Laporan/Prosiding

Penyusunan renstra Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dipandang perlu dan sangat penting untuk dapat menjawab segala permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kondisi air minum serta masalah lingkungan yang dihadapi oleh Kabupaten Pohuwato.
 
Dokumen Renstra Pembangunan AMPL-BM Kabupaten Pohuwato tahun 2007-2011 disusun berdasarkan hasil serangkaian diskusi, lokakrya dengan menggunakan pendekatan partisipatif, menerima masukan langsung dari masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana langsung dari program kebijakan nasional AMPL.
 
Dokumen Renstra ini meliputi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, analisa kondisi internal dan eksternal serta strategi pencapaian AMPL Kabupaten Pohuwato.

Daftar Isi:

Sambutan
Daftar Isi

Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Ruang Lingkup
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Dasar Penyusunan
1.5 Metode
1.6 Sistematika Pembahasan

Bab II. Visi, Misi dan Nilai
2.1 Visi
2.2 Misi
2.3 Nilai
2.4 Tujuan
2.5 Sasaran

Bab III. Kondisi Wilayah dan Analisis Studi
3.1  Gambaran Umum
3.2 Analisis Kondisi Internal dan Eksternal
3.3 Matrik Strategi Pilihan AMPL
3.4 Isu Strategis

Bab IV. Strategi Pencapaian
4.1 Identifikasi Faktor Capaian Strategis
4.2  Matrik Kebijakan Strategis
4.3 Program Strategis
4.4 Kegiatan Strategis

Bab V. Penutup
5.1 Kesimpulan
5.2 Harapan

This handbook has been developed from experiences with Community-Led Total Sanitation (CLTS) since December 1999. These have been in Bangladesh, India, Cambodia, Indonesia, Mongolia, Nepal, China and Pakistan in Asia; in Uganda, Zambia, Ethiopia, Tanzania, Kenya and Sierra Leone in Africa; in Bolivia in South America; in Yemen in the Middle East; and in other countries.

Contents:

Acknowledgments
Contents
Definitions
Abbreviations
Chapter 1 – Introduction and Background
Chapter 2 – Pre-Tiggering
Chapter 3 – Triggering
Chapter 4 – Post-Triggering Guidelines
Chapter 5 – Scaling Up and Going Beyond CLTS
 

Pedoman Komisi Dunia untuk Bendunganbagi Masyarakat Umum ini ditujukan untuk masyarakat dengan pergulatannya untuk keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.

Daftar Isi:

Lembaran Data World Commision on Dams
Pendahuluan

Bab 1 Penciptaan World Commission on Dams
1.1 Seruan Aktivis untuk ulasan independen
1.2 Kelahiran WCD
1.3 Pekerjaan WCD

Bab 2 Ringkasan Laporan WCD
2.1 Penemuan
2.2 Rekomendasi

Bab 3 Respon dan Aktivitas Tindak Lanjut Laporan WCD
3.1 Proses lambat dari World Bank
3.2 Aktivitas WCD sejak peluncuran

Bab 4 Penggunaan Laporan WCD
4.1 Bagaimana cara penggunaan laporan WCD
4.2 Bagaimana laporan WCD relevan dengan sektor lain
4.3 WCD mendukung perbaikan untuk komunitas yang terkena dampak
4.4 Studi kasus – Bagaimana kelompok lain telah menggunakan laporan WCD

Bab 5 Pelajaran dari Proses WCD

Bab 6 Penemuan Kunci WCD
6.1 Umum
6.2 Hasil teknis, finansial dan ekonomis
6.3 Dampak lingkungan
6.4 Dampak sosial
6.5 Alternatif
6.6 Penon-aktifan
6.7 Politik ekonomi pembangunan bendungan

Bab 7 Rekomendasi WCD
7.1 Lima poin keputusan kunci:kriteria dan pedoman
7.2 Bendungan dalam jaringan pipa
7.3 Garis besar pilihan untuk praktik yang baik
7.4 Strategi tindak lanjut untuk sektor spesifik
7.5 Prioritas WCD yang strategis

