Laporan/Prosiding

Terdapat berbagai cara untuk melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas Pengelolaan Data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan AMPL yang diantaranya adalah dengan  mengadakan lokakarya dan pertemuan koordinasi pengelolaan data AMPL di daerah; pelatihan untuk tim pelaksana pengelolaan data AMPL; pelatihan aparat pendata (supervisor dan enumerator); diskusi pengumpulan data; pelatihan pemrosesan, analisis dan penyajian data AMPL; dan pendampingan pemrosesan dan analisis data.

Sejak PELITA I, pembangunan sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) telah berlangsung akan tetapi pembangunan ini tidak disertai dengan pengelolaan data  secara baik dan terpadu.  Data-data ini menyebar diberbagai institusi  yang terkait dengan AMPL sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan data yang disebabkan perbedaan pada penggunaan variabelnya.  Meskipun masih terbatas , saat ini data terkait pembangunan AMPL dapat diperoleh di Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan lembaga pemerintah yang berwenang mengeluarkan data.  

Terdapat persamaan antara Info Kajian Bappenas kali ini dengan sebelumnya yaitu tema yang ditampilkan beraneka ragam. Disini terdapat sebelas tema hasil kajian yang dilakukan selama tahun 2011 oleh unit-unit kerja di Kementrian Bappenas.

Terpenuhinya pembangunan air minum dan sanitasi untuk kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Data BPS menyebutkan bahwa secara nasional tahun 2007 untuk sektor perumahan dilihat dari kelayakan rumah termasuk didalamnya sarana sanitasi dan air bersih mencapai 16,9 % yang mengalami di tahun 2009 menjadi 18,26%. Melihat data diatas dapat dikatakan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Untuk itu perlu kiranya menyusun suatu kajian untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi dalam mendukung maupun menghambat prioritas sektor perumahan dan permukiman. 

Rangkaian hasil kajian yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja di Kementrian Bappenas tentang rancang bangun peningkatan daya saing SDM Indonesia, strategi pengembangan infrastruktur perikanan dalam mendukung peningkatan daya saing, dan  manajemen pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik terdapat dalam Info Kajian Bappenas yang merupakan media publikasi milik Bappenas.

Kajian yang terkait dengan investasi dan pendanaan tertuang dalam Info Kajian Bappenas kali ini.  Keragaman materi yang diangkat mewarnai kajian yang dilakukan oleh unit-unit kerja di Kementrian Bappenas. Adapun materi yang dipaparkan meliputi pengembangan model invetasi regional, pengembangan model analisis perdagangan dan investasi; analisis korelasi antara terms and conditions pinjaman, biaya pinjaman dan rules of origin dalam pengadaan barang/jasa; dan penyusunan pedoman pemenuhan kriteria kesiapan (readness criteria) pinjaman luar negeri.

Dalam Info Kajian Bappenas kali ini menampilkan beberapa hasil kajian yang dilakukan selama tahun 2009.  Pada edisi kali ini mengambil tema kebijakan ekonomi dan pendanaan pembangunan yang meliputi dampak gejolak ekonomi Internasional terhadap ekonomi Indonesia; Indonesia pengembangan model keuangan negara untuk penetapan ruang fiskal; peta analisis struktur perdagangan dan investasi di Indonesia melalui model keterkaitan input output; dan analisis strategis pengembangan industri maritim.

Beberapa hasil kajian yang dilaksanakan oleh unit kerja di Kementrian Bappenas terkait dengan kinerja aparatur dan pembangunan daerah terdapat dalam Info Kajian Bappenas edisi kali ini.  Adapun materi hasil kajian yang dilakukan meliputi optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; keserasian dan keterpaduan pengelolaan pembangunan daerah tertinggal serta uji coba indikator kinerja pembangunan daerah tertinggal; arah kebijakan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah; serta indikator kinerja penetapan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berimbas pada banyaknya timbulan sampah yang dihasilkan.  Saat ini diperkirakan timbulan sampah mencapai 0,5 kg per orang per hari. Peningkatan jumlah timbulan sampah ini belum diiringi dengan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai, ditambah upaya pengurangan sampah di tingkat sumber masih belum optimal dilaksanakan.

Pengelolaan sampah dan sanitasi wajib dilakukan dimanapun termasuk di fasilitas social dalam hal ini gelanggang olah raga dan tempat ibadah.   Untuk memperlancar kegiatan pengelolaan sampah dan sanitasi di tempat ini, maka Gerakan Indonesia Bersih membuat buku pedoman dan rencana aksi pengelolaan sampah dan sanitasi khususnya kebersihan fasilitas sosial dan keagamaan.