Laporan/Prosiding

Ketika manusia mulai terpisahkan dari lingkungannya, terjadi keterasingan dalam kesatuan yang tidak utuh. Pemahaman tentang bagaimana alam bekerja tidak begitu dikenali lagi, demikian juga dengan kebudayaannya dalam sistem kehidupan. Kemampuan beradaptasi pun menipis, apalagi ketika menghadapi keterbatasan mengikuti prinsip tatanan alam. Prinsip tatanan alam perlu diterapkan dalam lingkup ekologi terapan (applied ecology). Catatan tentang cara pembuatan pupuk merupakan salah satu cara untuk mengelola lingkungan, sehingga kearifan alam tersebut berguna untuk meningkatkan keterampilan hidup (life skill). Buku ini merupakan catatan yang berisi petunjuk cara mengelola sampah organic menjadi kompos, memberdayakan lahan, kemudian memberi makna pada toga untuk pelestarian alam dan kehidupan. Daftar isi: Prakata I. Pengantar II. Pengomposan III. Proses Pembuatan Pupuk Organik IV. Teknik Pengomposan Keranjang Sakti V. Pembuatan Pupuk Organik “Orales” VI. Daftar Kepustakaan

DAFTAR ISI:

• Biodegradation Process of Municipal Solid Waste by Semi-aerobic Landfill Type by Ayako Tanaka & Yasushi Matsufuji
• Concept of Safety Closure and Reuse of Completed Landfill Sites by Yasushi Matsufuji & Ayako Tanaka
• Case Study of a CDM Project in Malaysia (conducted by Industry – Government – Universuty Relation)
• Clean Development Mechanisme (CDM) dalam Pengelolaan TPA Kota Pontianak oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

Daftar isi: Kata Pengantar Daftar isi Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Pertemuan 1.3 Peserta dan Tempat Pertemuan Bab 2 Materi Pertemuan 2.1 Ditjen Bina Bangda 2.2 Direktorat Perumahan dan Permukiman dan Direktorat Kesehatan Bappenas 2.3 Direktorat Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan 2.4 Kunjungan Lapangan Bab 3 Kesimpulan Lampiran

Dalam rangka mempercepat peningkatan cakupan akses sanitasi pedesaan sesuai dengan target Millenium Development Goals (MDGs) melalui peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, maka disusunlah suatu strategi nasional gerakan sanitasi masyarakat (CLTS). Tujuan dari Strategi nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini untuk memberi arahan dan mendukung Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi program sanitasi total di daerah perdesaan.

Daftar isi:

Daftar isi
Kata Pengantar

1. Pendahuluan

2. Tujuan
a. Tujuan Umum
b. Tujuan Khusus

3. Target dan Sasaran
a. Target
b. Sasaran

4. Pengertian

5. Komponen Strategi
a. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif
b. Peningkatan Kebutuhan
c. Peningkatan Penyediaan
d. Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management)
e. Pembiayaan
f. Pelaksanaan dan Pemantauan

6. Penutup

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan yang dapat digunakan oleh lembaga manapun yang akan mengembangkan program sanitasi total. Pedoman umum Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Indonesia ini bertujuan sebagai acuan pelaksanaan bagi para pemangku kepentingan yang mengadopsi pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, sehingga langkah-langkah yang dilakukan sejalan pada setiap tingkat administratif dalam upaya meningkatkan akses sanitasi sehingga dapat mencegah timbulnya resiko kesehatan masyarakat perdesaan melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat secara berkesinambungan.Daftar isi:Daftar isiKata PengantarBab 1 Pendahuluan1.1Latar Belakang1.2Tujuan1.3Sasaran1.4Dasar Hukum1.5PengertianBab 2 Kebijakan, Strategi dan Prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2.1 Kebijakan 2.2 Strategi 2.3 Prinsip-PrinsipBab 3 Tahapan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 3.1 Persiapan 3.2 Pelaksanaan 3.3 Monitoring dan EvaluasiBab 4 Pengorganisasian 4.1 Tingkat Pusat 4.2 Tingkat Provinsi 4.3 Tingkat Kabupaten 4.3 Tingkat KecamatanBab 5 Penutup

Laporan ini merupakan laporan program kerjasama Bappenas – Plan Indonesia pada bulan Januari 2008 yang berisi garis besar hasil kegiatan, serta temuan penting dari kegiatan kerjasama tersebut. Selain itu, laporan ini juga memberikan informasi mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan yang akan datang yaitu bulan Februari 2008. Daftar isi: Pendahuluan Kegiatan Kerjasama Rencana Kerja Januari 2008 Pencapaian Permasalahan Tindak lanjut Rencana Kegiatan Februari 2008 Status Keuangan