Bab 8 Sumber

Singkatan dan akronim

Daftar isi:

PPIAF at a glance
Message from the program manager

Overview of operations in 2007
- Distribution of PPIAF-funded activities
- Outcomes of PPIAF-funded activities

Regional and global activities in 2007
- Sub-Saharan Africa
- Middle East and North Africa
- South Asia
- Central Asia and Europe
- East Asia and Pacific
- Latin America and The Caribbean
- Global Knowledge Management
- Outreach and Dissemination

Finances and Resource Mobilization
- Funding and Expenditure Structure
- Single audit process

Annexes
1. Governance structure
2. Activities funded by PPIAF in fiscal 2007
3. Publications and resources

Acronyms and abbreviations
Notes
 

Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI), Ekonomi dari Demokrasi: Membiayai Pembangunan Manusia di Indoensia terbit pertama kali Juni 2004. Salah satu prioritas yang disorot oleh Laporan tersebut adalah perlunya mencapai satu konsensus nasional untuk memikul tanggung jawab bersama guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat Indonesia dengan menggelar sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk Pembangunan Manusia.
  
Merujuk analisis LPMI 2001, maka LPMI 2004 bermaksud menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya mampu memenuhi hak-hak sipil dan ekonomi yang paling mendasar tersebut. Jika LPMI 2001 lebih memfokuskan diri pada penjelasan ’mengapa’ perlu ada pembangunan manusia, LPMI 2004 menjelaskan ’bagaimana’ cara mencapainya dan ’berapa’ pendanaan yang diperlukan.
  
LPMI ini berfungsi sebagai rujukan untuk pembahasan-pembahasan di tingkat nasional dan daerah tentang peran pembangunan manusia dalam derap langkah pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang lebih demokratis dan egaliter.

Daftar Isi:

Ringkasan Eksekutif Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004
Bab 1. Indonesia dalam Transisi: Membuat Kalkulasi Ekonomi atas Demokrasi
Bab 2. Status Pembangunan Manusia di Indonesia
Bab 3. Pembangunan Manusia sebagai Hak Warga
Bab 4. Menghitung Biaya
Lampiran untuk Bab 4 Dasar Penghitungan Biaya Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar
Bab 5. Memikirkan Ulang Prioritas-Prioritas Fiskal
Bab 6. KTT Nasional untuk Pembangunan Manusia
Daftar Pustaka
Lampiran
Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia
Catatan Teknis
Metode Penghitungan Indeks Komposit
Definisi dan Istilah Statistik
  

Laporan ”Meneropong Kebutuhan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Provinsi Nusa Tenggara Barat” ini merangkum berbagai tantangan, potensi, harapan, serta rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) di sembilan kabupaten/kota dan Provinsi NTB.
  
Laporan penelitian (need assessment) ini menyajikanberbagai temuan terkait kondisi dan kecenderungan, program, serta usulan intervensi dari tujuh terget MDGs. Laporan ini  dapat menjadi salah satu acuan yang kuat untuk merumuskan rencana strategis dan rencana praktis provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai tujuan pembangunan millenium 2015 di Indonesia, khususnya di NTB.

Daftar isi:

Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat / Statement from the Governor of West Nusa Tenggara (NTB)
Sambutan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas / Remarks Deputy for Poverty, Manpower, and Small and Medium Enterprises of the Ministry of National Development Planning/ Bappenas
Sambutan Country Director UNDP-Indonesia / Foreword the Country Director of UNDP-Indonesia
Pengantar / Preface
Ringkasan Eksekutif / Executive Summary
Daftar isi
Daftar tabel
Daftar gambar
Pendahuluan
Upaya Pencapaian MDGs Di NTB
Tujuan 1: Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan
Tujuan 2: Mewujudkan Pendidikan Dasar (9 Tahun) untuk Semua
Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak
Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu
Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya
Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Bahan Referensi
Lampiran

