and Hygiene Promotion
Chapter 3: Minimum Standards in Food Security, Nutrition and Food Aid
Chapter 4: Minimum Standards in Shelter, Settlement and Non-Food Items
Chapter 5: Minimum Standards in Health Services

Annexes
1. Legal Instruments Underpinning the Sphere Handbook
2. The Code of Conduct for the International Red Croos and Red Crescent Movement and Non-Governmental Organisations (NGOs) in Disaster Relief
3. Acknowledgments
4. Acronyms

Index
Sphere project information
Feedback form
 

Indonesia’s economic and social policies, rather than good luck, contributed to the increase in provincial incomes over the past 20 years and the decrease during that time period in provincial income inequities.
 
Prudent economic management enabled the country and its provinces to grow. Resources from the oil sector allowed the government to improve the nation’s physical and social infrastructure and to reduce the differences in provincial incomes and consumption. Yet, disparities in personal and regional incomes persist.
 
Why do differences in provincial incomes persist This paper try to answer that question by studying what makes provinces grow, what makes provinces have different incomes per capita, and what caused the differences in provincial incomes over the last 20 years.