Permasalahan sampah di Indonesia, khususnya di perkotaan, semakin mendapat perhatian berbagai lapisan masyarakat. Di tingkat local, minat dan inisiatif kelompok masyarakat dalam mengelola sampah secara swadaya melalui prinsip yang ramah lingkungan semakin banyak bermunculan. Namun inisiatif ini sulit berkembang luas dan terintegrasi dengan sistem skala perkotaan disebabkan masih minimnya system operasional, anggaran, regulasi dan promosi yang terintegrasi dari pemerintah. Dalam skala nasional, Pemerintah sejak tahun 2005 telah mempersiapkan RUU Pengelolaan Sampah yang diharapkan dapat ditetapkan tahun 2008 dan menjadi payung serta arahan untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik sektor persampahan. Tujuan dari Lokakarya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat adalah untuk mensinergikan inisiatif pengelolaan sampah di tingkat masyarakat (mikro) dengan system di tingkat kota dan nasional (makro) serta menjalin komitmen untuk mendorong percepatan pengesahan RUU Pengelolaan Sampah. Acara Lokakarya pada hari pertama (tanggal 16 Januari 2008) dimulai dari pembukaan oleh Dedy Supriadi Priatna (Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas), setelah itu dilanjutkan dengan presentasi mengenai studi yang dilakukan oleh JBIC di Indonesia, disampaikan oleh wakil dari JBIC serta presentasi mengenai konsep pembentukan “Gugus Tugas Pengelolaan Sampah”. Acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif dengan topik RUU Pengelolaan Sampah dan pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, dipandu oleh Lula Kamal dengan narasumber dari DPR RI (Tjatur Sapto Edi), KLH (Tri Bangun L. Sony), Departemen PU (Susmono), serta Pemerintah Kota Surabaya (Tri Risma Harini). Pada sesi terakhir, pemaparan materi mengenai “Pembelajaran Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat” melalui diskusi panel dipandu oleh Aboejoewono Aboeprajitno dengan pembicara dari Dinas Kebersihan Kota Yogyakarta (Hadi Prabowo), Pusdakota Suarabaya (Broto Suwarto), Sri Wahyono (BPPT), serta kader lingkungan (Hendrik, RT 08 Cempaka Putih dan Ninik, Rawajati). Lokakarya hari kedua dimulai dengan topik “Program Nasional Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat”, dengan pembicara Tri Bangun L. Sony dan Endang Setyaningrum. Dilanjutkan dengan presentasi “Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di DKI Jakarta disampaikan oleh Karmanpati (Dinas Kebersihan DKI Jakarta) dan Walter Sagala (DKI Jakarta Community Empowerment Board). Selanjutnay dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam tiga grup dengan topik: Formulation of Strategy in up scaling CBSWM: capacity building, institutional development, regulation and system, dengan tim WASPOLA sebagai fasilitator. Dan pada sesi terakhir dibicarakan Gugus Tugas Pengelolaan Sampah (GTPS, serta gambaran agenda kegiatan tahun 2008 yang dipimpin oleh Mr. Kemal Taruc sebagai fasilitator. Output dari lokakarya ini adalah adanya komitmen bersama untuk mengembang-luaskan pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada system makro pengelolaan sampah, masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai keterkaitan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dengan RUU Persampahan, serta rumusan awal program strategi komunikasi dan kerangka penguatan jaringan pelaku yang tergabung dalam Gugus Tugas Pengelolaan Sampah (GTPS). Dalam prosiding ini juga dilengkapi CD yang merupakan versi audiovisual dari prosiding. Daftar isi: I. Latar Belakang II. Maksud, Tujuan, dan Saran III. Susunan Acara IV. Peserta Lokakarya V. Risalah Lokakarya 5.1 Pembukaan, Kata Sambutan, Dialog Interaktif dan Diskusi (Hari-I) 5.2 Pembukaan, Isu-isu Pokok, Presentasi Materi dan Diskusi (Hari-II) VI. Isu-isu Pokok VII. Tindak Lanjut Lampiran A. Materi Pembicara (1-18) B. Rencana Tindak Lanjut Gugus Tugas Pengelolaan Sampah (GTPS) C. Dokumentasi Foto D. Daftar Hadir (Tanggal 16 dan 17 Januari 2008)

Jika air yang menjadi sumber kehidupan berwarna keruh dan berbau, akibatnya ketersediaan air untuk untuk aktivitas rumah tangga dan minum keluarga juga terbatas. Kita pun terpaksa menyisihkan anggaran khusus untuk membeli air, utamanya air untuk konsumsi.Dengan panduan buku ini, bukan hanya air bersih yang hadir di rumah Anda. Namun, air siap minum bisa langsung Anda nikmati dari dapur sendiri. Buku ini menerangkan tahap demi tahap pembuatan perangkat air siap minum, bahan dan alat, tata letak dan penyetelan, serta pemeliharaan perangkat. Buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami masalah air, menjadi inspirasi bagi yang ingin mengembangkan bisnis, dan menjadi salah satu pemicu tumbuh-kembangnya teknologi di tanah air.Daftar isi:PrakataUcapan Terima KasihI.PendahuluanII.Bahan dan AlatIII.Pembuatan Perangkat Air Siap MinumIV.Tata Letak dan PenyetelanV.Pemeliharaan AlatVI.Uji LaboratoriumVII.PenutupDaftar PustakaLampiranTentang Penulis

Water connection charges often act as a major barrier to connecting the poor. So why charge for a connection Mobile companies provide free phones to attract subscribers. Supermarkets do not charge entrance fees to potential shoppers. Why can this not be applied to water services There are several answers - from tradition to requiring proof of creditworthiness and willingness to pay, availing of a cheap funding source, and creating artificial bottlenecks to cater to vested interests. Whatever the utilities' reasons are, one thing is clear-connections should be paid since installing them involves legitimate costs that need to be covered.This paper discusses the water utilities' need to charge for new connections, why such charges are often high, and why the prevailing practice of upfront payment of full connection charges should be reexamined.

The Asian Development Bank (ADB) advocates that sanitation should be an urgent priority for governments in Asia. Our call to action--"Dignity, Disease, and Dollars" --has been chosen deliberately to focus attention on three areas where stakeholders need to see results: Better facilities for individuals so they can regain their dignity, disease prevention and healthy environmental outcomes for the wider community, and financial viability of sanitation services for provider governments and utilities in tandem with affordability for households. In our view, achieving these results is feasible. We invite other agencies--public and private--to partner with us in helping governments, utilities, and communities make sanitation a priority and accelerate actions that will achieve targeted results.