Buku ini adalah laporan kajian pembiayaan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang dilaksanakan dengan biaya APBN tahun 2007 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kajian ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya, dan sekaligus untuk menunjukkan telah diupayakannya, pengarusutamaan tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals) dalam pembangunan Indonesia yang diselenggarakan dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang telah disusun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat selain untuk dasar pertimbangan penganggaran juga untuk melengkapi laporan pencapaian MDGs yang telah dua kali diterbitkan, terakhir pada tahun 2007.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Istilah dan Singkatan
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) Di Indonesia
Bab 3 Pembiayaan MDGs Bidang Pendidikan
Bab 4 Pembiayaan MDGs Bidang Kesehatan
Bab 5 Pembiayaan MDGs Bidang Air Minum dan Sanitasi
Bab 6 Penanggulangan Kemiskinan melalui Program yang Terintegrasi
Bab 7 Strategi Pembiayaan untuk Pencapaian MDGs Di Indonesia
Daftar Pustaka
 

Salah satu dari seperangkat kegiatan yang mendukung proses peningkatan peranserta swasta adalah pemantauan kemajuan kegiatannya. Dengan pemantauan tersebut dapat diketahui sebab keterlambatan kegiatan yang memerlukan tindak turun tangan pimpinan dari berbagai tingkatan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dalam tabel terlampir dipaparkan hasil pemantauan yang berisi nama kota/kawasan, lingkup proyek dan nilai investasi yang diperlukan, bentuk kerjasama, nama investor, status kemajuan kegiatan  dan rencana persiapan, permasalahan yang dihadapi baik teknis maupun non-teknis, usulan tindak turun tangan yang diperlukan.

Daftar Isi:

Kata Pengantar

Skema Evaluasi Kinerja Kemitraan PDAM-Swasta di Indonesia

A. Proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta Status sudah Kontrak dan perlu Dikaji Ulang

B.1. Proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta Status sudah Kontrak dan masih dalam Rencana Pelaksanaan

B.2. Proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta yang sedang Berjalan

C. Proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta Status yang sudah selesai dan sudah diserahkan

D. Proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta yang belum Kontrak dan perlu Dilelang

Community-Led Total Sanitation is based on stimulating a collective sense of disgust and shame among community members as they confront the crude facts about mass open defecation and its negative impacts on the entire community. The basic assumption is that no human being can stay unmoved once they have learned taht they are ingesting other people's faeces. Generally communities react strongly and immediately try to find ways to change this through their own effort.

The aim of CLTS is to trigger self-realisation among community members taht they have need to change their own behaviours, so the facilitator must never lecture or advise on sanitation habits, and should not provide external solutions in the first instance with respect to models of latrine. The goal of the facilitator is purely to help community members see for themselves taht open defecation has disguisting consequences and creates an unpleasant environment. It is then up to community members to decide how to deal with the problem and to take action.

This book is a practical guide for use by frontline extension staff, based on experience of facilitating CLTS in at least eight different countries in South East Asia and in East Africa.

Contents:

Acknowledgements

How to ignite CLTS

The sequence of steps

Introduction and rapport building

Facilitating the sanitation analysis

Mapping of defecation areas

Identifying the dirtiest neighbourhood

Calculations

Triggering CLTS in places where people defecate in open water

Ignition moment

Action planning

Community action and follow up

Scaling up of CLTS

This annual report covers Aman Tirta’s (Safe Water System) program activities for the period October 1, 2006 – September 30, 2007.

Contents:

Introduction and Executive Summary
Background
The Commercial Side of Aman Tirta
Changing Behaviors: Communicating for Air RahMat
Changing Behaviors: Mobilizing for Air RahMat
Partnerships
Advocating for Safe Water and Household Level Water Treatment
Monitoring and Evaluation
Future